ASKARA - Ketika nama Immanuel Ebenezer—aktivis yang dulu lantang menuding orang lain korup kini terjaring kasus dugaan pemerasan izin keselamatan kerja, publik seolah disuguhi ironi politik masa kini. Di negeri di mana moral bisa dibeli dengan lisensi, pembela kebenaran pun tampak kebingungan: apakah ia sedang ditangkap, dijebak, atau justru menabrak dirinya sendiri?

“Yang pasti saya tidak ada OTT,” ujar Immanuel Ebenezer di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025, dengan wajah penuh keyakinan seolah KPK yang salah tangkap (Kompas.com, 17 Oktober 2025). Pernyataan itu sontak menimbulkan senyum sinis di media sosial. Pasalnya, publik tahu bahwa istilah OTT bukan perkara semantik, melainkan fakta hukum. Tapi bagi Noel, barangkali itu sekadar perbedaan diksi antara “tertangkap” dan “terjerat.”

Sumber KPK menyebutkan, motor Ducati milik Noel ikut disita dalam operasi tangkap tangan tersebut (Tempo.co, 17 Oktober 2025). Namun Noel menampik. Katanya, “Yang 20 sekian mobil itu tidak ada satupun mobil saya ya.” Pernyataan ini terdengar seperti paradoks klasik di ruang publik kita semacam kebiasaan pejabat yang merasa tidak bersalah selama belum divonis, meski sidik jarinya tertinggal di kaca etika.

Fenomena Noel bukan sekadar perkara hukum, tapi juga cermin betapa cepatnya garis moral kabur ketika seseorang pernah berada di pusat sorotan politik. Dulu, ia dikenal keras mengkritik lawan politiknya dan membela nama besar penguasa yang kini mulai kehilangan pesona (CNN Indonesia, 18 Oktober 2025). Kini, ketika dirinya justru berada di kursi tersangka, publik bertanya: apakah ini karma politik, atau sekadar pergantian peran di panggung yang sama?

Dalam politik Jakarta, kejatuhan moral sering kali terdengar seperti musik lama. Kasus Noel hanyalah satu dari simfoni panjang aktivis yang berubah menjadi pejabat, pejabat yang berubah menjadi terdakwa, dan terdakwa yang kembali berorasi tentang keadilan (Detik.com, 18 Oktober 2025). Setiap kali siklus itu berulang, masyarakat seperti dipaksa bertepuk tangan sambil menahan getir.

Klaim Noel yang akan “melawan hukum dengan hukum” terdengar heroik di atas kertas. Namun publik sudah hafal babak berikutnya. Biasanya, kalimat itu adalah prolog dari drama panjang pernyataan sakit, sidang tertunda, hingga “surat cinta” dari pengacara yang menuduh penyidik tidak profesional (Kompas.com, 19 Oktober 2025). Semua berjalan seperti naskah yang tak pernah diganti sejak Orde Reformasi berdiri.

Lebih menyedihkan lagi, kasus Noel memperlihatkan bagaimana idealisme bisa retak bukan karena tekanan, tapi karena kenyamanan. Ia bukan sekadar aktivis yang terjebak, tapi simbol bahwa kebenaran bisa menjadi alat tukar di pasar kekuasaan. Seolah-olah integritas kini hanya perlu stiker “siap diperiksa KPK” untuk terlihat suci.

Jika dilihat dari kacamata publik, ironi terbesar bukanlah pada kasus hukumnya, tetapi pada perubahan moral yang begitu cepat. Seseorang bisa saja mengaku memperjuangkan rakyat di pagi hari, lalu menandatangani izin bermasalah di sore harinya. Seolah kejujuran adalah konsep fleksibel yang bisa dinegosiasikan (Republika, 19 Oktober 2025).

Noel barangkali lupa bahwa publik hari ini bukan lagi penonton buta. Jejak digitalnya terlalu banyak untuk dihapus dengan pernyataan singkat. Dalam wawancara lain, ia bahkan mengaku masih percaya diri karena “tidak mengambil satu rupiah pun dari rakyat” (Tempo.co, 19 Oktober 2025). Tapi publik tak lagi menilai dari jumlah uang, melainkan dari seberapa cepat seseorang bersembunyi di balik definisi hukum.

Bila ditelisik lebih dalam, pernyataan Noel mencerminkan sindrom umum para tokoh yang pernah dekat dengan kekuasaan: selalu merasa suci karena pernah berada di lingkar kebenaran. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan adalah medan yang mudah membuat orang kehilangan arah kompas moralnya (Kompas.com, 20 Oktober 2025). Ketika moral dibius oleh akses, bahkan kata “penuntut keadilan” bisa terdengar seperti ejekan.

Namun, di tengah semua sinisme itu, satu hal patut kita catat: Noel setidaknya berani datang dan berbicara di hadapan penyidik. Ia tidak lari ke luar negeri, tidak pura-pura sakit, dan tidak memohon belas kasihan publik. Mungkin, di situlah secercah keberanian tersisa meski keberanian tanpa kesadaran tetaplah bentuk lain dari keangkuhan.

Pada akhirnya, publik tidak sedang menanti Noel dihukum atau dibebaskan. Yang mereka tunggu hanyalah satu hal: apakah kali ini hukum akan benar-benar menembus batas simbol dan nama besar. Sebab di negeri ini, terlalu banyak “Noel-Noel lain” yang tertawa sambil menatap kamera, berkata “Saya tidak ada OTT,” sementara kebenaran diam terpaku di garasi, di samping motor Ducati merah yang tak sempat disembunyikan. (Dwi Taufan Hidayat)