ASKARA - Perkembangan ekonomi syariah Indonesia sepanjang 2025 dinilai memasuki fase penting menuju arus utama perekonomian nasional. Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Ekonom CSED INDEF, Dr. Handi Risza, menilai telah terjadi pergeseran fundamental dari dominasi sektor keuangan ke penguatan sektor riil dan industri halal.

Dalam catatan akhir tahunnya, Handi menyebut bahwa pola pengembangan ekonomi syariah Indonesia mulai mendekati konsep ideal. Jika sebelumnya pertumbuhan lebih ditopang sektor keuangan, kini sektor riil, khususnya industri halal, mulai mengambil peran strategis dalam mendorong ekonomi nasional.

“Awalnya ekonomi dan keuangan syariah berkembang dengan basis sektor keuangan. Sekarang mulai bergerak ke sektor riil dan masuk ke arus utama perekonomian nasional. Industri halal menjadi salah satu motor penting pertumbuhan,” kata Handi dalam keterangan tertulis, Jimat (27/12).

Menurutnya, konsistensi transformasi ini menjadi kunci agar ekonomi syariah tetap inklusif dan berkelanjutan pada 2026. Ia menilai sejumlah faktor strategis akan memperkuat posisi ekonomi syariah, mulai dari penguatan kelembagaan BPJPH sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden, hingga peluang besar dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun.

Dari sisi global, posisi Indonesia juga semakin menguat. Handi mengungkapkan bahwa berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) sebesar 99,9, naik signifikan 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menilai capaian paling menonjol adalah keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan realisasi investasi halal tertinggi di dunia. Sepanjang 2023, tercatat 40 transaksi investasi halal senilai USD 1,6 miliar di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, hingga gaya hidup Muslim.

“Ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat investasi halal global,” ujarnya.

Meski demikian, Handi menegaskan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara literasi dan pemanfaatan produk keuangan syariah.

Tingkat literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42 persen, namun tingkat inklusinya masih berada di angka 13,41 persen. Artinya, sekitar 30 persen masyarakat yang memahami keuangan syariah belum menggunakannya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

“Kondisi ini menuntut terobosan dan inovasi yang lebih masif, terutama dalam memperluas akses dan informasi ekonomi syariah hingga ke daerah-daerah,” pungkas Handi.