Cerpen: Administrasi, Iman, dan Nama Baru
ASKARA - Perubahan Kartu Keluarga seharusnya sekadar urusan data, namun di sebuah gang sempit, ia menjelma peristiwa yang mengguncang batas antara iman pribadi dan pengakuan sosial. Dari layar ponsel yang menolak permohonan hingga selembar surat yang ditandatangani dengan ragu, kisah ini bergerak perlahan, menumpuk keganjilan, dan berakhir pada perubahan identitas yang tak pernah diminta.
Pagi itu hujan baru saja berhenti. Bau tanah basah menyelinap ke gang, bercampur aroma kopi dari rumah rumah yang pintunya mulai terbuka. Aku sedang menyapu halaman ketika Pak Jaya berdiri di pagar, wajahnya kusut seperti kertas yang terlalu sering diremas.
Ia bercerita tentang rencananya mengubah Kartu Keluarga. Anak sulungnya sudah mentas, menikah, dan pindah ikut keluarga istrinya. Semua harus lewat aplikasi. Katanya mudah, katanya cepat. Namun tiga kali ia mencoba, selalu gagal.
“Aplikasinya minta surat keterangan dari pemuka agama,” katanya, pelan tapi jelas.
Aku berhenti menyapu. Kalimat itu terdengar aneh, seperti benda yang jatuh di tempat yang salah. Aku menatapnya, memastikan aku tidak salah dengar.
“Kenapa harus ada itu Apa hubungannya dengan anak keluar dari KK Nggak ada yang ganti agama kan” tanyaku.
Pak Jaya cepat cepat menggeleng. “Nggak. Saya juga bingung. Kalau kolom itu nggak diisi, permohonannya ditolak terus.”
Kami terdiam. Di gang ini, urusan agama biasanya sederhana. Semua orang saling tahu batas, tak pernah mencampur iman dengan urusan dapur, apalagi urusan administrasi negara.
Pak Jaya menatapku dengan ragu, lalu menghela napas panjang. “Daripada gagal terus, panjenengan saja yang ngasih keterangan. Sebagai pemuka agama.”
Aku tertawa pendek, lebih gugup daripada geli. “Saya ini cuma orang belakang. Bukan siapa siapa.”
“Sudahlah. Tolong saya. Biar urusan ini selesai,” katanya, nyaris memohon.
Cerita itu seharusnya berhenti di sana. Namun ia melekat di kepalaku sepanjang hari, seperti foto lama yang sulit diturunkan dari dinding. Aku bukan ustaz, bukan tokoh. Aku hanya orang yang sering diminta membuka mushala, memimpin doa jika yang lain berhalangan. Entah sejak kapan itu cukup untuk disebut pemuka agama.
Sore harinya Pak Jaya datang lagi, membawa map plastik biru. Wajahnya lebih letih. Aku tahu, menolak akan membuatnya pulang dengan beban yang sama. Aku akhirnya mengangguk.
Kami duduk di ruang tamu, menghadap layar ponselnya. Kolom unggah surat keterangan tampak seperti pintu terakhir. Aku menulis pernyataan singkat, menyebut namaku, peranku di lingkungan, lalu berhenti sejenak sebelum menandatangani.
Tanganku gemetar. Ada rasa seperti mengenakan baju yang bukan ukuranku. Namun aku tetap menandatangani. Surat itu difoto, diunggah. Lingkaran kecil di layar berputar lama.
“Berhasil,” kata Pak Jaya lirih. Bahunya mengendur, seolah baru saja melepas beban bertahun tahun.
Ia mengucapkan terima kasih berulang kali. Aku mengangguk, berusaha mengabaikan keganjilan yang mengendap di dada. Urusan selesai, pikirku. Aku kembali pada hidupku yang biasa.
Dua hari kemudian, bisik bisik mulai terdengar. Tetangga menyapa dengan nada berbeda. Ada yang bercanda, ada yang setengah sungkan. Seorang ibu bahkan bertanya kapan aku mulai memberi nasihat selepas magrib.
Aku tertawa, menganggapnya gurauan. Sampai seorang petugas kelurahan datang. Ia sopan, bicaranya rapi. Ia menyebut namaku, lalu menyebut kata pemuka agama dengan nada resmi.
Ia meminta klarifikasi. Aku menjelaskan tentang Pak Jaya, tentang aplikasi, tentang surat itu. Ia mendengarkan tanpa menyela, lalu mengangguk pelan.
“Sekarang data sudah terintegrasi,” katanya. “Nama Bapak masuk dalam kategori tokoh keagamaan lingkungan.”
Aku ingin membantah, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia pamit, meninggalkan selembar undangan rapat koordinasi.
Sejak itu, undangan berdatangan. Diminta hadir, diminta tanda tangan, diminta pendapat. Ada yang memanggilku Pak, ada yang memanggil ustaz. Semua terasa terlalu cepat.
Aku mulai kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Waktu duduk sendiri. Hak untuk diam. Setiap gerakku seolah membawa label.
Suatu malam, aku duduk di teras, menatap gang yang lengang. Aku teringat pagi itu, hujan yang baru berhenti, sapu di tanganku, dan kalimat Pak Jaya yang kuanggap sepele.
Baru kusadari, bukan aplikasi yang membutuhkan surat itu. Bukan pula perubahan Kartu Keluarga yang bermasalah. Sistem hanya membutuhkan satu hal sederhana. Nama seseorang yang bersedia menandatangani.
Anak Pak Jaya memang keluar dari Kartu Keluarga. Namun aku, tanpa sadar, justru masuk ke dalam daftar lain. Sebuah daftar yang tak pernah kuminta, dan mungkin jauh lebih sulit diubah daripada sekadar data kependudukan.

Komentar