Oleh: Agusto Sulistio - Pegiat Sosmed

ASKARA - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat dari tingkat desa. Kehadiran Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Bojonegoro (Desa Ngampel, Jatim, 12/05/2026) untuk meninjau kesiapan operasionalisasi KDKMP menunjukkan bahwa program ini bukan omon-omon, juga proyek administratif, tapi agenda besar negara yang ingin membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari bawah.

Pernyataan Menkop bahwa tahap operasionalisasi bukan pekerjaan ringan merupakan pengakuan realistis bahwa membangun koperasi tidak cukup hanya dengan membentuk badan hukum, membangun gudang, atau meresmikan gerai usaha.

Tantangan terbesar justru dimulai ketika koperasi harus hidup, bergerak, dipercaya masyarakat, dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi anggotanya.

Di sinilah letak inti persoalannya. Indonesia sebenarnya bukan negara asing terhadap konsep koperasi. Sejak masa awal kemerdekaan, koperasi dipandang sebagai sokoguru perekonomian nasional sebagaimana dicita-citakan Bung Hatta.

Namun sejarah juga menunjukkan bahwa banyak koperasi gagal berkembang karena hanya hidup di atas kertas, menjadi alat proyek, atau tidak memiliki manajemen profesional.

Karena itu, program KDKMP akan sangat ditentukan oleh satu pertanyaan dasar, apakah koperasi ini benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, atau hanya dibangun karena instruksi dari atas?

Diawal kepemimpinan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya berkomitmen dan serius akan wujudkan ekonomi rakyat, yang mana pemerintah dengan sumber daya alam yang kita miliki, hasilnya diperuntukkan untuk rakyat. Salah satu buktinya adalah melalui KDMP.

Gagasan membangun ekonomi desa melalui koperasi sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kita ketahui bersama, saat ini dunia sedang menghadapi tekanan ekonomi global yang tidak menentu. Konflik geopolitik, perang dagang, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ketidakstabilan harga energi menyebabkan banyak negara mulai memperkuat ketahanan ekonominya dari sektor domestik.

Indonesia memiliki kekuatan besar di desa. Desa bukan hanya tempat tinggal masyarakat, tetapi pusat produksi pangan, sumber tenaga kerja, dan basis ekonomi riil yang selama ini sering tertinggal dibanding kota.
Jika koperasi desa dikelola dengan baik, maka KDKMP bisa menjadi instrumen penting, salah satunya untuk memperkuat distribusi pangan, membantu petani dan UMKM mendapatkan akses pasar, memutus ketergantungan masyarakat kepada tengkulak, menciptakan lapangan kerja lokal, hingga menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam konteks ini, kehadiran TNI dalam mendukung koordinasi program, perlu kita pahami sebagai upaya memperkuat disiplin, pengawasan, dan percepatan pelaksanaan di lapangan.

Penulis menilai bahwa upaya Pemerintah menggandeng TNI semata ingin memastikan bahwa program strategis nasional ini tidak berhenti di tingkat wacana.

Namun cita-cita besar selalu berhadapan dengan kenyataan yang tidak sederhana.

Dari banyak sumber, bahwa persoalan utama koperasi di Indonesia selama ini bukan kurangnya semangat, melainkan lemahnya tata kelola. Banyak koperasi gagal karena manajemen tidak profesional, transparansi keuangan buruk, minim pendampingan usaha, tidak memiliki pasar yang jelas, hingga penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat desa juga sedang menghadapi tekanan. Daya beli masyarakat yang masih lemah, harga kebutuhan pokok yang belum stabil, tingginya biaya produksi pertanian, sementara persaingan pasar semakin keras akibat arus produk murah dari luar negeri (pasar bebas).

Di sisi lain, dunia digital bergerak sangat cepat, sehingga koperasi tidak cukup hanya mengandalkan pola lama. Hal ini terlihat ada langkah maju dimana Menkop Ferry dan pihak terkait telah mempersiapkan aspek tekhnologi digital untuk memperkuat managemen KDMP.

Hal itu menunjukkan, bahwa Pemerintah melalui Kemenkop RI, serius ingin KDKMP  berjalan dan bermanfaat bagi rakyat. Sehingga mau tidak mau, KDMP harus mampu masuk ke sistem distribusi modern, dengan memanfaatkan teknologi digital, membangun jaringan logistik, dan memiliki tata kelola yang transparan.

Tentu keberhasilan program ini tidak bisa hanya mengandalkan semangat gotong royong semata. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengawasan yang kuat, serta keberanian pemerintah untuk menindak tegas praktik penyimpangan bila terjadi.

Pertanyaan besarnya, mungkinkah cita-cita Ini tercapai? Jawabannya, mungkin tercapai, tetapi tidak mudah.

Keberhasilan KDKMP akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah menjaga program ini tetap berpihak kepada rakyat, bukan berubah menjadi proyek politik jangka pendek. Koperasi harus benar-benar menjadi alat pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi.

Tentunya kita secara ikhlas dan sadar perlu bersabar, dan saling mendukung guna wujudkan Program ini. Membangun ekosistem ekonomi desa tidak bisa selesai dalam hitungan bulan. Bahkan negara-negara maju yang memiliki koperasi kuat seperti Jepang, Korea Selatan, atau beberapa negara Eropa membutuhkan waktu panjang untuk membangun budaya ekonomi kolektif yang sehat.

Namun di tengah situasi global yang tidak baik-baik saja, justru penguatan ekonomi lokal semacam KDMP menjadi semakin penting. Ketika dunia penuh ketidakpastian, ketahanan ekonomi nasional tidak mungkin hanya bertumpu pada investasi besar atau pasar global. Desa harus menjadi dasae kekuatan ekonomi Indonesia.

Karena itu, Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya program ekonomi, tetapi ujian besar apakah Indonesia masih mampu membangun semangat gotong royong modern yang profesional, jujur, dan berpihak kepada rakyat kecil.

Apabila program ini dijalankan dengan serius, transparan, dan berkelanjutan, maka cita-cita membangun kemandirian ekonomi desa bukan hal mustahil untuk dicapai. Tetapi jika koperasi kembali hanya dijadikan formalitas proyek tanpa pengawasan dan profesionalisme, maka sejarah kegagalan lama bisa kembali terulang.

Masa depan KDKMP pada akhirnya akan ditentukan bukan hanya oleh besar kecilnya anggaran, melainkan oleh integritas pengelola, partisipasi masyarakat, dan keberanian negara menjaga koperasi tetap berada di jalur kepentingan rakyat.

Mari kita satukan niat dan langkah positif untuk mengawal dan sukseskan program mulia ini, seperti yang telah berkali-kali Presiden Prabowo tegaskan, bahwa semua sumber alam yang dimiliki harus dikelola dengan benar, adil dan jujur untuk kesejahteraan rakyat.