ASKARA- Pemerintah berencana impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat.

Rencana ini menuai kritik keras dari anggota DPR RI apalagi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menyebut bahwa beras impor tersebut “bukan untuk konsumsi masyarakat Indonesia”, namun tidak disertai penjelasan rinci mengenai definisi dan peruntukannya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo menilai penjelasan pemerintah sejauh ini justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

"Istilah “beras khusus” yang digunakan menurut saya terlalu abstrak dan multitafsir. Tanpa transparansi yang jelas, kebijakan impor pangan terlebih di tengah isu ketahanan pangan dan perlindungan petani lokal berpotensi memicu kecurigaan publik, kata Firman, Selasa (3/3/2026).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini balik bertanya,"Kalau bukan untuk konsumsi masyarakat, lalu untuk siapa? Apa kriterianya disebut beras khusus? Apakah untuk kebutuhan industri tertentu, riset, atau segmen pasar tertentu?

"Pemerintah harus terbuka,” tegas Firman. Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, dan kelautan, Firman menekankan bahwa kebijakan impor beras bukan sekadar soal angka 1.000 ton.

Menurutnya, Isu ini menyentuh sensitivitas nasional terkait kedaulatan pangan, perlindungan petani, serta konsistensi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada impor.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan bahwa komunikasi publik pemerintah dalam isu strategis tidak boleh setengah-setengah. Pernyataan yang tidak komprehensif berisiko memicu spekulasi liar dan memperlemah kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional.

Menurut Firman, jika menteri teknis tidak dapat menjelaskan secara detail dan komprehensif, sebaiknya pemerintah menunjuk juru bicara yang benar-benar memahami substansi persoalan.

“Isu pangan bukan isu ringan. Penjelasannya harus berbasis data, argumentatif, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Firman.

Pihaknya menilai, dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, setiap kebijakan impor harus disertai argumentasi yang kuat dan transparan.

Tanpa itu, lanjut Firman, publik akan menilai kebijakan tersebut tidak konsisten dengan semangat kemandirian pangan yang selama ini digaungkan pemerintah. (dry)