ASKARA - Kementerian Haji dan Umrah melalui Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menegaskan kebijakan baru penyelenggaraan haji 2026 yang melarang kepala daerah seperti bupati wali kota dan gubernur menjadi petugas haji daerah untuk memperkuat profesionalisme pelayanan jemaah haji. Larangan ini disampaikan dalam pembukaan Diklat Terintegrasi PPIH Kloter dan PHD di Asrama Haji Medan 30 Januari 2026. 

Perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan haji 2026 menjadi salah satu sorotan tajam publik setelah Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan agar tidak lagi ada pejabat daerah seperti wali kota bupati maupun gubernur yang menjadi petugas haji daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 2026 sekaligus pembukaan Diklat Terintegrasi PPIH Kloter Petugas Haji Daerah di Asrama Haji Medan pada 30 Januari 2026. 

Kebijakan ini mengakhiri praktik di musim haji sebelumnya dimana sejumlah pejabat kepala daerah masih terlibat langsung sebagai petugas haji daerah. Menurut berita Kompas.com pada 22 Januari 2026 Menhaj Irfan menjelaskan bahwa tujuan larangan tersebut adalah memaksimalkan pelayanan kepada para jemaah agar bisa beribadah dengan tenang tanpa terganggu oleh tugas pemerintahan pejabat yang bersangkutan. 

Lebih lanjut menurut ANTARA News pada 31 Januari 2026 Kemenhaj memastikan bahwa petugas haji daerah untuk musim haji tahun ini dibatasi maksimal setingkat eselon IV sehingga pejabat eselon atas seperti eselon III atau II yang biasanya menduduki jabatan politik struktural tidak memenuhi syarat dan dikeluarkan dari proses seleksi. 

Perubahan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme sumber daya manusia yang menjalankan tugas pelayanan jemaah. Profesionalisme merupakan aspek penting karena petugas haji daerah memiliki tanggung jawab untuk mendampingi jemaah sejak di daerah asal hingga kembali ke tanah air. 

Kritik terhadap pejabat daerah yang menjadi petugas haji sebelumnya juga mencerminkan kekhawatiran mengenai konflik peran antara tugas pelayanan ibadah dan tanggung jawab administratif pemerintahan. Dengan beban kerja yang padat pejabat daerah dinilai tidak mampu memberikan pelayanan penuh kepada jemaah jika harus merangkap tugas lain. 

Beberapa kalangan publik juga menilai larangan ini menunjukkan respons terhadap pengalaman pelaksanaan haji sebelumnya dimana kepala daerah sempat ikut bertugas setelah mengikuti seleksi dan mengambil cuti dari jabatan mereka. Pernyataan Media Indonesia pada 22 Januari 2026 menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kasus tersebut menjadi salah satu alasan kuat di balik kebijakan baru ini. 

Di sisi lain kebijakan pelarangan pejabat daerah menjadi petugas haji tidak serta merta mengurangi jumlah total petugas. Menurut ANTARA News pentingnya kesiapan seluruh petugas termasuk PPIH yang menjadi ujung tombak pelayanan juga mendapat penekanan tersendiri dari Menhaj Irfan. 

Sementara itu proses diklat dan seleksi calon petugas haji dilakukan secara ketat dan objektif. Wakil Menteri Haji menegaskan bahwa tidak semua peserta diklat akan otomatis lolos menjadi petugas haji dan beberapa peserta bahkan dinyatakan gugur karena berbagai alasan seperti masalah kesehatan atau disiplin. 

Perubahan kebijakan ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai upaya reformasi dalam penyelenggaraan haji yang selama ini kerap menghadapi kritik soal profesionalisme sumber daya manusia dan transparansi seleksi petugas. Publik berharap bahwa langkah ini dapat menjadikan pelayanan haji bagi 221 ribu jemaah Indonesia di Tanah Suci lebih terfokus efektif dan bernilai tinggi. 

Kebijakan ini sekaligus menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan petugas haji dari pendekatan berbasis jabatan politik menuju pendekatan berbasis kemampuan pelayanan yang profesional. Dengan pembatasan peran pejabat daerah diharapkan fungsi pelayanan ibadah haji menjadi lebih jelas fokus dan terpercaya di mata publik.(Dwi Taufan Hidayat)