ASKARA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memperkuat langkah konkret dalam membantu wartawan memperoleh rumah pertama melalui sosialisasi program kepemilikan rumah subsidi yang digelar di Sekretariat PWI Pusat, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Agenda ini menjadi tindak lanjut komitmen pemerintah yang mengalokasikan 5.000 unit rumah subsidi FLPP khusus wartawan untuk tahun 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus PWI Pusat, termasuk Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, serta Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Amy Atmanto bersama Kadirah. Ratusan pengurus PWI daerah turut mengikuti kegiatan secara daring.

Pemerintah hadir melalui perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, didukung Bank BTN sebagai mitra pembiayaan. Program ini merupakan kelanjutan pertemuan PWI dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), yang menegaskan dukungan negara terhadap kesejahteraan wartawan. “Program ini bukan untuk membuat wartawan tidak kritis, tetapi untuk membantu kesejahteraan mereka,” ujar Ara dalam pertemuan sebelumnya.

Pada sesi pemaparan, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdikusuma, menjelaskan dua skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan wartawan, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera. “Pemerintah menyediakan pembiayaan yang affordable dan terbuka bagi wartawan,” katanya. Ia menegaskan bahwa KPR subsidi merupakan instrumen APBN yang dirancang agar cicilan tetap terjangkau, termasuk bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

Sid juga mendorong wartawan anggota PWI untuk segera memeriksa ketersediaan proyek perumahan subsidi melalui situs resmi sikumbang.tapera.go.id. “Setelah pertemuan ini, kami harap Bapak dan Ibu langsung menghubungi BP Tapera atau BTN,” ujarnya.

Dari sisi perbankan, Bank BTN menegaskan kesiapannya mendukung penuh profesi wartawan. Deputi Direktur Consumer Funding & Lending Division BTN, Heri Purnomo, menyampaikan bahwa perbankan tak membatasi profesi dalam akses pembiayaan. “Produk pembiayaan ini sangat terbuka bagi wartawan. Banyak wartawan yang sudah menikmati fasilitas KPR dari BTN,” katanya. Ia menambahkan bahwa skema subsidi pemerintah adalah wujud kehadiran negara bagi profesi yang selama ini kerap kesulitan mengakses KPR komersial.

Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang memberikan apresiasi atas langkah pemerintah dan mitra pelaksana. Ia menilai program ini berpotensi besar memberi perubahan signifikan bagi kesejahteraan wartawan. “Banyak wartawan bekerja untuk publik tetapi belum memiliki rumah pertama. Program ini memberi harapan nyata,” ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Kerja Sama PWI, Amy Atmanto, menegaskan, kesejahteraan wartawan menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Sekjen Zulmansyah Sekedang. Ia menyampaikan rencana pembentukan tim koordinasi PWI-Tapera untuk mempercepat realisasi program di seluruh wilayah. “Agar wartawan dapat mengakses program ini tanpa hambatan administratif,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, PWI Pusat berharap pemerataan akses hunian layak bagi wartawan dapat semakin terwujud, sekaligus menguatkan peran negara dalam mendukung profesi penjaga demokrasi.