ASKARA - Dunia internasional kembali dibuat terkejut. Di tengah kebuntuan perang Ukraina yang tak kunjung berakhir dan konflik Gaza yang kian membara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan langkah kontroversial.

Presiden Amerika tersebut mengajak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bergabung dalam sebuah Dewan Perdamaian Gaza, forum global yang digadang-gadang sebagai “PBB versi baru” inisiasi Trump.

Undangan mengejutkan itu mencuat pada Senin 19 Januari 2026, saat perang Rusia–Ukraina memasuki tahun keempat tanpa tanda-tanda penyelesaian.

Langkah sekaligus menegaskan bahwa perannya AS sebagai aktor utama perdamaian global meski klaimnya mampu menghentikan perang Ukraina dalam 24 jam setelah menjabat belum pernah terwujud.

Di lapangan, konflik Rusia–Ukraina masih berlangsung sebagai perang atrisi, sementara pembicaraan damai kembali kehilangan momentum. Pada saat yang sama, Gaza terus dilanda krisis kemanusiaan yang belum menunjukkan jalan keluar.

Gedung Putih disebut telah menghubungi sejumlah tokoh dunia untuk duduk dalam Dewan Perdamaian yang akan diketuai langsung oleh Trump.

Forum ini diklaim bertujuan menyelesaikan konflik global sekaligus mengawasi tata kelola dan rekonstruksi Gaza.

"Presiden Putin juga menerima undangan untuk bergabung dengan dewan perdamaian ini," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dilansir Al Jazeera.

Peskov mengatakan Rusia tengah berupaya “mengklarifikasi seluruh nuansa” dari tawaran tersebut dengan Washington.

 Namun, ia tidak menjelaskan apakah Putin akan menerima atau menolak undangan yang berpotensi mengubah peta geopolitik global itu.

Tak hanya Putin, Presiden Belarus Alexander Lukashenko sekutu dekat Kremlin, juga dilaporkan turut diundang Trump untuk bergabung dalam forum tersebut.

Dewan Perdamaian versi Trump ini disebut akan menjalankan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. 

Strukturnya dirancang bertingkat tiga, melibatkan perwakilan Amerika Serikat, Eropa, negara-negara Arab, hingga aktor global lainnya.

Namun, sejak diumumkan, gagasan ini langsung menuai kritik. Sejumlah pakar menilai struktur dewan justru menempatkan Trump, pejabat pro-Israel seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, serta figur kontroversial seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, di posisi paling menentukan.

Sementara itu, perwakilan Palestina hanya ditempatkan di tingkat ketiga dengan peran administratif dan municipal.

Selama bertahun-tahun, Moskow dikenal berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan Israel dan Palestina.

Namun perang Gaza yang telah berlangsung lebih dari dua tahun, ditambah invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022, membuat posisi Kremlin bergeser tajam.

Putin kini tampak menjauh dari Israel dan justru memperkuat hubungan dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Tel Aviv, termasuk Iran.

Di saat bersamaan, Rusia juga mempererat hubungan dengan negara-negara Teluk Arab, seiring meningkatnya isolasi Moskow dari Barat.

Putin sebelumnya bahkan secara terbuka memuji langkah-langkah Trump dalam menyelesaikan konflik internasional.

"Dia benar-benar melakukan banyak hal untuk menyelesaikan krisis-krisis kompleks yang telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun," kata Putin pada Oktober lalu.

Merujuk situasi Timur Tengah, Putin menambahkan "Jika kita berhasil mencapai semua yang Donald upayakan, itu akan menjadi peristiwa bersejarah."

Kremlin semakin vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza.

"Jalur Gaza sedang mengalami bencana kemanusiaan dalam arti kata yang sepenuhnya," kata Putin, seperti dikutip RIA Novosti, saat bertemu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Mei lalu.

"Rusia, sebagai sahabat rakyat Palestina, berupaya memberikan bantuan secara berkelanjutan," tambahnya.

Namun agresi Rusia ke Ukraina dan perang di Gaza telah memberi tekanan besar pada hubungan tradisional Moskow–Israel, mengingat Israel merupakan rumah bagi komunitas besar warga keturunan Rusia.