ASKARA - Perceraian kini bukan lagi aib tersembunyi, tetapi gejala sosial yang merambah hampir semua lapisan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, tren perceraian di Indonesia menunjukkan pola fluktuatif yang mencemaskan: sempat turun, lalu kembali melonjak. Di balik angka-angka itu tersimpan cerita tentang ekonomi yang rapuh, komunikasi yang runtuh, dan perubahan nilai di era digital.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama menunjukkan bahwa sepanjang 2022 tercatat lebih dari 447 ribu perkara perceraian di Indonesia. Tahun 2023 sempat menurun menjadi sekitar 408 ribu kasus, namun pada 2024 kembali meningkat, mendekati 466 ribu perkara. Detik.com (23 April 2025) menyoroti bahwa angka ini tidak hanya menggambarkan statistik hukum, tetapi juga sinyal krisis sosial yang makin kompleks.

Jika dilihat lebih dalam dari data BPS tahun 2024, alasan perceraian didominasi oleh pertengkaran atau perselisihan yang mencapai 251.125 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa setengah dari total perceraian berakar pada komunikasi rumah tangga yang retak. Di urutan kedua, masalah ekonomi menempati posisi penyebab terbesar dengan 100.198 kasus. Kedua alasan ini saja sudah mencakup mayoritas perceraian nasional, menegaskan bahwa problem psikologis dan finansial kini menjadi duet pemicu keretakan keluarga. Selain itu, faktor meninggalkan pasangan (31.265 kasus), KDRT (7.256 kasus), judi (2.889 kasus), mabuk (2.004 kasus), dan hukuman penjara (1.335 kasus) menambah kompleksitas dinamika rumah tangga Indonesia. Bahkan alasan seperti zina (1.005 kasus), murtad (1.000 kasus), poligami (849 kasus), madat (436 kasus), kawin paksa (307 kasus), hingga cacat badan (252 kasus) menunjukkan bahwa perceraian melibatkan spektrum persoalan yang sangat luas, dari moralitas hingga tekanan budaya.

Lonjakan perceraian tak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi yang menghimpit keluarga. Menurut laporan DetikJabar (22 Februari 2025), mayoritas pasangan mengajukan cerai dengan alasan perselisihan berkepanjangan dan masalah ekonomi. Kenaikan harga bahan pokok, ketidakstabilan pekerjaan, serta ketimpangan penghasilan kerap menimbulkan gesekan di rumah tangga. Banyak pasangan muda tidak memiliki kesiapan finansial maupun kedewasaan emosional untuk menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Namun ekonomi bukan satu-satunya penyebab. Perubahan perilaku akibat era digital ikut memperkeruh hubungan suami istri. Perselingkuhan daring, komunikasi yang terjebak di media sosial, hingga fenomena “ghosting” antar pasangan menjadi realitas baru yang tak terbayangkan dua dekade lalu. Detik.com (22 Februari 2025) mencatat bahwa semakin banyak alasan perceraian yang berakar pada interaksi digital yang disalahgunakan. Teknologi yang seharusnya mendekatkan, justru kerap menjadi celah pengkhianatan dan ruang konflik terbuka.

Perbedaan angka yang dilaporkan antar lembaga menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan data. Kementerian Agama mencatat data administratif dari Kantor Urusan Agama, sementara Mahkamah Agung melalui Direktorat Badan Peradilan Agama mencatat perkara yang masuk ke meja hijau. Badan Pusat Statistik mengompilasi keduanya, tetapi rentang waktu pelaporan dan metode pencatatan sering kali berbeda. Karena itu, analisis tren perceraian memerlukan kehati-hatian agar tidak terjebak pada angka semu. Detik.com (23 April 2025) menegaskan bahwa inkonsistensi data bisa mengaburkan urgensi kebijakan publik yang dibutuhkan.

Dampak sosial dari perceraian sangat nyata. Anak-anak menjadi pihak paling rentan. Banyak yang kehilangan fokus belajar, menghadapi tekanan psikologis, dan tumbuh tanpa figur utuh orang tua. Laporan NU Online (3 November 2025) menyoroti bahwa meningkatnya angka perceraian tanpa dukungan psikososial yang memadai berisiko melahirkan generasi dengan luka batin panjang. Dalam jangka panjang, efek domino ini bisa menurunkan kualitas ketahanan keluarga dan memperbesar beban sosial negara.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah preventif. Program bimbingan pranikah, layanan konseling keluarga, hingga penguatan peran KUA menjadi instrumen utama. Kementerian Agama (15 Mei 2024) melaporkan bahwa ribuan pasangan mengikuti bimbingan pranikah setiap tahun. Namun efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan tenaga konselor, minimnya sosialisasi di daerah, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan sebelum konflik berujung cerai. Di banyak kasus, pasangan datang ke lembaga keagamaan justru setelah hubungan berada di ambang kehancuran.

Untuk menahan laju perceraian, diperlukan langkah strategis lintas sektor. Pertama, harmonisasi data antara Kemenag, MA, dan BPS agar kebijakan berbasis bukti akurat. Kedua, memperluas layanan konseling keluarga murah atau gratis di KUA dan puskesmas. Ketiga, memperkuat literasi keuangan rumah tangga agar pasangan muda lebih siap menghadapi tekanan ekonomi. Keempat, perlu regulasi etik digital untuk menekan dampak media sosial terhadap hubungan personal. Kelima, wajib ada layanan psikososial bagi anak korban perceraian agar mereka tidak menjadi korban kedua dari konflik orang tuanya.

Pada akhirnya, perceraian bukan semata urusan pribadi, melainkan cermin masalah publik yang lebih dalam: ketimpangan ekonomi, lemahnya sistem dukungan sosial, dan disrupsi nilai akibat arus teknologi. Mencegah perceraian berarti memperkuat fondasi keluarga, bukan dengan larangan moral semata, tetapi dengan kebijakan nyata dan dukungan sosial yang menyeluruh. Keluarga yang kuat tidak lahir dari ekonomi semata, melainkan dari kesadaran bahwa cinta pun perlu dikelola secara rasional dan penuh tanggung jawab. (Dwi Taufan Hidayat)