ASKARA - Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya membangun masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera melalui kebijakan pembangunan yang inklusif. Hal ini tercermin dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Forum Tematik Kelompok Rentan (GEDSI) Pra-Musrenbang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, dengan dukungan Program SKALA DFAT Kedutaan Besar Australia, Selasa (16/12).

Konsultasi publik tersebut menjadi ruang strategis untuk memastikan keterlibatan bermakna kelompok rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marginal, dan Orang Asli Papua (OAP), dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menekankan bahwa inklusivitas GEDSI tidak sekadar bersifat normatif, melainkan menjadi instrumen kebijakan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam proses dan hasil pembangunan.

Dalam diskusi yang berlangsung, Ranpergub Forum Tematik GEDSI dinilai memiliki peran penting sebagai instrumen pengarusutamaan isu kelompok rentan ke dalam siklus perencanaan daerah. Peserta menyoroti perlunya kesamaan persepsi terkait definisi, kategori, dan indikator kelompok rentan agar kebijakan tidak bias secara administratif dan mampu merefleksikan kondisi riil kerentanan, khususnya yang dialami OAP.

Paparan kebijakan nasional yang disampaikan Direktur PEIPD Kementerian Dalam Negeri memberikan kerangka normatif mengenai partisipasi kelompok rentan dalam Musrenbang. Namun, forum menegaskan pentingnya penyesuaian dengan konteks lokal Papua Selatan, mengingat kerentanan OAP bersifat multidimensional dan memiliki kekhususan yang tidak dapat disamakan dengan wilayah lain. Ranpergub diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional, amanat Otonomi Khusus Papua, dan realitas sosial masyarakat adat setempat.

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah pentingnya penyusunan indikator terpilah khusus OAP dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan tidak bersifat simbolik, serta mampu mengoreksi ketimpangan struktural dan menerjemahkan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan martabat OAP secara terukur dan berkelanjutan.

Antusiasme peserta dan dinamika diskusi yang dipandu oleh Dr. Suhirman menunjukkan kesadaran bersama bahwa Forum Tematik GEDSI Pra-Musrenbang perlu diposisikan sebagai mekanisme korektif dalam tata kelola perencanaan pembangunan. Forum ini diharapkan menjadi saluran umpan balik langsung dari kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam pengambilan keputusan.

Dalam sambutan penutup, Pelaksana Tugas Sekretaris Bapperida Provinsi Papua Selatan, Dr. Esau Hombore, menegaskan bahwa pembangunan martabat OAP merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas periode perencanaan. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan GEDSI sebagai bagian dari arsitektur kebijakan daerah yang terinstitusionalisasi.

Dengan dukungan Program SKALA sebagai mitra strategis, Pemerintah Provinsi Papua Selatan optimistis Ranpergub Forum Tematik GEDSI dapat menjadi model kebijakan perencanaan yang inklusif, kontekstual, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat posisi OAP sebagai subjek pembangunan di Tanah Papua.