ASKARA - Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, terus memperkuat inklusivitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui kegiatan bertajuk “Pembelajaran Pelaksanaan Musrenbang Inklusif di Papua Selatan”, SKALA menggelar diskusi multipihak pada Jumat (7/11/2025) di Merauke.

Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan dari berbagai lembaga yang selama ini aktif mendampingi perempuan, anak, dan kelompok rentan, antara lain Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Merauke, Yayasan Aisyiyah, LBH Pelita Kasih, Klasis GPI, DPC Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Merauke, Komunitas Bevak Pintar, dan Yayasan Wasur Lestari Papua.

Diskusi yang difasilitasi oleh Ryan Ratuala, MERL Coordinator Papua SKALA, bertujuan meninjau efektivitas pelaksanaan Pra-Musrenbang Inklusif yang sebelumnya telah dilakukan di beberapa daerah. Melalui forum ini, SKALA ingin menilai sejauh mana perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan benar-benar terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyusunan RPJMD Papua Selatan.

“Materi dan masukan dari peserta menjadi referensi penting bagi tim SKALA dalam menyusun strategi program ke depan agar lebih sistematis dan terukur,” ujar Ryan kepada Askara. Ia menegaskan, pembelajaran dari lapangan sangat penting untuk memperkuat desain Musrenbang Tematik berikutnya.

Ryan juga membagikan pandangan mengenai signifikansi dan kontribusi SKALA dalam mendorong tata kelola pembangunan yang partisipatif dan inklusif di berbagai provinsi sasaran, seperti Aceh, NTB, NTT, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Utara, dan wilayah Papua.

Sementara itu, Bruder John, Founder Komunitas Bevak Pintar, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan diskusi tersebut.
“Diskusi seperti ini kami butuhkan agar suara kami didengar pemerintah, terutama terkait persoalan anak. Apresiasi untuk SKALA yang memberi ruang bagi kami untuk bersuara,” ujarnya.

Kegiatan sehari ini berlangsung dinamis dengan beragam pandangan dari para peserta. Hasil dan rekomendasi diskusi diharapkan dapat menjadi bahan penguatan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan di Papua Selatan.