ASKARA — Suasana politik nasional kembali bergolak. Kekhawatiran DPR RI mencuat ke permukaan, menyoroti potensi kesulitan rakyat yang dianggap bisa “susah lagi” dan bahkan “rusak lagi” jika arah kebijakan tidak segera dikendalikan. Nada was-was ini menggema di ruang publik, menandakan keresahan mendalam atas kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dinilai rapuh menghadapi tantangan global maupun domestik.  

Di tengah riuhnya perdebatan, Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, tampil lantang dengan seruan yang mengguncang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terjebak dalam kebijakan parsial atau sekadar pencitraan. 

“Saya terus terang khawatir kalau ini gagal lagi bukan hanya rakyat yang susah, tetapi sektor pertanian pun seolah-olah menjadi sektor yang merusak dan tidak berhasil,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini dalam sebuah video yang dikutip Jumat (19/12).  

Prof. Rokhmin menyoroti kebijakan ekspansi lahan sawit baru yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti yang terjadi di Sumatera. Ia menegaskan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan yang sama. “Fokus saja pada peningkatan on-farm dan penguatan industri hilirisasi,” ujarnya penuh tekanan.  

Ia menyarankan langkah konkret: pertama, meningkatkan produktivitas dari lahan sawit yang sudah ada. Kedua, memperkuat hilirisasi agar Indonesia tidak terus-menerus mengekspor bahan mentah. “Kita mengekspor dari bahan mentah 75 persen, sedangkan Malaysia kebalikannya,” ungkapnya.  

Lebih jauh, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menekankan bahwa pemerintah harus serius mengolah CPO menjadi berbagai produk hilir bernilai tambah. Hilirisasi bukan hanya memperkuat daya saing, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan multiplayer effect yang mampu menggerakkan ekonomi nasional. 

“Kalau pemerintah dan pengusaha itu kompak dan nasionalis, fokus saja pada peningkatan produktivitas on-farm kebunnya dan industrialisasi produk hilir sawit. Insya Allah kita in better shape, artinya kita tidak akan merusak lingkungan dan bencana ekologi terus menerus,” tegas Ketua Umum Masyarakat Artikultura Indonesia (MAI).  

Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian dan pengolahan hasil adalah tulang punggung bangsa yang mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis berulang. Tanpa penguatan di akar produksi, rakyat akan terus berada dalam pusaran kesulitan. “Kalau on-farm lemah, maka hilirisasi pun tidak akan punya bahan baku yang kuat. Rakyat akan tetap menderita,” ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University.

Seruan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Di tengah sorotan publik, pertanyaan besar pun muncul: apakah pemerintah berani mengambil langkah konkret, meninggalkan kebijakan setengah hati, dan benar-benar fokus pada sektor yang menyentuh langsung kehidupan rakyat?  

Prabowo Buka Wacana Sawit di Papua

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kontroversial: membuka lahan di Papua untuk ditanami kelapa sawit. 

Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa rencana ini bukan sekadar ekspansi, melainkan bagian dari strategi besar industrialisasi hilir sawit. Dengan mengolah Crude Palm Oil (CPO) menjadi produk bernilai tambah, pemerintah berharap tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan daya saing global.  

Pernyataan ini sontak mengguncang ruang publik, menimbulkan gelombang pro-kontra yang melibatkan isu lingkungan, ekonomi, hingga masa depan masyarakat adat Papua.  

Di satu sisi, gagasan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan devisa negara melalui komoditas ekspor unggulan. Sawit selama ini menjadi penyumbang besar bagi perekonomian nasional, dan Papua dianggap sebagai frontier baru dengan potensi lahan luas yang belum tergarap maksimal.  

Namun di sisi lain, alarm keras langsung berbunyi dari kalangan pemerhati lingkungan dan aktivis masyarakat sipil. Mereka menilai pembukaan lahan sawit di Papua berisiko tinggi terhadap ekosistem hutan tropis yang masih perawan, serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, budaya, dan identitas.  

“Papua bukan sekadar tanah kosong. Ia adalah paru-paru terakhir Nusantara, rumah bagi ribuan spesies endemik, dan benteng terakhir keanekaragaman hayati Indonesia,” ujar seorang pengamat lingkungan dengan nada penuh peringatan.