ASKARA - Pidato Presiden Prabowo soal kerja bakti membersihkan sampah terdengar manis, tapi justru terasa ironis di negeri yang sampah kekuasaannya sudah menggunung. Publik bukan tuli. Mereka paham: yang kotor bukan hanya sungai dan jalan, melainkan politik, birokrasi, aparat, dan relasi gelap negara-pengusaha.

Masalahnya, siapa yang akan disapu?

Jika bersih-bersih hanya menyasar rakyat kecil yang disuruh kerja bakti, sementara politisi korup, birokrat busuk, aparat bermasalah, dan pengusaha rente tetap duduk nyaman, maka pidato itu bukan kepemimpinan, itu penghinaan logika publik.

Indonesia sudah terlalu sering disuguhi drama "reformasi tanpa reformis". Presiden bicara moral, tapi koalisinya justru menjadi tempat parkir para predator anggaran. Di sinilah kontradiksi telanjang terlihat: bagaimana mungkin membersihkan rumah sementara pemilik kuncinya adalah bagian dari masalah?

Pidato kebersihan akan kehilangan makna bila tidak ada nama, tidak ada tindakan, dan tidak ada korban politik. Sejarah membuktikan: setiap pembersihan yang tidak melukai elite hanyalah pencitraan. Bersih-bersih sejati selalu berisik, terluka secara politik, dan membuat banyak orang marah.

Pertanyaannya sederhana: apakah Prabowo siap kehilangan teman demi membersihkan negara?
Ataukah ia akan memilih aman, membiarkan bau busuk tetap ada asal stabilitas terjaga?

Rakyat tidak butuh presiden yang pandai memberi wejangan. Rakyat butuh eksekutor kekuasaan yang berani memotong rantai rente, memecah kartel politik, dan menyeret siapa pun ke hukum, tanpa melihat warna partai, pangkat, atau rekening.

Jika "bersih-bersih" hanya berhenti di kata, maka pesan sebenarnya jelas:
yang dibersihkan adalah citra, bukan sistem. Yang diselamatkan adalah elite, bukan negara.

Dan sejarah selalu kejam pada pemimpin yang lebih takut kehilangan kekuasaan daripada kehilangan kepercayaan rakyat.