ASKARA - Komisi XIII DPR RI menerima audiensi Kelompok Demo Surat Dukungan Working Holiday Visa (SDUWHV) untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan terkait proses pendaftaran yang menimbulkan kegaduhan publik dalam beberapa hari terakhir. Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, menilai polemik ini mencerminkan lemahnya kesiapan teknis pemerintah dalam menyediakan sistem digital yang mampu mengatur tingginya partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Semangat anak muda untuk mengikuti program Working Holiday Visa harus diapresiasi. Karena itu, pemerintah wajib menyiapkan sistem yang kuat, terbuka, dan adil,” ujar Franciscus.

Ia menyoroti perubahan mekanisme pendaftaran dari skema first come first serve, sempat menimbulkan fenomena ‘war’ yang diikuti lebih dari 27.000 peserta, hingga akhirnya berubah menjadi undangan via email. Padahal, kuota WHV hanya sekitar 5.500 orang. Menurut Franciscus, antusiasme publik ini seharusnya bisa diantisipasi dengan perencanaan teknis yang matang dan komunikasi publik yang jelas.

“Ketika kuotanya 5.500 tetapi sistem dibuka seperti kompetisi bebas untuk puluhan ribu orang, itu memperbesar kekecewaan dan membuka ruang spekulasi. Karena itu, mekanisme yang konsisten dan penjelasan yang jelas sejak awal menjadi sangat penting,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, Kelompok Demo SDUWHV juga memutar video viral milik influencer Salsa Erwina Hutagalur dan YouTuber David Alfa Sunarma. Keduanya membantu menjelaskan dan menyuarakan kekecewaan generasi muda atas berbagai kendala yang terjadi dalam proses pendaftaran WHV. Franciscus menegaskan bahwa suara publik termasuk yang muncul di media sosial harus dianggap sebagai bahan evaluasi serius pemerintah.

“Suara anak muda tidak boleh diabaikan. Mereka tidak hanya mengeluh, tetapi menunjukkan bahwa ada masalah nyata di lapangan yang harus dibenahi,” ungkapnya.

Franciscus juga menekankan pentingnya pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi dan pembagian kuota SDUWHV agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.

“Kalau memang mekanismenya berupa lottery seperti di Tiongkok, India dan Vietnam, sampaikan sejak awal supaya masyarakat tidak menunggu tanpa kepastian. Prinsip transparansi harus menjadi dasar setiap kebijakan publik,” tutupnya.

Laporan: Theresia Hamukti