Oleh : Rahmat Arafat Nasution, SE.Ak., SH., M.Ak., CTT (Founder & Managing Partner RAN Law Office)

ASKARA - Penyelenggaraan haji Indonesia kembali tercoreng oleh skandal korupsi. Mengingatkan pada kasus yang menjerat mantan Menteri Agama satu dekade silam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji periode 2023-2024. Kasus ini bukan sekadar mengulang sejarah kelam, tetapi juga muncul pada momen krusial saat wewenang haji beralih dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja dibentuk. Skandal terbaru ini menjadi ujian berat, namun juga peluang besar untuk merombak total sistem yang terbukti rapuh terhadap praktik korupsi.

Akar Masalah: Penyelewengan Kuota Tambahan

Pusat penyelidikan KPK adalah dugaan penyalahgunaan 20.000 kuota haji tambahan dari Arab Saudi pada akhir 2023. Temuan awal mengindikasikan bahwa kuota yang semestinya menjadi prioritas untuk mengurangi antrean haji reguler justru didistribusikan secara tidak proporsional.

Modus yang diduga terjadi meliputi:

• Pembagian yang Menyimpang: Kuota tambahan dibagi rata 50:50 antara jemaah reguler dan khusus (ONH Plus), bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2019 yang mengamanatkan 92% untuk reguler dan hanya 8% untuk khusus.
• Transaksi Jual-Beli Kursi: Oknum di kementerian terkait disinyalir bekerja sama dengan asosiasi dan biro perjalanan haji (PIHK) untuk memperdagangkan kuota haji khusus. Biro perjalanan diduga harus membayar antara US$2.400 hingga US$7.000 per kursi untuk memberangkatkan jemaah mereka di luar antrean resmi.
• Aliran Dana Haram: KPK menduga uang hasil praktik ilegal ini mengalir secara berjenjang, dari PIHK melalui perantara hingga ke berbagai level di kementerian terkait saat itu. Akibatnya, potensi kerugian negara ditaksir melebihi Rp1 triliun.

Hingga Oktober 2025, kasus ini sudah berada di tahap penyidikan. KPK telah memeriksa puluhan saksi, dari mantan pejabat hingga para pimpinan biro travel, meskipun belum ada penetapan tersangka secara resmi.

Dampak dan Peluang bagi Penyelenggaraan Haji

Meskipun memprihatinkan, terungkapnya skandal ini membawa implikasi penting yang dapat mendorong perubahan positif pada masa depan penyelenggaraan haji, khususnya di bawah kementerian yang baru.

• Mandat Reformasi Tata Kelola Kuota: Kasus ini menjadi mandat tak terbantahkan bagi kementerian baru untuk mendesain ulang sistem alokasi kuota haji dari dasar. Aturan pembagian kuota, terutama kuota tambahan, harus diperketat dan dikembalikan sesuai amanat undang-undang yang memprioritaskan jemaah reguler.
• Menciptakan Era Transparansi Digital: Kementerian Haji dan Umrah dituntut menjadikan transparansi sebagai pilar utama. Sistem pendaftaran, antrean, dan alokasi kuota ke PIHK harus dijalankan secara digital, terpusat, dan dapat diaudit secara real-time oleh publik dan lembaga pengawas untuk menutup celah "jalur tikus".
• Memperkuat Pengawasan dan Sanksi: Peran pengawasan internal perlu diperkuat, termasuk kemungkinan melibatkan personel dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan atau KPK dalam strukturnya. Sanksi tegas, mulai dari denda besar hingga pencabutan izin permanen, harus diberlakukan bagi PIHK yang terbukti melakukan pelanggaran.
• Tugas Memulihkan Kepercayaan Publik: Ini adalah tantangan terberat. Kepercayaan umat yang terkikis oleh skandal berulang hanya dapat dipulihkan melalui aksi nyata, bukan sekadar retorika. Kesuksesan menyelenggarakan haji 2026 secara bersih dan adil akan menjadi tolok ukur utama kredibilitas kementerian baru.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini adalah refleksi dari kegagalan sistemik yang sudah lama terjadi. Namun, kasus ini muncul di waktu yang tepat. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memberikan kesempatan istimewa untuk membangun sistem yang baru dengan fondasi yang kokoh, bukan sekadar memperbaiki yang lama.

Agar momentum ini tidak sia-sia, beberapa langkah konkret perlu diprioritaskan:

• Tuntaskan Proses Hukum: KPK harus menyelesaikan penyidikan tanpa kompromi dan membawa semua pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Penegakan hukum yang tegas adalah sinyal bahwa masa impunitas telah usai.
• Gunakan Temuan KPK sebagai Panduan: Kementerian Haji dan Umrah harus menjadikan modus korupsi yang diungkap KPK sebagai cetak biru untuk merancang SOP dan sistem tata kelola yang baru dan lebih kuat.
• Prioritaskan Keterlibatan Publik: Akses data penyelenggaraan haji harus dibuka seluas mungkin agar masyarakat, media, dan LSM dapat berpartisipasi dalam pengawasan. Pengawasan publik adalah pertahanan terbaik melawan korupsi.

Pada akhirnya, skandal ini harus menjadi titik balik yang mengubah tragedi korupsi menjadi berkah reformasi. Tujuannya hanya satu: memastikan setiap rupiah dan setiap kursi haji benar-benar digunakan untuk melayani umat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum.