ASKARA - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, , mengungkap sejumlah persoalan internal yang dinilai berpotensi melemahkan peran intelijen militer Indonesia. Ia menegaskan, ancaman terbesar bagi justru berasal dari dalam sistem pembinaan karier itu sendiri.

Dalam analisisnya, Soleman menyebut BAIS sebagai instrumen strategis negara yang seharusnya berada di garis depan dalam membaca ancaman dan melakukan deteksi dini. Namun, menurutnya, terjadi pergeseran orientasi yang berdampak pada menurunnya ketajaman fungsi intelijen.

“Masalah BAIS bukan datang dari luar, tetapi dari dalam sistemnya sendiri, terutama terkait struktur kepangkatan, pola promosi, dan pengaturan usia pensiun,” ujar Soleman.

Jabatan Strategis Terseret Logika Karier

Soleman menjelaskan, jabatan perwira tinggi bintang tiga di tubuh TNI tidak bisa dilepaskan dari jalur menuju posisi puncak seperti Kepala Staf Angkatan. Kondisi ini, menurutnya, turut memengaruhi penempatan jabatan strategis, termasuk di BAIS.

“Ketika logika karier ini masuk ke BAIS, maka orientasi jabatan ikut berubah. Tidak lagi murni kebutuhan intelijen, tetapi bagian dari mekanisme seleksi kepemimpinan,” jelasnya.

Akibatnya, profesionalisme berbasis keahlian intelijen berpotensi tergeser oleh kepentingan struktural karier.

Perwira Bintang Dua Jadi Tulang Punggung

Ia menilai, justru pada level perwira bintang dua, kualitas profesionalisme berada pada titik optimal. Pada jenjang ini, perwira aktif membangun rekam jejak, menghasilkan analisis tajam, serta menjalankan operasi secara dinamis.

“Di sinilah sumber analisis tajam, operasi yang hidup, dan inovasi berkembang,” ungkapnya.

Kolonel: Kuat Tapi Terhambat

Sorotan juga diarahkan pada level kolonel yang disebut sebagai fase paling produktif dalam karier militer. Namun, banyak perwira di level ini mengalami stagnasi karier.

“Kolonel itu paling kuat, tapi banyak yang terhenti. Tidak jelas arah kariernya. Ini berbahaya,” tegas Soleman.

Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah, dinamika besar kerap muncul dari level ini, merujuk pada sejumlah tokoh militer dunia yang berperan signifikan saat berada pada fase setara kolonel.

Energi Besar Berpotensi Jadi Risiko

Menurut Soleman, penumpukan perwira dengan kapasitas tinggi tanpa jalur karier yang jelas dapat memunculkan risiko serius bagi organisasi.

“Kalau kemampuan tinggi tidak punya kanal resmi, bisa muncul frustrasi, konflik kepentingan, bahkan potensi disrupsi organisasi,” katanya.

Dalam konteks intelijen, kondisi ini dinilai berbahaya karena negara justru kehilangan potensi terbaik saat berada di puncak kemampuan.

Orientasi Bergeser ke Jabatan

Ia juga menyoroti sistem usia pensiun yang dinilai memengaruhi orientasi perwira tinggi. Dengan adanya perpanjangan masa dinas seiring kenaikan pangkat, fokus dinilai bergeser dari tugas operasional ke kepentingan jabatan.

“Orientasi berubah dari operasi ke promosi. Ini rasional, karena kenaikan pangkat berarti tambahan masa dinas,” ujarnya.

Minim Spesialis Intelijen di Pucuk Pimpinan

Permasalahan lain yang diangkat adalah terbatasnya jumlah perwira berlatar belakang intelijen yang mencapai level bintang tiga. Kondisi ini memunculkan pendekatan pragmatis dalam penempatan pimpinan.

“Akhirnya muncul anggapan ‘siapa saja bisa’. Secara struktur mungkin bisa, tapi hasilnya belum tentu optimal,” kata Soleman.

Peringatan: Daya Gigit Bisa Hilang

Dengan berbagai persoalan tersebut, Soleman mengingatkan bahwa BAIS berisiko kehilangan daya gigit sebagai lembaga intelijen strategis negara.

“Operasi tetap ada, laporan tetap jalan, tapi ketajaman hilang. Ini yang berbahaya,” tegasnya.

Ia menutup dengan peringatan bahwa jika energi internal tidak dikelola dengan baik dan orientasi terus bergeser, maka intelijen berpotensi berubah menjadi sekadar rutinitas administratif.

“Kalau energi tidak tersalurkan dan orientasi bergeser dari tugas ke jabatan, maka intelijen hanya akan menjadi rutinitas administratif, bukan lagi alat keunggulan strategis negara,” pungkasnya.