ASKARA - Pencabutan tanda tangan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, atas SK penasihat khusus internasional PBNU untuk Charles Holland Taylor membuka babak penting dalam dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU). Langkah tersebut memunculkan perdebatan tentang batas peran aktor asing dalam organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, serta mengemukakan kembali perbedaan pandangan mengenai arah ideologis NU di level global dan lokal.

Kronologi dan Latar Belakang

Kontroversi ini bermula dari terbitnya Surat Edaran Rais Aam PBNU bertanggal 22 November 2025, yang menyatakan pencabutan tanda tangan atas SK pengangkatan Taylor sebagai penasihat Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional. Surat itu menyebutkan dasar hukum dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, terutama pasal-pasal terkait kewenangan Syuriyah dalam menentukan arahan organisasi.

Menurut sejumlah sumber internal, keputusan tersebut terkait dinamika yang muncul dalam Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, ketika sebagian kiai mempertanyakan kesesuaian jejaring internasional Taylor dengan posisi politik luar negeri NU. Kekhawatiran itu muncul terutama dalam konteks kegiatan lintas-negara dan undangan sejumlah pembicara asing pada forum resmi NU.

Namun, dalam pernyataan resmi pasca rapat, Katib Aam PBNU Ahmad Said Asrori menyampaikan bahwa tidak ada keputusan personal untuk memberhentikan Taylor. Ia menegaskan bahwa Rais Aam “tidak memecat seseorang,” dan keputusan tersebut lebih terkait penataan prosedural serta harmonisasi struktur kewenangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah. Perbedaan tafsir terhadap keputusan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai proses pengambilan keputusan di tubuh NU.

Profil Charles Holland Taylor

Charles Holland Taylor, atau Haji Muhammad Kholil setelah memeluk Islam pada 2003, memiliki latar belakang panjang dalam dunia bisnis dan hubungan lintas-budaya. Ia lahir di North Carolina dan dibesarkan di berbagai negara akibat pekerjaan orang tuanya di militer Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan jaringan NU, Taylor dikenal sebagai pengusaha telekomunikasi, termasuk pernah menjabat CEO USA Global Link.

Di lingkungan NU, Taylor aktif dalam upaya diplomasi antarperadaban melalui lembaga yang ia dirikan atau kelola, seperti LibForAll Foundation, Bayt ar-Rahmah, dan Center for Shared Civilizational Values (CSCV). Ia terlibat dalam penyusunan berbagai deklarasi internasional yang dikaitkan dengan agenda moderasi Islam, termasuk Gerakan Humanitarian Islam serta partisipasi NU dalam forum agama global seperti R20.

Sejumlah tokoh NU menilai Taylor berperan besar dalam memperkenalkan gagasan-gagasan NU ke kancah global, terutama konsep moderasi, toleransi, dan dialog antaragama. Namun, sebagian pihak memandang jejaring internasional yang ia bangun perlu diawasi agar tetap selaras dengan khittah organisasi.

Sumber Kontroversi dan Tuduhan Afiliasi

Salah satu pemicu ketegangan adalah tuduhan yang berkembang di internal NU mengenai afiliasi Taylor dengan sejumlah jejaring Barat yang dinilai sensitif dalam politik internasional. Beberapa kiai mengkritik kehadiran tokoh-tokoh tertentu di forum NU sebagai bagian dari strategi yang kurang mempertimbangkan posisi geopolitik Indonesia, terutama terkait isu Palestina dan hubungan Indonesia–Israel.

Media seperti BangsaOnline memberitakan bahwa Taylor ikut terlibat dalam proses mendatangkan Peter Berkowitz akademisi dengan posisi pro-Israel ke salah satu program pelatihan NU. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan publik dari Taylor mengenai tuduhan tersebut, dan PBNU belum mengeluarkan klarifikasi resmi yang merinci proses seleksi pembicara dalam agenda tersebut.

Sebagian pengamat membandingkan kontroversi ini dengan fenomena historis mengenai interaksi tokoh asing dengan umat Islam Indonesia, bahkan memunculkan perbandingan dengan orientalis Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje. Namun akademisi menilai penyamaan tersebut harus ditempatkan secara hati-hati karena konteks sosial-politik masa kolonial berbeda jauh dengan dinamika diplomasi kontemporer.

Dua Arah Besar dalam NU

Perdebatan terkait Taylor mengemuka seiring dua arus besar pemikiran yang sudah lama hidup di lingkungan NU:

1. Arah Moderasi Global
Arus ini menekankan peran NU sebagai aktor global yang mengedepankan dialog antaragama, kerja sama internasional, dan diplomasi peradaban. Pandangan ini melihat keterlibatan tokoh lintas-negara sebagai bagian dari strategi memperkuat citra Islam Indonesia sebagai model moderasi dunia.

2. Arah Tradisional-Kultural Lokal
Arus lain menekankan perlunya NU menjaga akar pesantren, syariat, dan tradisi lokal Islam Nusantara. Mereka berpendapat bahwa agenda internasional harus tetap berada dalam kendali ulama dan sesuai khittah NU sebagai organisasi berbasis keagamaan, bukan sebagai institusi diplomatik.

Kedua arus ini tidak sepenuhnya saling meniadakan, namun ketegangannya terlihat ketika isu-isu sensitif melibatkan figur asing dan kebijakan internasional yang dinilai membawa implikasi ideologis.

Analisis Pengamat dan Implikasi Lebih Luas

Menurut sejumlah akademisi yang meneliti politik Islam Indonesia, polemik ini mencerminkan dinamika sehat dalam organisasi besar seperti NU, di mana proses internal terus berjalan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi global dan akar tradisional. Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap langkah strategis tetap berada dalam konsensus struktural dan tidak memunculkan persepsi adanya dominasi kepentingan luar.

Dari perspektif geopolitik, keterlibatan NU dalam forum global memang membawa potensi pengaruh di tingkat internasional, terutama dalam isu perdamaian, ekstremisme, dan hubungan antaragama. Namun sensitivitas publik terhadap isu Palestina dan Israel menuntut kehati-hatian komunikasi politik dan diplomasi lintas-negara.

Penutup

Isu pencabutan mandat Charles Holland Taylor menunjukkan bahwa perdebatan tentang arah NU bukan semata persoalan jabatan, melainkan refleksi atas identitas organisasi, peran global, dan keseimbangan antara nilai lokal serta tuntutan internasional. Jika dikelola melalui dialog dan struktur organisasi yang transparan, dinamika ini dapat menjadi momentum bagi NU untuk meneguhkan posisinya sebagai kekuatan moral yang menjaga akar tradisi sekaligus mampu berbicara di panggung dunia. (Dwi Taufan Hidayat)