ASKARA-Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan (APKLI-P) Ali Mahsun ATMO, M.Biomed mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan dugaan tindakan koruptif dan penyalahgunaan kewenangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, pihaknya juga mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi total dan segera mencopot Kepala BGN RI, Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN RI, Sony Sanjaya.

Menurut Ali, KPK menemukan adanya pengendapan APBN 2025 direkening Yayasan SPPG (Dapur MBG) sebesar Rp 12 triliun. Dana itu, ujarnya sangat besar dan seharusnya dikembalikan ke negara melalui Kementerian Keuangan RI.

Dia juga menegaskan kalau komisi antirasuah itu beberapa waktu lalu telah menyampaikan 8 celah potensi korupsi program MBG.

"Untuk itu, selaku Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan (APKLI-P) saya mendesak KPK segera melakukan penyelidikan dugaan tindakan koruptif dan penyalahgunaan kewenangan program MBG," tegas Ali Mahsun dalam rilis yang diterima, Jumat (29/5/2026).

Apalagi, kata dia lagi, KPK bukan lembaga konsultan, bukan lembaga kajian dan juga bukan juru bicara pemerintah melainkan komisi dengan tugas memberantas korupsi yang seharusnya segera bertindak cepat dan mengusut tuntas ketika ada bau sangat menyengat dugaan korupsi program MBG.

Ali yang juga dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta ini menegaskan ketika ada banyak bau sangat menyengat dugaan tindakan koruptif dan penyalahgunaan kewenangan di program MBG unggulan Presiden Prabowo, seharusnya KPK RI segera bertindak cepat dan usut tuntas tanpa pandang bulu.

"KPK seharusnya segera melakukan penyelidikan bahkan penyidikan. Bukan berubah wajah sebagai konsultan, pengkaji bahkan juru bicara pemerintah," katanya lagi.

Dia beralasan paling tidak ada 8 penggunaan APBN yang beraroma korupsi dan penyalahgunaan kewenangan program MBG. Dia menyebut yakni pertama, Dana APBN 2025 mengendap di rekening Yayasan SPPG sebesar Rp 12 triliun.

Kedua, SPPG yang di suspend bukan diberi sanksi melainkan tetap dapat insentif Rp 6 Juta/hari. Ketiga, praktik sogok-menyogok titik dapur MBG @Rp. 400 juta. Keempat, pengadaan 21.081 motor listrik dengan harga @Rp 42 juta sebesar Rp. 1,22 triliun.

Kelima, Pengadaan 31 paket event organizer senilai Rp 113,9 miliar. Keenam, Pengadaan IT sebesar Rp. 1,2 triliun. Ketujuh, Pengadaan alat makan untuk 315 SPPG senilai Rp 215 miliar, dan kedelapan, Pengadaan kaos kaki dengan harga @Rp 100 ribu per pasang sebesar 6,9 miliar.

Bagi Ketua Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 ini, setiap rupiah yang keluar dari APBN dan setiap kewenangan amanah rakyat harus dipertanggungjawabkan.

"Dalam pribahasa Jawa untuk menggambarkan situasi ini ngunu yo ngunu tapi yo ngunu atau ojo kebacut," jelasnya.

Ali menegaskan desakan pihaknya tersebut semata-mata demi marwah dan ruh kepemimpinan Presiden Prabowo, dimana program MBG adalah luhur dan mulia. Program itu diklaimnya memiliki visi dan misi besar sebagai driver gizi generasi penerus bangsa dan juga sebagai driver ekonomi rakyat pedesaan dan gang-gang perkotaan, dimana pagu APBN-nya sangat besar (2026: Rp. 335 triliun di efisienkan menjadi Rp. 268 triliun).

Bahkan MBG, ujar Ali lagi adalah bagian dari instrument penegakan kedaulatan ekonomi bangsa dan penggapaian pertumbuhan ekonomi nasional 8% tahun 2029.

Artinya program MBG, tegasnya, wajib sukses tidak boleh gagal. Lebih dari itu, Presiden Prabowo kata dia, mengakui bahwa masih banyak masalah yang harus ditertibkan dalam program MBG. Bahkan Prabowo telah perintahkan Kepala KSP RI Dudung Abdurrahman untuk segera lakukan investigasi terhadap berbagai masalah dan adanya dugaan korupsi di lapangan.

"Oleh karena itu, kami mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi total dan segera mencopot Kepala BGN RI, Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN RI, Sony Sanjaya," tegas Ali.

Tak itu saja, pihaknya juga mendesak Presiden RI ke-8 mengembalikan ruh program MBG ke kantin sekolah dan kuliner rakyat. Dan KPK RI harus segera periksa oknum pejabat BGN RI yang diduga melakukan tindakan koruptif dan menyalahgunakan kewenangan.

"KPK segera bergerak cepat agar kepercayaan rakyat terhadap komisi ini tidak rusak," pungkas Ali yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) yang pernah mengemban jabatan Sekretaris Lembaga Sosial Mabrot PBNU 2000-2005. (dry)