ASKARA - Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, menghadiri undangan Bupati Aceh Tengah dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah. Dalam forum tersebut, ia menyoroti hasil kajian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang menilai kondisi PAD Aceh Tengah masih sangat problematik.

Menurut Zam Zam, kajian yang dipaparkan memerlukan penguatan metodologi. “Hal ini sangat vital karena apabila metode kajian lemah maka margin of error sangat tinggi, artinya optimalisasi penerimaan PAD tidak tercapai,” ujarnya. Ia menilai proyeksi PAD tahun 2026 masih jauh dari harapan, padahal Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai kabupaten penghasil devisa, Aceh Tengah diharapkan memiliki kemampuan teknokratis yang mumpuni. Pemerintah pusat telah menempatkan wilayah ini dalam posisi strategis guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen. Namun, kata Zam Zam, proyeksi PAD saat ini masih menggunakan data yang bersifat pesimis dan tidak mencerminkan potensi riil daerah.

“Organisasi perangkat daerah jangan hanya bersemangat saat pembagian anggaran, tetapi juga harus bergairah berpikir dalam optimalisasi PAD,” tegasnya. Ia mencontohkan, komoditas strategis kopi Arabika Gayo yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru hanya menyumbang PAD di bawah Rp2 miliar, meski estimasi produksi mencapai 37 ribu ton per tahun. Sementara dari getah pinus, proyeksi PAD bahkan nihil.

Zam Zam juga menyoroti langkah pemerintah daerah yang justru melakukan pemekaran Badan Pendapatan Daerah di tengah kondisi defisit anggaran. “Untuk mengejar PAD tidak perlu organisasi yang gemuk, yang dibutuhkan adalah metodologi yang kuat dengan dukungan transformasi digital. Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan mendesak agar Aceh Tengah menuju smart city yang efisien dan efektif,” katanya.

Ia menambahkan, upaya meningkatkan PAD jangan sampai kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Kasus lambatnya penyaluran kredit bank akibat sulitnya pengurusan sertifikat dan tingginya pungutan pajak daerah menjadi contoh nyata kendala di lapangan. Zam Zam juga menegaskan, wacana Bupati Aceh Tengah mengenai dana bagi hasil kopi harus diiringi dengan kajian teknokratis yang kuat. “Jika tidak, wacana itu hanya akan hilang tertiup angin,” pungkasnya, Rabu (15/10).