Prof. Rokhmin Dahuri: Agro-Maritim Jadi Pilar Kedaulatan dan Kesejahteraan Maluku Utara
ASKARA - Langit biru Bumi Kie Raha kembali menjadi saksi lahirnya gagasan besar. Di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Sabtu, 11 April 2026, talkshow “Menatap Masa Depan Perikanan Maluku Utara” menghadirkan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University. Kehadirannya bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan momentum sejarah yang menyalakan harapan baru bagi masa depan Maluku Utara. Acara yang turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan sebuah panggung ide besar yang menyalakan harapan baru.
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menyoroti potensi maritim Maluku Utara yang luar biasa. Dengan wilayah laut mencapai 75% dari total luas daerah, potensi lestari perikanan tangkap diperkirakan mencapai 517.000 ton per tahun. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 61,65% pada 2024. Sementara itu, lahan perikanan budidaya seluas 81.317 hektare baru dimanfaatkan sebesar 0,62%. “Ini menunjukkan betapa besar ruang yang masih bisa kita garap untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Rektor Universitas UMMI Bogor ini.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, keunggulan Maluku Utara untuk berinvestasi, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi sangat tinggi: ekonomi Maluku Utara tumbuh 34,17% pada 2025, dengan PDRB ADHB mencapai Rp133,62 triliun.
2. Pusat hilirisasi nikel nasional: Maluku Utara memiliki sekitar 3,5 miliar ton bijih nikel atau sekitar 35% cadangan nikel nasional, menjadikannya basis kuat industri pengolahan dan rantai
nilai baterai/metal.
3. Posisi logistik sangat strategis: Maluku Utara berada di jalur ALKI III dan diposisikan sebagai simpul konektivitas maritim Indonesia timur, sehingga prospektif untuk pelabuhan, distribusi, dan perdagangan kawasan.
4. Basis ekonomi biru sangat besar: wilayah laut mencapai sekitar 74,49% dari total wilayah provinsi, dan potensi lestari perikanan tangkap mencapai sekitar 517.000 ton per tahun.
5. Sumber daya alam sangat beragam: selain nikel, Maluku Utara memiliki kawasan izin tambang untuk emas, pasir besi, batu gamping, kaolin, mangan, dan komoditas mineral lainnya.
6. Potensi pariwisata kuat dan tersebar: RPJMD menempatkan Ternate–Tidore, Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Selatan sebagai kawasan prioritas pengembangan wisata sejarah, bahari, dan ekowisata.
Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) itu menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencatat angka mencengangkan: sekitar 32% pada tahun 2025, tertinggi di Indonesia. Namun, di balik angka gemilang itu, ia mengingatkan adanya ketergantungan besar pada sektor ekstraktif, khususnya nikel, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan distribusi kesejahteraan.
“Diperlukan strategi pembangunan yang lebih menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan melalui pendekatan Agro-Maritim, yaitu integrasi pembangunan sektor pertanian dan kelautan berbasis inovasi dan hilirisasi,” tegasnya dalam paparannya yang berjudul “Pembangunan Agro-Maritim Berbasis Inovasi Untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kedaulatan Pangan, Dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara Secara Berkelanjutan.”
Visi Agro-Maritim yang ditawarkan bukan sekadar konsep akademis, melainkan strategi nyata untuk menyeimbangkan eksploitasi sumber daya alam dengan penguatan sektor pangan, perikanan, dan pertanian. Dengan inovasi teknologi, hilirisasi produk, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, Maluku Utara diharapkan mampu berdiri sebagai pusat ekonomi maritim yang inklusif, berdaulat, dan berkelanjutan.
Sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI), Prof. Rokhmin menegaskan empat syarat utama agar suatu wilayah dapat maju dan berdaulat: peta jalan pembangunan yang holistik, kualitas SDM unggul, stabilitas politik dan perdamaian, serta kepemimpinan yang kompeten dan kuat. Ia juga mendorong modernisasi alat tangkap bagi nelayan tradisional agar pendapatan mereka meningkat signifikan.
Dari sisi kesejahteraan, Maluku Utara mencatat tingkat kemiskinan 5,59% pada 2025, lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun, tantangan besar masih ada pada sektor pangan. “Data menunjukkan Maluku Utara masih mengalami defisit beras sekitar 138.450 ton per tahun dan sangat bergantung pada pasokan luar daerah seperti Surabaya dan Sulawesi Selatan,” tegasnya. Hal ini menandakan perlunya strategi kedaulatan pangan yang lebih kokoh.
Selain sektor perikanan dan pangan, pariwisata juga dipandang sebagai mesin pertumbuhan baru. Pada 2025, kunjungan wisatawan didominasi oleh Kota Ternate dengan total 334.877 kunjungan. Tingkat hunian hotel bintang yang mencapai 43,27% pada awal 2026 menjadi indikator kuat bahwa potensi perjalanan bisnis dan wisata terus berkembang.
Transformasi Perikanan Maluku Utara
Sektor perikanan Maluku Utara menyimpan potensi luar biasa, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Wilayah yang berada di kawasan strategis dengan sumber daya ikan melimpah ini diperkirakan memiliki potensi lestari mencapai 517 ribu ton per tahun. Sayangnya, pada 2024 tingkat pemanfaatan baru sekitar 61,65 persen. “Produksi perikanan tangkap Maluku Utara masih kuat, tetapi cenderung melambat dalam tiga tahun terakhir,” ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini
Data menunjukkan tren produksi perikanan tangkap sempat meningkat dari 319.925 ton pada 2020 menjadi 361.500 ton pada 2021. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, angka itu menurun hingga mencapai 318.734 ton pada 2024. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi, melainkan indikasi adanya persoalan struktural dalam pengelolaan sektor perikanan. Salah satu faktor yang paling mencolok adalah berkurangnya jumlah nelayan secara signifikan. Dari lebih 93 ribu orang pada 2020, jumlah nelayan tangkap laut merosot menjadi sekitar 46 ribu orang pada 2024—penurunan lebih dari 50 persen.
Selain itu, struktur armada penangkapan masih didominasi perahu tradisional. Dari sekitar 30 ribu unit armada, sebagian besar berupa perahu tanpa motor dan perahu motor tempel. “Ini menunjukkan perikanan tangkap Maluku Utara masih ditopang armada skala kecil tradisional,” jelas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Kondisi ini membuat daya saing nelayan lokal sulit meningkat, meski komoditas yang dihasilkan bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, kakap, dan cakalang. Pada 2024, produksi tuna mencapai lebih dari 50 ribu ton, diikuti kakap dan cakalang dengan jumlah signifikan.
Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany tersebut menilai, tanpa dukungan teknologi dan modernisasi armada, potensi besar itu sulit dimaksimalkan. Ia menekankan perlunya transformasi sistem produksi, mulai dari alat tangkap, logistik, hingga pengolahan hasil. Lebih jauh, industrialisasi perikanan menjadi kunci agar nilai tambah tidak hilang di tingkat produksi. “Kita harus memastikan hasil tangkapan tidak hanya berhenti di dermaga, tetapi masuk ke rantai industri yang memberi keuntungan lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) tersebut menekankan pentingnya kolaborasi Penta Helix—sinergi antara akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. “Hanya dengan ekosistem inovasi yang terbangun melalui kolaborasi, Maluku Utara dapat meningkatkan daya saing, mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tandas Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea ini.
Paparan ini menegaskan bahwa Maluku Utara memiliki modal besar untuk menjadi pusat perikanan nasional, namun membutuhkan strategi baru yang berani. Modernisasi armada, penguatan SDM, dan industrialisasi berbasis inovasi menjadi syarat mutlak agar potensi laut yang melimpah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan rakyat.
Talkshow ini menjadi ruang pertemuan gagasan antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Semangat yang mengalir dari forum tersebut seakan menegaskan bahwa Maluku Utara tidak hanya ingin dikenal sebagai lumbung nikel dunia, tetapi juga sebagai poros agro-maritim yang mampu menyejahterakan rakyatnya tanpa mengorbankan kelestarian alam.
Momentum ini menandai babak baru perjalanan Maluku Utara: dari bumi yang kaya sumber daya menuju negeri yang bijak mengelola anugerahnya. Di bawah bayang empat gunung dan hembusan angin laut, harapan itu kini tumbuh semakin nyata.

Komentar