ASKARA – Wacana pertarungan gagasan antara “Prabowonomics” dan “Soemitronomics” mencuat setelah terbitnya buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Yudhie Haryono bersama Agus Rizal dan Dedi Setiadi (2026).

Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Anang Fahmi, dalam ulasannya menyebut buku tersebut sebagai upaya menghidupkan kembali pemikiran Soemitro Djojohadikusumo sebagai arsitek ekonomi kebangsaan yang relevan bagi Indonesia saat ini.

Menurutnya, buku itu berhasil merekonstruksi gagasan Soemitro secara sistematis, mulai dari pentingnya pembentukan modal domestik, kritik terhadap ketergantungan ekspor bahan mentah, hingga penolakan terhadap pasar bebas yang dinilai mengabaikan nilai-nilai keadilan.

“Pemikiran Soemitro tetap relevan, terutama dalam melihat Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya keluar dari pola ekonomi kolonial,” ujar Anang.

Namun demikian, ia menilai terdapat sejumlah catatan kritis yang luput dari pembahasan mendalam dalam buku tersebut. Salah satunya adalah kontradiksi antara gagasan anti-imperialisme Soemitro dengan keterlibatannya dalam dinamika politik masa lalu, termasuk peristiwa PRRI/Permesta.

Selain itu, Anang juga menyoroti absennya perspektif ekonomi Islam dalam buku tersebut. Menurutnya, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pendekatan ekonomi yang mengedepankan nilai keadilan sosial dan moral seharusnya turut menjadi bagian dari diskursus pembangunan nasional.

“Ekonomi tidak hanya soal pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan nilai. Ini yang belum banyak disentuh,” katanya.

Kritik lain diarahkan pada pembahasan Program Benteng yang digagas Soemitro. Program tersebut dinilai belum sepenuhnya berhasil menciptakan pengusaha pribumi yang kuat, bahkan berpotensi melahirkan praktik rente dan ketergantungan baru dalam ekonomi nasional.

Di sisi lain, buku ini juga dinilai terlalu jauh menarik relevansi pemikiran Soemitro ke konteks kekinian, seperti digitalisasi ekonomi dan transisi energi, yang pada masanya belum menjadi isu utama.

Meski demikian, Anang menegaskan buku tersebut tetap penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi perjalanan ekonomi politik Indonesia. Ia mendorong agar pembaca tidak hanya menerima gagasan yang disajikan, tetapi juga mengkritisinya secara terbuka.

“Pemikiran besar harus diuji, bukan hanya dipuja. Justru di situlah letak kemajuan intelektual,” ujarnya.

Perdebatan antara konsep “Soemitronomics” dan pendekatan ekonomi yang berkembang di era Presiden Prabowo Subianto pun dinilai menjadi ruang penting untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan, di tengah tekanan global dan tantangan kedaulatan ekonomi nasional.