ASKARA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, melantik Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen (MPK) sekaligus CEO Frontier, Handi Irawan, sebagai anggota Dewan Pendidikan Nasional (DPN) Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2026–2031, di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Jumat (13/3).

Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2026 tentang Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026–2031.

Handi Irawan menjadi salah satu tokoh yang dipercaya untuk memberikan masukan strategis kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional, khususnya di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam sambutannya, Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada para tokoh yang bersedia bergabung dalam Dewan Pendidikan Nasional untuk membantu pemerintah memperkuat arah kebijakan pendidikan di Indonesia.

“Kami mengetahui dengan baik bagaimana integritas, kapasitas, dan dedikasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam memajukan pendidikan di Tanah Air kita. Kami sangat berbangga bapak-bapak dan ibu-ibu telah berkenan bergabung bersama kami dalam rangka memajukan pendidikan dasar dan menengah,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Pendidikan Nasional ini merupakan langkah penting dalam memperkuat perumusan kebijakan pendidikan. Meski amanat pembentukan lembaga tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga tersebut baru dapat dibentuk saat ini.

Menurut Abdul Mu’ti, Dewan Pendidikan Nasional diharapkan dapat menjadi mitra strategis kementerian dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan, sekaligus membantu mewujudkan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

“Kami berharap mendapatkan masukan yang konstruktif agar kami dapat bekerja lebih baik lagi. Banyak hal yang tidak kami ketahui dari belakang meja. Banyak hal yang tidak kami ketahui dari media sosial dan media massa. Karena itu, kami membutuhkan masukan yang benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Melalui peran tersebut, Dewan Pendidikan Nasional diharapkan dapat memberikan berbagai masukan strategis, kritik, serta saran yang membantu pemerintah memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Sosok Handi Irawan sendiri dikenal aktif terlibat dalam berbagai organisasi dan inisiatif pendidikan di tingkat nasional. Selain menjabat sebagai Ketua Umum MPK, ia juga merupakan anggota Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Handi Irawan juga dipercaya sebagai Dewan Penasihat Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (BKPTKI) serta Dewan Kehormatan Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia (BMPTKKI) yang menaungi berbagai perguruan tinggi dan sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia.