ASKARA - Gelombang kritik terhadap pelayanan transportasi di Pelabuhan Sanur, Bali, mencuat setelah sebuah video viral menunjukkan seorang wisatawan asing yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan layanan transportasi online. Kebijakan pengelola kawasan yang membatasi operasional transportasi non-lokal dinilai membuat wisatawan kesulitan sekaligus menurunkan kenyamanan berwisata.

Wisatawan yang baru kembali dari Nusa Penida, salah satu tujuan wisata favorit, umumnya membawa banyak barang. Namun, akses menuju transportasi online dibatasi sehingga mereka harus berjalan keluar area pelabuhan akibat tingginya tarif transportasi lokal. Kondisi ini memicu kemarahan wisatawan dan memunculkan persepsi bahwa Bali sudah tidak ramah seperti dulu.

Pengamat kebijakan transportasi sekaligus advokat, Dr. Azas Tigor Nainggolan, menyebut kebijakan tersebut mencoreng citra Bali di mata wisatawan. "Wisatawan merasa dipersulit dan diperas. Ini gambaran yang tidak baik untuk daerah yang hidup dari sektor pariwisata," tegasnya, Kamis (27/11).

Tigor juga menyoroti rancangan Peraturan Daerah tentang Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi (ASKP) yang sedang dalam pembahasan Pemda Bali. Sejumlah aturan dinilai bermasalah, seperti:

- Pembatasan kendaraan ASKP hanya untuk pelat DK.

- Pengemudi wajib memiliki KTP Bali, sehingga warga dari luar provinsi tidak dapat bekerja.

- Struktur tarif berbeda antara wisatawan domestik dan asing.

Menurutnya, kebijakan seperti itu bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan. "Maskapai asing tidak membedakan tarif berdasarkan kewarganegaraan penumpang. Maka tidak masuk akal jika Bali menerapkan pembedaan tarif pada layanan transportasi," ujarnya.

Ia mengingatkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang dianggap eksklusif tersebut. Jika wisatawan merasa diperlakukan tidak adil, mereka dapat dengan mudah memilih destinasi lain. “Ini akan memukul perekonomian Bali sendiri. Kita sudah melihat bagaimana Bali terpukul saat pandemi. Jangan mengulangi kesalahan,” kata Tigor.

Ia berharap pemerintah daerah meninjau ulang seluruh regulasi yang berpotensi merugikan wisatawan dan menciptakan kesan diskriminatif. "Bali harus tetap menjadi tempat yang ramah dan terbuka bagi siapa pun," ujarnya.