ASKARA - Di tengah tekanan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan tuntutan efisiensi anggaran negara, publik kembali menyoroti besarnya struktur kekuasaan di Indonesia. Saat ini terdapat 1 wakil presiden, 49 menteri, 59 wakil menteri, 580 anggota DPR, 152 anggota DPD, 2.120 anggota DPRD provinsi, serta 17.610 anggota DPRD kabupaten dan kota. Total keseluruhannya mencapai 20.571 pejabat negara yang dibiayai melalui APBN dan APBD. Besarnya struktur tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pemerintahan, kualitas pengawasan politik, serta sejauh mana birokrasi besar benar benar menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.

Besarnya jumlah pejabat negara sebenarnya merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi representatif yang dianut Indonesia. Struktur pemerintahan dari pusat hingga daerah dibangun untuk memastikan negara mampu menjangkau wilayah yang luas dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. DPR, DPD, kementerian, hingga DPRD memiliki fungsi konstitusional masing masing. Namun dalam praktiknya, publik mulai mempertanyakan apakah struktur yang sangat besar tersebut berjalan efektif atau justru semakin membebani keuangan negara tanpa peningkatan pelayanan publik yang signifikan.

Sorotan terhadap besarnya kabinet menguat sejak Presiden Prabowo Subianto membentuk pemerintahan baru dengan jumlah kementerian dan wakil menteri yang lebih besar dibanding beberapa periode sebelumnya. Prabowo sendiri sempat menanggapi kritik tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan kabinet disebut gemuk selama mampu menghasilkan kerja nyata. Pernyataan itu dimuat Kompas.com dalam artikel berjudul “Prabowo: Kabinet Gemuk, Nggak Peduli Saya Disebut Apa, yang Penting Hasilnya” yang dipublikasikan pada 15 Februari 2025.

Dalam kesempatan lain, Prabowo juga mempertahankan struktur kabinetnya dengan menyatakan bahwa jika negara memiliki banyak orang hebat maka tidak ada alasan untuk tidak melibatkan mereka dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut dimuat Kompas.com melalui artikel “Soal Kabinet Gemuk, Prabowo: Kalau Banyak Orang Hebat Kenapa?” yang dipublikasikan pada 25 Februari 2025. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pemerintah memandang penambahan struktur kabinet sebagai kebutuhan politik dan administrasi negara.

Meski demikian, kritik publik tidak berhenti pada persoalan jumlah menteri dan wakil menteri semata. Yang menjadi perhatian lebih besar adalah efektivitas dari seluruh struktur kekuasaan tersebut. Dengan total 20.571 pejabat negara dari pusat hingga daerah, masyarakat berharap pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berjalan lebih kuat. Namun berbagai kebijakan kontroversial sering kali tidak mendapatkan kritik terbuka dari lembaga politik maupun parlemen. Situasi ini memunculkan kesan bahwa fungsi kontrol terhadap kekuasaan semakin melemah.

Dalam sistem demokrasi, parlemen memiliki fungsi penting sebagai pengawas pemerintah. DPR dengan 580 anggota, DPD sebanyak 152 anggota, serta ribuan anggota DPRD di seluruh Indonesia seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan eksekutif. Namun di tengah berbagai persoalan publik, masyarakat justru merasa kritik dari elite politik semakin minim. Banyak pejabat dinilai lebih sibuk menjaga stabilitas koalisi dan posisi politik dibanding menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Persoalan lain yang ikut menjadi sorotan adalah besarnya biaya birokrasi negara. Semakin besar struktur pemerintahan, semakin besar pula anggaran yang harus dialokasikan untuk gaji, tunjangan, fasilitas negara, rumah dinas, perjalanan kerja, hingga berbagai biaya operasional lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja pegawai tetap menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBN maupun APBD. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keseimbangan antara biaya birokrasi dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja pegawai masih menempati porsi besar dalam struktur pengeluaran negara. Sementara itu, masyarakat terus menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari harga kebutuhan pokok yang meningkat hingga daya beli yang melemah. Kontras antara besarnya biaya birokrasi dan kondisi ekonomi masyarakat kemudian memperkuat kritik terhadap struktur kekuasaan yang dinilai terlalu besar dan terlalu mahal.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya memiliki argumentasi bahwa Indonesia adalah negara besar dengan tingkat kompleksitas tinggi. Jumlah penduduk yang besar, wilayah geografis luas, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor membuat pemerintah memandang penambahan struktur kementerian dan pejabat sebagai langkah yang diperlukan. Pemerintah juga berpendapat bahwa tantangan ekonomi, pangan, energi, pertahanan, dan transformasi digital membutuhkan lebih banyak tenaga dan spesialisasi di dalam kabinet.

Namun argumentasi tersebut tetap menuntut pembuktian nyata. Dalam tata kelola pemerintahan modern, ukuran keberhasilan tidak ditentukan oleh banyaknya pejabat atau panjangnya birokrasi, melainkan oleh kualitas pelayanan publik, efektivitas kebijakan, serta kemampuan negara menyelesaikan persoalan rakyat. Negara dengan birokrasi efektif biasanya menekankan efisiensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Pengamat politik dan tata negara selama ini juga kerap mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh sekadar menjadi alat distribusi kekuasaan politik. Ketika jabatan lebih banyak dipengaruhi kompromi politik dibanding kompetensi profesional, maka ruang kritik internal terhadap pemerintah cenderung melemah. Akibatnya, pejabat lebih memilih menjaga loyalitas politik daripada menyampaikan evaluasi secara terbuka terhadap kebijakan negara.

Padahal kritik terhadap pemerintah bukan ancaman bagi demokrasi. Kritik justru merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pemerintahan. Negara yang sehat bukan negara yang seluruh pejabatnya selalu sepakat dengan pemimpin, melainkan negara yang memberi ruang terhadap evaluasi, perbedaan pendapat, dan keberanian menyampaikan koreksi demi kepentingan publik.

Perdebatan mengenai kabinet gemuk dan besarnya jumlah pejabat negara pada akhirnya bukan semata persoalan angka. Yang jauh lebih penting adalah apakah struktur besar tersebut benar benar mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mempercepat pembangunan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara.

Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa struktur pemerintahan yang luas memang mampu bekerja efektif. Publik tidak lagi mudah diyakinkan hanya melalui pidato politik atau slogan pembangunan. Masyarakat menuntut hasil nyata berupa perbaikan ekonomi, pelayanan publik yang lebih cepat, penegakan hukum yang adil, serta keberanian pemerintah menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik.

Pada akhirnya, inti persoalan bukan terletak pada banyak atau sedikitnya jumlah pejabat negara, melainkan pada kualitas pengabdian mereka terhadap rakyat. Demokrasi membutuhkan pejabat yang profesional, kritis, memiliki integritas moral, dan berani menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Sebab ketika birokrasi semakin besar tetapi kehilangan keberanian mengoreksi dirinya sendiri, maka kepercayaan publik perlahan akan terus terkikis.