ASKARA - Kondisi darurat melanda Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Sebanyak enam dari sembilan desa di wilayah tersebut terisolasi akibat kerusakan parah akses jalan dan putusnya jembatan penghubung. Lebih dari 6.000 jiwa, termasuk anak-anak dan kelompok rentan, kini terancam bahaya banjir.

Kerusakan infrastruktur terjadi akibat luapan sungai yang belum tertangani. Hingga saat ini, normalisasi sungai belum dapat dilakukan karena keterbatasan alat berat di lokasi. Warga setempat menyebut keberadaan eskavator sangat dibutuhkan segera untuk mencegah bencana yang lebih besar.

Ancaman juga membayangi dunia pendidikan. Sebuah sekolah swasta setingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dilaporkan berada sangat dekat dengan aliran sungai dan berisiko hanyut apabila debit air meningkat. Para wali murid telah berinisiatif membangun tanggul secara swadaya, namun upaya tersebut dinilai belum memadai.

“Anak-anak harus tetap sekolah karena mereka adalah generasi harapan masa depan,” ujar Nurhayati, tokoh perempuan Gayo Lues, saat menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Reaksi Cepat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Baret ICMI) Wilayah Aceh, Zam Zam Mubarak, menilai kondisi isolasi di wilayah tengah Aceh menunjukkan perlunya perpanjangan masa tanggap darurat.

Menurutnya, penanganan bencana di Aceh membutuhkan langkah cepat, terkoordinasi, dan berbasis kondisi riil di lapangan. Ia mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat koordinasi lintas pihak dan tidak hanya bergantung pada laporan satu arah dari pemerintah daerah.

“BNPB perlu memastikan proses tanggap darurat berjalan efektif dengan turun langsung dan berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait,” kata Zam Zam, Kamis (8/1).

Hingga kini, warga Kecamatan Pining masih berharap adanya perhatian serius dari pemerintah pusat dan provinsi, terutama pengiriman alat berat, guna membuka kembali akses desa dan mengamankan keselamatan ribuan warga dari ancaman banjir susulan.