ASKARA – Balai Diklat Kehutanan Rumpin, Kabupaten Bogor, menjadi saksi semangat baru dalam penguatan perhutanan sosial ketika Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik bersama puluhan penyuluh kehutanan dari berbagai wilayah Jawa Barat. 

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota Komisi IV DPR RI, menegaskan bahwa masa depan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan bergantung pada keberanian untuk melangkah ke arah hilirisasi produk, bukan sekadar menjual komoditas mentah bernilai rendah.

Salah satu inovasi yang mencuri perhatian adalah KEPOTA (Kelompok Poktan Tani), kopi robusta olahan yang dipadukan dengan jahe dan rempah-rempah. Produk kreatif ini lahir dari tangan-tangan petani hutan Jawa Barat, menjadi bukti nyata bahwa masyarakat mampu menghadirkan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian hutan. 

“Produk seperti KEPOTA menunjukkan bahwa masyarakat tidak boleh berhenti pada komoditas mentah. Hilirisasi di tingkat tapak adalah kunci agar nilai tambah lebih besar tercipta,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini.

Namun, tantangan yang dihadapi petani hutan tidak berhenti pada produksi. Standardisasi mutu, legalitas produk seperti izin BPOM atau PIRT, pengemasan yang kompetitif, hingga akses pasar modern dan ekspor menjadi pekerjaan rumah besar. 

Prof. Rokhmin menekankan perlunya kehadiran nyata pemerintah dalam pendampingan, fasilitasi perizinan, peningkatan kualitas kemasan, serta pembukaan jejaring pemasaran. 

“Dengan dukungan tersebut, produk lokal hasil perhutanan sosial diyakini dapat naik kelas, berdaya saing, dan memberi dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat,” ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.

Lebih jauh, Prof. Rokhmin menekankan filosofi ekonomi hijau yang inklusif: ketika rakyat merasakan manfaat ekonomi dari hutan tanpa merusaknya, maka rakyat sendirilah yang akan menjadi penjaga utama kelestarian hutan. 

“Hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera, dan usaha lokal tumbuh kuat. Itulah esensi ekonomi hijau yang inklusif,” ungkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 tersebut.

Kunjungan kerja ini juga diwarnai kebersamaan jajaran anggota Komisi IV DPR RI, di antaranya Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, M.P., Edoardus Kaize, S.S., Firman Soebagyo, S.E., M.H., Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., Eko Wahyudi, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc., Ir. Sumail Abdullah, Muhammad Habibur Rochman, S.E., Jaelani, S.IP., M.Si., Rina Sa’adah, Lc., M.Si., H. Johan Rosihan, S.T., serta Ellen Esther Pelealu, S.E. Mereka berdiskusi intens bersama Drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si., Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan, memperkuat komitmen bersama untuk mendorong UMKM berbasis perhutanan sosial.

Kehadiran seluruh pihak ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, DPR, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perhutanan sosial yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Produk unggulan seperti KEPOTA diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional bahkan internasional, membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan Indonesia.