ASKARA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian/lembaga, serta direksi BUMN di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden menyampaikan dua kebijakan strategis di tengah ketidakpastian global, yakni penurunan biaya haji 2026 dan evaluasi izin tambang di kawasan hutan.

Biaya Haji Turun, Antrean Dipangkas

Presiden memastikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tidak mengalami kenaikan, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta per jemaah, meskipun harga avtur dunia sedang meningkat.

Selain itu, pemerintah juga memangkas masa tunggu haji yang sebelumnya bisa mencapai 48 tahun menjadi maksimal 26 tahun mulai tahun ini.

Untuk menekan beban masyarakat, pemerintah akan menanggung dampak kenaikan harga avtur global yang berpotensi menaikkan biaya tiket pesawat bagi sekitar 220 ribu jemaah haji Indonesia, dengan nilai mencapai Rp1,77 triliun.

Tak hanya itu, Presiden juga mengungkap rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah.

Tambang di Kawasan Hutan Dievaluasi

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan taman nasional.

Presiden menegaskan bahwa izin tambang yang melanggar ketentuan harus ditinjau ulang dan dikembalikan kepada negara.

Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Kebijakan ganda tersebut menunjukkan fokus pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya alam di tengah tantangan global yang terus berkembang.