ASKARA-Kecelakaan kereta api di Bekasi yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi nasional.

Peristiwa tersebut tidak boleh dianggap insiden biasa. Demikian ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian Kawendra Lukistian melalui video saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

"Peristiwa tersebut jangan dianggap insiden biasa dan sebagai peringatan keras bagi pemerintah dan operator untuk menempatkan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama," kata.Kawendra.

Mengawali pembicaraan, Kawendra atas nama pribadi juga Komisi VI DPR RI meyampaikan berduka atas kejadian ini. "Semoga keluarga korban diberi ketabahan, dan para korban luka segera pulih,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa respons cepat dari operator kereta api mendapat perhatian positif. Kawendra menilai kehadiran langsung pimpinan perusahaan sejak awal kejadian hingga proses evakuasi membantu menjaga transparansi informasi kepada publik.

Namun, fokus utama legislator itu tertuju pada dugaan penyebab kecelakaan yang melibatkan kendaraan taksi di perlintasan rel. Ia menyoroti bahwa insiden serupa telah berulang, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang melintas di perlintasan sebidang harus diperketat.

“Kami meminta pemerintah mengevaluasi operasional kendaraan di perlintasan, karena kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi,” katanya.

Kawendra juga menyinggung rencana pemerintah untuk merevitalisasi sekitar 1.800 perlintasan kereta api di seluruh Indonesia. Program tersebut dinilai krusial untuk menekan risiko kecelakaan, terutama di titik-titik yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.

Menurutnya, tragedi di Bekasi harus menjadi momentum perbaikan lintas sektor. Evaluasi, kata dia, tidak cukup hanya dilakukan oleh operator kereta, tetapi juga harus melibatkan pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lain guna memastikan sistem keselamatan berjalan lebih efektif.

“Ini harus menjadi pelajaran bersama agar ke depan keselamatan penumpang benar-benar diutamakan,” tutup Kawendra.(dry)