ASKARA - Dalam semangat memperingati Hari Pahlawan 2025, Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih (BMP) Papua Selatan menggandeng Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Merauke menggelar Dialog Kebangsaan bertema “Membangun Provinsi Papua Selatan Maju, Sejahtera, dan Berdaulat Menuju Indonesia Emas 2045.” Kegiatan berlangsung di Hotel Sunny Day, Merauke, dan dihadiri para tokoh adat, pemuda, perempuan, serta mahasiswa.

Ketua DPD BMP Papua Selatan, Dr. Esau Hombore, S.STP., M.Si., memimpin langsung jalannya dialog yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Tokoh Adat Malind Anim Yohan Lanis Mahuze, Tokoh Masyarakat Timotius Gefi, Ketua GMNI Papua Selatan Aldi Makalau, serta dirinya sendiri.

Dalam sambutannya, Esau Hombore yang juga dosen dan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Indikator Makro di Bapperida Provinsi Papua Selatan, menekankan pentingnya kesadaran sejarah bagi generasi muda. “Sebagai generasi muda, kita tidak boleh melupakan sejarah. Jika diamati, perkembangan daerah hanya bisa berubah karena konselasi politik. Dalam sejarah pemerintahan, misalnya, lahirnya Otsus terjadi karena dinamika politik tahun 2009. Dari situlah muncul perubahan konstruksi pemerintahan,” ujar Esau.

Ia juga mengajak peserta untuk aktif memberi gagasan. “Saya berharap teman-teman bisa memberikan saran, masukan, bahkan kritikan sehingga kita dapat menemukan pendekatan konsep yang tepat dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah,” tambahnya.

Alumni STPDN angkatan 2004 yang kini menempuh studi doktoral bidang pemerintahan ini dikenal aktif di berbagai organisasi seperti KNPI dan GAMKI Papua Selatan. Esau juga baru saja merilis buku berjudul “Membangun Papua: Perspektif Budaya dalam Pemekaran Wilayah Provinsi” pada tahun 2025 ini.

Dialog kebangsaan yang berlangsung selama empat jam itu membahas berbagai isu strategis di Papua Selatan, terutama terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belakangan terganggu akibat peredaran minuman keras. Peserta dialog sepakat merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat kebijakan pemberantasan miras melalui regulasi yang tegas dan terarah.

Hasil diskusi dan rekomendasi dalam forum tersebut dituangkan dalam berita acara yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai masukan strategis dari masyarakat sipil.