Oleh: Saur S. Turnip

ASKARA - Sorot lampu panggung seharusnya menjadi simbol pencerahan, bukan silau yang membutakan keadilan. Bagi puluhan siswa SMA se-Kalimantan Barat yang berlaga dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat provinsi baru-baru ini, momen itu seharusnya menjadi puncak kebanggaan intelektual. Namun, video viral yang beredar pekan lalu merobek narasi indah tersebut. Kita menyaksikan bagaimana sebuah jawaban yang substansially benar dihukum mati hanya karena alasan "artikulasi", sementara jawaban serupa dari peserta lain diberi anugerah nilai sempurna.

Sebagai seorang pengamat yang kerap berinteraksi dengan dinamika psikologis remaja, saya tidak melihat ini sekadar sengketa teknis penilaian. Saya melihat luka. Luka pada harga diri, luka pada kepercayaan terhadap institusi, dan yang paling berbahaya, luka pada keyakinan mereka bahwa usaha keras akan berbanding lurus dengan hasil yang adil.

Mari kita bedah kejadian ini bukan dari kacamata birokratis, melainkan dari kacamata kemanusiaan. Siswa Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat nilai minus lima. Juri beralasan, kata "Dewan Perwakilan Daerah" (DPD) tidak terdengar jelas. Bandingkan ini dengan Grup B dari SMAN 1 Sambas yang mendapatkan nilai plus sepuluh untuk substansi sama. Dalam logika pendidikan yang humanis, ketimpangan ini adalah sebuah kekerasan simbolik.

Mengapa disebut kekerasan? Karena ia menyerang ranah paling rentan dari seorang pelajar: validasi atas kompetensinya. Remaja berada dalam fase kritis pembentukan identitas. Mereka sedang membangun apa yang oleh psikolog Albert Bandura disebut sebagai self-efficacy—keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Ketika seorang siswa telah belajar berbulan-bulan, menghafal pasal, mendiskusikan nuansa konstitusi, namun akhirnya "gagal" bukan karena kebodohan, melainkan karena persepsi pendengaran juri yang subjektif, apa yang terjadi pada batin mereka?

Mereka mengalami apa yang disebut dalam psikologi sebagai injustice shock. Rasa ketidakadilan yang mendadak dan tajam. Ini lebih menyakitkan daripada kalah karena memang kurang paham. Kalah karena kurang paham adalah bagian dari proses belajar. Kalah karena sistem yang inkonsisten adalah penghinaan terhadap inteligensi.

Alasan "artikulasi" yang dikemukakan juri, meski secara teknis bisa diperdebatkan, menjadi problematik ketika diterapkan tanpa standar yang transparan dan konsisten. Jika kejelasan bicara adalah kriteria penilaian, maka ia harus diukur dengan alat ukur yang sama untuk semua peserta. Apakah ada rubrik penilaian artikulasi yang dibagikan sebelum lomba? Apakah ada mekanisme klarifikasi real-time di mana peserta boleh mengulang jika juri ragu mendengar? Atau apakah nasib peserta diserahkan sepenuhnya pada "telinga suci" juri yang tidak bisa diganggu gugat?

Ketidakhadiran mekanisme verifikasi ini menunjukkan arogansi sistem. Sistem yang menempatkan juri sebagai dewa penentu nasib, justru karena mitra dialog. Padahal, semangat Empat Pilar MPR RI adalah demokrasi, keterbukaan, dan checks and balances. Ironis sekali jika lomba yang bertujuan menginternalisasi nilai-nilai luhur bangsa justru dijalankan dengan cara-cara yang otoriter dan tertutup.

Dampak psikologis dari perlakuan seperti ini bersifat jangka panjang. Pertama, munculnya learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Siswa mulai berpikir, "Untuk apa saya berusaha maksimal jika hasilnya tergantung pada mood atau ketajaman telinga juri?" Motivasi intrinsik untuk belajar pengetahuan kewarganegaraan bisa luntur, digantikan oleh sikap sinis terhadap institusi pendidikan dan politik.

Kedua, potensi trauma terhadap berbicara di depan umum (public speaking anxiety). Alih-alih tumbuh menjadi pemuda yang vokal dan kritis, siswa mungkin akan tumbuh menjadi individu yang ragu-ragu. Mereka menjadi terlalu fokus pada "bagaimana agar terdengar sempurna" daripada "bagaimana agar kebenaran tersampaikan". Ini adalah kemunduran besar bagi tujuan pendidikan karakter. Kita mencetak generasi yang takut salah ucap, bukan generasi yang berani menyampaikan kebenaran.

Ketiga, erosi kepercayaan sosial. Remaja sangat sensitif terhadap hipokrisi. Ketika mereka melihat otoritas (dalam hal ini juri dan panitia) bertindak tidak konsisten, fondasi kepercayaan mereka terhadap aturan main di masyarakat ikut retak. Mereka belajar bahwa aturan bisa elastis, bahwa keadilan bisa tebang pilih. Pelajaran buruk ini jauh lebih berbahaya daripada kesalahan fakta konstitusional manapun.

Sekretariat Jenderal MPR RI telah merespons dengan janji evaluasi internal. Ini langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, evaluasi tidak boleh berhenti pada perbaikan teknis semata. Evaluasi harus menyentuh filosofi penilaian. Kita perlu bertanya: Apa tujuan utama lomba ini? Mencari orator terbaik atau pencari kebenaran konstitusional? Jika tujuannya adalah pemahaman substansi, maka bobot artikulasi tidak boleh menjadi penentu kemenangan atau kekalahan yang drastis. Hukuman minus lima untuk satu kata yang "kurang jelas" adalah disproporsional. Itu bukan koreksi, itu eksekusi.

Kepada para siswa yang merasa dirugikan, saya ingin menyampaikan pesan ini: Jangan biarkan satu momen ketidakadilan mendefinisikan seluruh nilai intelektualitas kalian. Pengetahuan yang kalian miliki tetap valid. Fakta bahwa DPD terlibat dalam pemilihan anggota BPK tidak berubah hanya karena seorang juri tidak mendengarnya dengan jelas. Kalian telah memenangkan sesuatu yang lebih penting daripada piala: kalian telah belajar tentang kompleksitas keadilan dan pentingnya menyuarakan keberatan. Itu adalah pelajaran demokrasi yang sesungguhnya.

Kepada para guru dan orang tua, dampingilah mereka. Validasi rasa kecewa mereka. Jangan cepat-cepat menasihati untuk "ikhlas" demi menutupi kegagalan sistem. Biarkan mereka merasa marah, karena kemarahan yang konstruktif adalah bahan bakar bagi perubahan. Ajak mereka berdiskusi: Bagaimana seharusnya sistem yang adil itu dirancang? Dengan demikian, trauma diubah menjadi agensi, dan kekecewaan diubah menjadi kesadaran kritis.

Insiden di Kalimantan Barat ini adalah cermin bagi kita semua. Di era digital di mana segala sesuatu terekam dan tersebar, transparansi adalah harga mati. Kita tidak bisa lagi mengandalkan otoritas tradisional yang anti-kritik. Humanisme dalam pendidikan menuntut kita untuk selalu memihak pada kemanusiaan peserta didik. Itu berarti mengakui kerentanan mereka, menghormati usaha mereka, dan memastikan bahwa setiap penilaian dilakukan dengan empati.

Mikrofon mungkin memiliki keterbatasan dalam menangkap gelombang suara, tetapi hati nurani penyelenggara pendidikan tidak boleh memiliki keterbatasan dalam menangkap rasa keadilan. Jika kita gagal melindungi rasa keadilan anak-anak ini di panggung lomba, bagaimana kita bisa berharap mereka akan menjadi penjaga keadilan di panggung demokrasi yang lebih besar kelak?

Mari kita jadikan kontroversi ini bukan sebagai skandal yang cepat dilupakan, melainkan sebagai titik balik untuk membangun ekosistem kompetisi yang lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan untuk menghasilkan pemenang yang sombong, melainkan manusia yang utuh, adil, dan berani. Dan itu dimulai dari bagaimana kita memperlakukan mereka ketika mereka berdiri di bawah sorot lampu, dengan mikrofon di tangan, dan harapan di dada.