Oleh: FX. Hastowo Broto Laksito, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta

ASKARA - Kasus penetapan mantan Menteri Agama sebagai tersangka korupsi kuota haji baru-baru ini kembali mengguncang kesadaran publik tentang betapa dalamnya praktik penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini. Ketika kejahatan korupsi merambah sektor keagamaan, khususnya pengelolaan ibadah haji, maka yang rusak bukan hanya hukum, tetapi juga moralitas publik. Kasus ini bukan semata-mata tindak pidana korupsi, melainkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai spiritual dan amanah publik yang seharusnya dijaga oleh negara. Fenomena ini menimbulkan ironi ganda di satu sisi, ibadah haji merupakan perwujudan kesucian dan keikhlasan umat, di sisi lain, kuota haji justru dijadikan komoditas politik dan ekonomi oleh oknum penyelenggara negara. Ibadah yang seharusnya menjadi jalan mendekatkan diri kepada Tuhan malah dijadikan jalan memperkaya diri. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, tindakan seperti ini menunjukkan bagaimana agama telah direduksi menjadi instrumen kekuasaan dan transaksi politik.

Secara yuridis, perbuatan memperjualbelikan kuota haji atau mengatur jatah secara tidak sah termasuk kategori tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku dapat dijerat karena menyalahgunakan wewenang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara. Namun lebih jauh dari aspek pidana, kasus ini juga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan publik (abuse of power). Pejabat negara diberi mandat untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dalam doktrin hukum administrasi, tindakan seperti ini melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum.

Ibadah haji bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga amanah publik yang melibatkan negara sebagai penyelenggara. Karena keterbatasan kuota dari Pemerintah Arab Saudi, pengelolaan kuota haji di Indonesia memerlukan sistem yang adil, transparan, dan akuntabel. Kuota tersebut bukan milik kementerian atau partai politik, melainkan hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi melalui prinsip equal access to public service.

Ketika pejabat publik memperjualbelikan kuota atau memberikan jatah kepada pihak tertentu, ia telah melakukan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan prinsip Good Governance sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat publik harus berlandaskan pada kepentingan umum dan tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan.

Kasus ini juga perlu dilihat dari perspektif konstitusionalisme moral. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Artinya, segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan prinsip moralitas publik. Namun dalam praktiknya, banyak pejabat yang menganggap hukum hanya sebagai alat teknis, bukan prinsip moral yang harus diinternalisasi. Kasus korupsi kuota haji adalah contoh klasik ketika hukum positif gagal mengendalikan keserakahan manusia karena moralitas politik yang rapuh. Negara hukum tidak cukup hanya dengan undang-undang, melainkan membutuhkan nilai etis sebagai penopang legitimasi kekuasaan.

Maka, penegakan hukum atas kasus ini harus melampaui sekadar pemidanaan individu. Negara harus melakukan reformasi sistemik terhadap tata kelola pelayanan haji, mulai dari rekrutmen pejabat, mekanisme pengawasan, hingga transparansi publik. Hukum administrasi publik seharusnya dipakai sebagai alat pencegahan, bukan hanya reaksi setelah kejahatan terjadi.

Kasus ini memperlihatkan betapa lemahnya mekanisme pengawasan internal di Kementerian Agama. Badan Pengawas Internal (Itjen) sering kali tidak memiliki independensi dan keberanian untuk mengungkap pelanggaran yang melibatkan pejabat tinggi. Di sisi lain, sistem eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cenderung bertindak setelah pelanggaran terjadi, bukan mencegah sejak awal. Padahal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara jelas mengamanatkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Pengelolaan haji seharusnya melibatkan masyarakat sipil, ormas Islam, dan lembaga independen untuk memastikan distribusi kuota dan dana haji berjalan sesuai prinsip keadilan.

Secara sosiologis, kejahatan korupsi kuota haji memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding korupsi biasa. Tindakan tersebut dapat menghancurkan kepercayaan sosial (social trust) masyarakat terhadap lembaga keagamaan dan pemerintahan. Ketika rakyat melihat bahwa kuota ibadah suci bisa dijualbelikan, mereka bukan hanya kehilangan kepercayaan terhadap pejabat, tetapi juga terhadap sistem hukum itu sendiri. Padahal, dalam teori kontrak sosial (social contract), legitimasi negara bersumber dari kepercayaan rakyat terhadap moralitas kekuasaan. Begitu kepercayaan itu hilang, negara kehilangan legitimasi moralnya.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi reformasi etik dan kelembagaan dalam birokrasi keagamaan. Pembenahan tata kelola haji tidak cukup dengan teknologi atau digitalisasi sistem, tetapi juga membutuhkan integritas moral pejabat publik. Kementerian Agama perlu membangun code of ethics yang lebih ketat, dengan mekanisme fit and proper test berbasis integritas untuk pejabat struktural yang menangani haji dan umrah. Selain itu, pengawasan eksternal dari lembaga seperti BPK, KPK, dan Komisi Etik Haji perlu diperkuat secara institusional agar tidak bergantung pada kemauan politik.

Kasus korupsi kuota haji menunjukkan bahwa krisis hukum di Indonesia sejatinya adalah krisis moral. Undang-Undang yang tegas tidak akan berarti jika nurani penyelenggara negara telah tumpul. Ketika ibadah suci menjadi objek transaksi kekuasaan, maka batas antara dosa hukum dan dosa moral telah runtuh. Hukum harus hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan moralitas publik. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan adil adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum dan martabat agama.