ASKARA - Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus M.A. Sibarani, menekankan pentingnya penguatan kualitas layanan pemasyarakatan, khususnya pada aspek pembinaan pendidikan dan perlindungan keselamatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Hal tersebut ia sampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI bersama Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil Pemasyarakatan Sumatera Barat, serta jajaran Lapas Kelas IIB Pariaman.

Dalam kesempatan itu, Franciscus mengapresiasi komitmen Kanwil Pemasyarakatan Sumbar yang menunjukkan perhatian terhadap pendidikan WBP melalui program pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C), yang berhasil meluluskan 39 warga binaan pada November 2024.

“Program pendidikan seperti ini harus diperluas sebagai salah satu upaya reintegrasi sosial warga binaan” ujar Franciscus.

Franciscus menilai keberhasilan tersebut layak direplikasi di lapas lainnya, terutama di wilayah dengan proporsi warga binaan usia produktif yang tinggi.

Lebih jauh, Franciscus menyampaikan keprihatinannya atas banjir yang melanda sebagian wilayah Kota Padang dalam beberapa hari terakhir. Ia menekankan pentingnya memastikan keselamatan warga binaan dan petugas, terlebih karena Sumatera Barat merupakan wilayah rawan bencana.

“Kesiapsiagaan bencana di lapas-lapas Sumatera Barat harus benar-benar kuat. Dengan tingginya risiko gempa di Sumatera Barat serta kondisi banjir yang saat ini terjadi, standar mitigasi seperti sistem peringatan dini, jalur evakuasi, komunikasi darurat, dan koordinasi dengan pihak luar harus selalu siap demi keselamatan warga binaan dan petugas,” ujarnya

Franciscus juga mengapresiasi langkah cepat Lapas Pariaman yang meningkatkan kewaspadaan melalui patroli rutin dan koordinasi dengan kepolisian serta BPBD. Ia menegaskan pentingnya prosedur penanganan saat bencana, terutama bagi warga binaan rentan seperti lansia dan perempuan.

“Pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga fungsi kemanusiaan. Keselamatan warga binaan dan petugas harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Menutup kunjungan, Franciscus menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI untuk terus mengawal penguatan layanan pemasyarakatan, khususnya terkait kualitas pembinaan, kesehatan, dan perlindungan keselamatan warga binaan.

“Peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan adalah investasi sosial jangka panjang. Kita ingin memastikan tata kelola permasyarakatan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih humanis,” pungkasnya.