ASKARA - "Laudato si', mi’ Signore." Terpujilah Engkau, Tuhanku, seruan Santo Fransiskus yang dihidupkan Alm. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si' sejatinya adalah pengakuan iman bahwa bumi bukan milik manusia, melainkan rumah bersama yang dipercayakan. Namun di Sumatra hari ini, rumah itu roboh oleh tangan penghuninya sendiri.

Banjir, longsor, dan hancurnya daerah aliran sungai bukan sekadar bencana alam. Ia adalah akumulasi kebijakan yang menormalisasi perusakan. Hutan digerus atas nama pertumbuhan, sungai diperlakukan sebagai saluran limbah, dan alam dianggap aset ekonomi yang bisa dipulihkan dengan administrasi, bukan dengan pemulihan ekologi.

Pencabutan izin 28 perusahaan oleh negara seharusnya menjadi momen refleksi nasional. Namun ketika lahan-lahan rusak itu kembali diarahkan untuk dikelola secara ekonomi, bahkan oleh badan usaha milik negara, negara tampak belum sungguh-sungguh bertobat. Aktornya boleh berganti, tetapi logikanya tetap sama, alam tetap dilihat sebagai objek produksi, bukan subjek kehidupan.

Laudato Si' menegaskan, kerusakan lingkungan selalu berkelindan dengan ketidakadilan sosial. Di Sumatra, korban pertama adalah masyarakat kecil. Mereka kehilangan rumah, sawah, dan rasa aman. Sementara keputusan strategis tentang hutan dan lahan tetap diambil jauh dari penderitaan yang ditimbulkannya. Inilah wajah ketidakadilan ekologis yang nyata.

Di saat bencana belum benar-benar berlalu, dorongan untuk segera mengaktifkan kembali fungsi ekonomi kawasan justru menunjukkan kegagalan membaca situasi. Hutan yang gundul tidak bisa serta-merta diminta kembali menahan air dan longsor. Alam bukan mesin yang bisa dinyalakan ulang setelah rusak. Ia memerlukan waktu, ruang, dan kehendak politik untuk dipulihkan.

Paus Fransiskus berbicara tentang pertobatan ekologis, perubahan radikal cara berpikir dan bertindak. Namun kebijakan publik kerap berhenti pada simbol, pencabutan izin tanpa pemulihan serius, pernyataan kepedulian tanpa perubahan arah pembangunan. Tanpa rehabilitasi hutan dan pemulihan daerah aliran sungai, kebijakan semacam ini hanya menunda bencana berikutnya.

Sumatra hari ini adalah cermin masa depan jika negara terus menempatkan ekonomi di atas ekologi. Negara semestinya hadir sebagai pelindung kehidupan, bukan sekadar pengelola baru atas ruang yang telah rusak. Mengembalikan hutan pada fungsi alaminya bukan pilihan ideologis, melainkan keharusan moral.

Jika bencana tidak mengubah cara kita memandang alam, maka penderitaan warga hanya menjadi statistik. Laudato Si' mengingatkan: merusak rumah bersama berarti mengkhianati generasi yang akan datang. Sumatra telah membayar harga mahal. Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar, apakah negara masih bersedia belajar, atau kembali mengulangi kesalahan dengan sadar?