ASKARA - Kota Tual, dengan 98,78% wilayah laut dan 66 pulau, memiliki potensi luar biasa sebagai pusat ekonomi kelautan Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi “Pengembangan Potensi Daerah pada Sektor Agriomaritim” yang digelar di Kantor Walikota Tual,Rabu  (5/11), Anggota DPR RI 2024 - 2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.

“Pembangunan dan investasi di sektor perikanan tangkap, akuakultur, bioteknologi laut, dan pariwisata bahari adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat Tual dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Rektor Universitas UMMI Bogor ini dengan tajuk "Pembangunan Ekonomi Biru
Berkelanjutan Untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tual".

Ia menyoroti kemajuan signifikan Kota Tual: hilirisasi perikanan dengan 12 produk olahan, pertumbuhan hotel dari 12 menjadi 17 unit, digitalisasi UMKM dan koperasi, serta peningkatan IPM dari 67,96 ke 72,84. Namun, tantangan perubahan iklim tetap nyata—dari intrusi air laut hingga risiko bencana tinggi di wilayah Kur dan Tayando Tam.

Dengan pendekatan “Blue Sky - Blue Ocean”, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini menyerukan keseimbangan antara ekonomi, ekologi, dan kesejahteraan sosial. Kota Tual, katanya, siap menjadi model nasional pembangunan pesisir yang tangguh dan berdaya saing.

Prof. Rokhmin Dahuri memetakan tujuh keunggulan utama Kota Tual sebagai magnet investasi ekonomi biru: dominasi wilayah laut, hilirisasi perikanan, pariwisata bahari yang tumbuh, digitalisasi UMKM, peningkatan SDM dan daya beli, percepatan infrastruktur maritim, serta ekonomi sirkular aktif.

Namun, ia juga mengingatkan ancaman perubahan iklim: intrusi air laut meningkat dari 87 menjadi 114 ha, dan risiko bencana tergolong tinggi (skor 249,60). Meski begitu, perluasan pertanian terpadu dan varietas tahan salinitas berhasil menekan kerusakan produksi dari 8,4% ke 4,2%.

“Ekonomi biru bukan hanya soal laut, tapi juga soal ketahanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan Perikanan 2025-2030 ini. Ia mendorong sinergi lintas sektor untuk menjadikan Tual sebagai model pembangunan pesisir yang resilien dan kompetitif.

Potensi Menuju Masa Depan Mandiri dan Berkelanjutan

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University ini memaparkan peta jalan pembangunan Kota Tual menuju masa depan yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berorientasi pada percepatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan komunitas pesisir, dan peningkatan daya saing daerah. Prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan harus menjadi fondasi, sejalan dengan kekhasan geografis dan budaya Kota Tual sebagai bagian dari sistem NKRI.

“Dengan 98,78% wilayah laut dan 66 pulau, Kota Tual memiliki modal besar untuk menjadi pusat ekonomi biru Indonesia. Tapi modal ini harus diolah dengan visi, strategi, dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya..

Ia menggarisbawahi bahwa peta jalan pembangunan Kota Tual mencakup:

- Transformasi sektor kelautan: dari perikanan tangkap ke hilirisasi dan bioteknologi laut
- Penguatan pariwisata bahari: peningkatan okupansi hotel dan atraksi berbasis budaya laut
- Digitalisasi UMKM dan koperasi: memperluas akses pasar dan efisiensi produksi
- Peningkatan SDM dan daya beli: melalui pendidikan, pelatihan, dan inklusi ekonomi
- Percepatan infrastruktur maritim: konektivitas antar-pulau dan sistem logistik laut
- Pengembangan ekonomi sirkular: bank sampah aktif dan pengelolaan limbah terpadu
- Ketahanan terhadap perubahan iklim: sistem pertanian terpadu dan varietas tahan salinitas

Dengan pendekatan “Blue Sky - Blue Ocean”, Prof. Rokhmin menyerukan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian laut dan memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir.

“Peta jalan ini bukan sekadar rencana, tapi komitmen untuk menjadikan Kota Tual sebagai model pembangunan daerah yang berbasis laut, berbasis rakyat, dan berbasis keberlanjutan,” ujarnya.

.Berikut lanjutan berita yang menyatukan perspektif ekonomi, tantangan iklim, dan strategi pembangunan Kota Tual dalam narasi yang kuat dan modular:

Jalan Ganda Menuju Kemandirian Kota Tual

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa untuk menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan mandiri, sebuah daerah harus memenuhi dua syarat utama: memiliki produktivitas dan daya saing tinggi, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kota Tual, syarat tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan kekayaan laut yang luar biasa, Tual berpotensi menjadi episentrum ekonomi biru Indonesia. Namun, tantangan nyata datang dari dinamika global dan perubahan iklim yang semakin ekstrem.

BMKG memprediksi gelombang tinggi 2,5–4 meter dan angin hingga 25 knot di Laut Maluku dan Laut Sulawesi hingga akhir Oktober 2025. Insiden KM Mina Maritim 148 di Berau menjadi pengingat bahwa keselamatan nelayan masih rentan: 74% beroperasi di luar pelabuhan, asuransi terhenti, dan alat keselamatan minim.

Prof. Rokhmin mendorong solusi sistemik: - Early-warning wajib di setiap pelabuhan
- Informasi cuaca berbasis digital dan AI
- Literasi iklim melalui SLCN/SLI
- Perlengkapan keselamatan lengkap: life jacket, HT, EPIRB
- Penegakan zona laut lepas untuk kapal >30 GT
- Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih di 65 lokasi: cold chain, SPBU, PPI, bengkel, gudang beku, IPAL, dan balai pelatihan

Di sisi lain, tantangan sosial-ekonomi juga mengemuka. Wali Kota Tual menyebut prevalensi stunting mencapai 85%, meski data resmi SSGI mencatat 24% (2022) dan 35% (2023). Kadinkes Moh. Subhan Labetubun segera mengkroscek data dan mempercepat penanganan, terutama di Dullah Selatan, Tamedan, dan Labetawi.

Konsumsi pangan pun menunjukkan fluktuasi: dari 28,96% (2020) ke puncak 35,29% (2022), lalu turun ke 27,91% (2024). Meski ada perbaikan, lonjakan 2022 menandakan kerentanan yang perlu diantisipasi melalui akses pangan, stabilisasi harga, dan adaptasi terhadap cuaca.

“Dinamika dunia—dari geopolitik hingga iklim—berdampak langsung pada pesisir Indonesia. Kota Tual harus membangun strategi adaptif dan berkelanjutan, dengan ekonomi biru sebagai fondasi kemandirian dan ketahanan," ujarnya.

Berikut adalah versi naratif strategis yang mengangkat dinamika global dan solusi pembangunan nasional, dengan relevansi khusus untuk daerah pesisir seperti Kota Tual:

Indonesia Tangguh dan Berdaulat

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menyoroti empat dinamika global yang saat ini mengguncang stabilitas dan ketahanan ekonomi dunia:

1.  Ketegangan geopolitik: Perang Rusia–Ukraina, konflik Israel–Palestina, dan eskalasi Israel–Iran menimbulkan ketidakpastian global.
2. Perang dagang internasional: Kebijakan tarif tinggi oleh pemerintahan Presiden Trump terhadap barang impor ke AS mengganggu arus perdagangan dunia.
3. Triple ecological crises: Polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global membawa dampak sistemik terhadap lingkungan dan ekonomi.
4. Disrupsi teknologi Industri 4.0: Perubahan cepat dalam otomasi, AI, dan digitalisasi menuntut adaptasi struktural di semua sektor.

 Implikasi bagi Indonesia

Jika tidak diantisipasi secara tepat, tegasnya, dampak dari dinamika global ini dapat melumpuhkan fondasi ekonomi nasional: Penurunan investasi asing, ekspor, dan perdagangan, Penutupan pabrik dan penurunan produksi pangan,  Lonjakan pengangguran dan kemiskinan,  Terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional

Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Prof. Rokhmin menyerukan strategi pembangunan yang berfokus pada:  Pertumbuhan ekonomi tinggi: >7% per tahun sebagai target nasional, Kualitas pertumbuhan: menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong produktivitas, Inklusivitas: kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, Keberlanjutan: pembangunan yang ramah lingkungan dan menjaga sumber daya alam

Pendekatan ini sangat relevan bagi daerah pesisir seperti Kota Tual, yang memiliki potensi ekonomi biru luar biasa namun juga rentan terhadap dampak perubahan iklim dan gejolak global. 

"Dengan strategi yang tepat, Tual dan daerah pesisir lainnya dapat menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional sekaligus model pembangunan berdaulat yang berbasis laut, berbasis rakyat, dan berbasis keberlanjutan," tegasnya.

Berikut adalah versi naratif strategis yang mengintegrasikan data pendapatan, potensi budidaya laut, strategi hilirisasi, dan indikator pembangunan Kota Tual dalam satu kerangka berita yang kuat dan modular:

Kota Tual di Persimpangan Sejarah

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, Kota Tual berada di titik kritis: antara potensi luar biasa dan tantangan nyata. Dengan pendekatan ekonomi biru, hilirisasi perikanan, dan penguatan kelembagaan, Tual bisa menjadi model pembangunan pesisir yang inklusif, berdaulat, dan berkelanjutan.

Kota Tual, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, dengan kekayaan laut seluas 7.524 hektar, menyimpan potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi biru Indonesia. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa tantangan sosial-ekonomi masih membayangi.

Ketimpangan Pendapatan Petani Maluku, yakni: - Pekerja mandiri di sektor pertanian hanya memperoleh Rp 1,4 juta/bulan, - Buruh/karyawan pertanian: Rp 2,2 juta/bulan, - Pekerja bebas: Rp 1,4 juta/bulan

Padahal, menurut BPS, pendapatan keluarga sejahtera minimal Rp 2,9 juta/bulan. Versi Bank Dunia bahkan menetapkan ambang sejahtera di Rp 17 juta/bulan. Artinya, mayoritas petani belum mencapai standar kesejahteraan nasional maupun global.

Potensi Budidaya Laut Tual

Dari total 7.524 ha potensi budidaya laut, baru 350,7 ha yang dimanfaatkan. Sisanya—lebih dari 7.100 ha—menunggu strategi dan investasi yang tepat. Komoditas unggulan meliputi: - Mutiara: 924 ha, - Teripang: 3.100 ha, - Lola: 1.000 ha, - Rumput laut: 2.500 ha, - Ikan laut lainnya: sisanya

Strategi Hilirisasi

Prof. Rokhmin Dahuri mendorong transformasi Tual menjadi pusat pengolahan kelautan (KMIP), dengan strategi terintegrasi:

-  Pengolahan: fillet, IQF, surimi, asap vakum, pengeringan, labor QA
-  Klaster bahan baku: rumput laut, kakap–kerapu, teripang–lola
-  Rantai dingin: ice plant, blast freezer, cold storage, truk reefer
- TVET maritim: pelatihan HACCP, cold chain, budidaya → serap tenaga lokal
-  Akses pasar: ekspor dried/frozen ke Ambon, Makassar, Surabaya
- Kelembagaan: koperasi aggregator, BLUD/BUMD, KUR/LPDB, Kampung Budidaya Merah Putih

Status Pembangunan Kota Tual: Antara Harapan dan Tantangan

(2024–2025) Posisi di Provinsi Maluku: Tingkat Kemiskinan  20,01% Ke-7 dari 11 kab/kota, Tingkat Pengangguran Terbuka | 8,68% Ke-2 tertinggi, Koefisien Gini 0,209 Ke-9 (cukup adil), IPM 72,48 Ke-5, PDRB Urutan ke-8, PDRB per kapita Urutan ke-3.

Meski IPM dan koefisien Gini menunjukkan perbaikan, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. "Ini menegaskan perlunya strategi ekonomi yang menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ketahanan pangan," kata Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia).

Fondasi Kemandirian dan Kemajuan Indonesia

Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan, Universitas Bremen, Jerman itu menegaskan bahwa daya saing bangsa adalah syarat mutlak bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat. Daya saing bukan sekadar angka ekspor atau investasi, melainkan kemampuan sistemik untuk menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan.

Daya Saing dalam Dua Tataran

- Tataran Mikro: Negara atau daerah yang memiliki banyak perusahaan (BUMN, BUMD, swasta) dan koperasi yang mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi, harga kompetitif, dan produksi yang konsisten untuk pasar nasional dan ekspor.
  
- Tataran Makro: Pemerintah yang mampu menyediakan infrastruktur unggul, sarana produksi yang efisien, SDM berkualitas, iklim investasi yang atraktif, serta kebijakan politik-ekonomi yang stabil dan kondusif.

Keunggulan Komparatif Indonesia: AGRO-MARITIM

Pembangunan daya saing bangsa akan lebih murah, mudah, dan cepat jika berbasis pada keunggulan komparatif. Bagi Indonesia, kekuatan itu terletak pada sektor agro-maritim—gabungan antara pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan tropis yang melimpah.

Daerah seperti Kota Tual, dengan dominasi wilayah laut dan potensi budidaya yang belum tergarap maksimal, adalah contoh nyata bagaimana keunggulan agro-maritim bisa menjadi motor daya saing nasional. Dengan strategi hilirisasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan SDM lokal, Tual bisa menjadi model pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi.

Kebijakan Pembangunan Perikanan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat daya saing sektor kelautan, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan berbasis penangkapan terukur dan modernisasi teknologi. Tujuannya: meningkatkan produktivitas (CPUE) secara berkelanjutan dan memastikan pendapatan nelayan ABK mencapai > US$ 480 atau Rp 7,5 juta/bulan.

Pilar Kebijakan Strategis

Kebijakan ini bukan hanya soal kapal dan alat tangkap. Ini adalah transformasi sosial-ekonomi yang mengangkat nelayan tradisional menjadi pelaku utama ekonomi biru Indonesia. Dengan pendekatan berbasis wilayah, teknologi, dan keberlanjutan, Indonesia membangun masa depan laut yang produktif, adil, dan berdaulat.

1. Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara
berkelanjutan (sustainable) → Modernisasi teknologi penangkapan ikan
(kapal, alat tangkap, dan alat bantu); dan penetapan jumlah kapal ikan
yang boleh beroperasi sesuai MSY di setiap WPP atau fishing grounds
(PENANGKAPAN TERUKUR), sehingga pendapatan nelayan rata-rata > US$
480 (Rp 7,5 juta)/nelayan ABK/bulan secara berkelanjutan.

Modernisasi kapal & alat tangkap ikan tradisional sesuai keunikan wilayah yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan//bulan. 

Pengembangan 4.000 kapal ikan nasional modern (> 100 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan 1.000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas > 200 mil ( International Waters atau High Seas). Diprioritaskan pemilik kapal dan ABK berasal dari nelayan tradisional wilayah overfishing.

Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju
penangkapan di wilayah underfishing

2. Mengatasi asi seluruh pelabuhan perikanan supaya tidak hanya sebagai tambat-labuh kapal ikan, tetapi juga sebagai Kawasan Indsutri Perikanan Terpadu (industri hulu, industri hilir, dan jasa penunjang), dan memenuhi persyaratan sanitasi, higienis serta
kualitas dan keamanan pangan (food safety).

3. Penggunaan Kapal Ikan zero-emission (panel surya), Eco-Fishing Ports, dan teknologi digital (Industry 4.0) seperti Big Data, IoT, Blockchain, AI, dan drone.

4. Untuk jenis-jenis ikan ekonomi penting, harus ditransportasikan dari Laut ke Pelabuhan Perikanan ke pasar domestik maupun ekspor dengan menerapkan cold chain system.

5. BUMN/BUMD, KOPERASI atau SWATA menyediakan (menjual) sarana produksi dan perbekalan melaut (kapal ikan, alat tangkap, mesin kapal, BBM, energi terbarukan, beras, dan lainnya) yang berkualitas tinggi, dengan harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi untuk nelayan di seluruh wilayah NKRI.

6. Pemerintah menjamin seluruh ikan hasil tangkapan nelayan di seluruh wilayah NKRI dapat dijual dengan harga sesuai ‘’nilai keekonomian” (menguntungkan nelayan, dan tidak memberatkan konsumen dalam negeri).

7. Pada saat nelayan tidak bisa melaut, karena paceklik ikan maupun cuaca buruk (ratarata 3 – 4 bulan dalam setahun), pemerintah wajib menyediakan mata pencaharian alternatif (perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, agroindustri, dan potensi ekonomi lokal lainnya) → supaya nelayan tidak terjerat renternir, seperti selama ini.

8. Evaluasi dan perbaikan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan ABK
supaya lebih adil dan saling menguntungkan.

Pendapatan Minimal Nelayan

Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan, dalam upaya menetapkan standar kesejahteraan nelayan, perhitungan pendapatan minimal harus merujuk pada garis kemiskinan yang diakui secara nasional dan internasional. Dua acuan utama adalah:

Garis Kemiskinan Nasional (BPS, 2025)
- Rp 600.000/orang/bulan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan
- Jumlah penduduk miskin: 24 juta orang (8,74% dari total penduduk)
- Pendapatan minimal nelayan sejahtera (keluarga 5 orang): 5 × Rp 582.000 = Rp 2.910.000/bulan

Garis Kemiskinan Global (Bank Dunia, 2024)
- US$ 3,2/orang/hari atau US$ 96/orang/bulan ≈ Rp 1,5 juta/orang/bulan
- Jumlah penduduk miskin: 112 juta orang (37% dari total penduduk)
- Pendapatan minimal nelayan sejahtera (keluarga 5 orang): 5 × Rp 1.500.000 = Rp 7.500.000/bulan.

Asumsi Sosial-Ekonomi
- Rata-rata keluarga nelayan terdiri dari 5 orang (ayah, ibu, dan 3 anak)
- Umumnya hanya ayah (nelayan) yang bekerja
- Maka, pendapatan bulanan nelayan harus mencapai minimal Rp 7,5 juta agar hidup di atas garis kemiskinan versi Bank Dunia

Implikasi Kebijakan

Standar ini memperkuat urgensi kebijakan penangkapan terukur dan modernisasi teknologi yang ditetapkan pemerintah, dengan target pendapatan nelayan ABK > Rp 7,5 juta/bulan. Ini bukan sekadar angka, tetapi fondasi untuk: Kesejahteraan keluarga nelayan, Pengurangan kemiskinan pesisir, Pertumbuhan ekonomi inklusif, Pembangunan berkelanjutan

Kolaborasi Penta Helix

Kota Tual tengah membangun masa depan yang inklusif dan berdaya saing melalui pendekatan Penta Helix—sebuah model kolaborasi strategis yang menyatukan lima pilar utama pembangunan:

- Akademisi: sebagai pusat riset, pengembangan IPTEK, dan pendidikan vokasi
- Industri/Bisnis: sebagai motor inovasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja
- Komunitas: sebagai penjaga nilai lokal, budaya, dan partisipasi sosial
- Pemerintah: sebagai pengarah kebijakan, fasilitator, dan penyedia infrastruktur
- Media Massa: sebagai jembatan informasi, edukasi publik, dan penggerak opini

Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem kerja sama yang berbasis pada: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Kreativitas lokal dan budaya maritim, Inovasi lintas sektor

Dengan sinergi ini, Kota Tual diarahkan menjadi wilayah yang: Tumbuh secara ekonomi, Sejahtera secara sosial, Berkelanjutan secara ekologis

Ada 3 langkah strategis untuk menciptakan produktivitas
dan daya saing, sehingga Kota Tual bisa maju, sejahtera, dan mandiri:

1. Menjadi tuan rumah yang baik (be a good host) bagi pelanggan daerah (rakyat, wisatawan, investor, dan talented people).
2. Memperlakukan pelanggan secara baik (treat your customers/guests properly).
3. Membangun sebuah “rumah” yang nyaman bagi pelanggan (building a home sweet home).

Langkah strategis-1 merupakan upaya untuk menarik dan mengakuisisi
pelanggan (customer acquisition).
Langkah strategis-2 untuk memuaskan pelangga ln (customer satisfaction).
Langkah strategis-3 untuk mempertahankan pelanggan (customer
retention).

Untuk mewujudkan visi Kota Tual yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat dan terdiversifikasi. Pendanaan pembangunan Kota Tual bersumber dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Pilar Pendanaan Pembangunan

1. APBD Kota Tual: Dana utama dari pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas lokal.

2. APBD Provinsi Maluku : Dukungan fiskal dari pemerintah provinsi untuk memperkuat sinergi pembangunan regional.

3. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): Melalui kementerian teknis seperti: - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), - Kementerian PUPR, - Kementerian Perhubungan, - Dan kementerian/lembaga lainnya

4. Investasi Swasta (Lokal, Nasional, dan Internasional): Mendorong partisipasi sektor bisnis dalam pembangunan infrastruktur, industri perikanan, pariwisata, dan UMKM.

5. BUMD dan BUMN: Keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah dan Negara sebagai operator dan mitra strategis pembangunan ekonomi daerah.

6. BLU dan PT SMI: Skema pembiayaan kreatif melalui Badan Layanan Umum dan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk proyek-proyek strategis.

7. CSR (Corporate Social Responsibility): Kontribusi sosial dari perusahaan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

8. Sumber Lain yang Sah: Termasuk hibah, dana filantropi, kemitraan internasional, dan skema pembiayaan inovatif lainnya.

"Dengan pendekatan pembiayaan yang inklusif dan kolaboratif, Kota Tual dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ekonomi biru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh," ujar Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Editor: Husnie