ASKARA - Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat integritas kembali diuji. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Kutim berada di dasar klasemen dari sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan skor 61.

“Langkah kami mulai dari perencanaan, pihak inspektorat harus hadir di setiap perencanaan anggaran,” kata Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Sangatta, 15 September 2025, dikutip dari Antara, 3 Oktober 2025.

Skor itu lebih rendah dibanding capaian sebelumnya yang sempat di kisaran 77–80. Ardiansyah berdalih, penurunan dipicu kasus korupsi lama sejak 2019 yang masih membekas dalam catatan KPK. Namun, di balik itu, problem integritas disebut jauh lebih dalam.

Sekda Jadi Sorotan

Sumber internal Pemkab justru menuding salah satu biang persoalan adalah rekrutmen pejabat yang minim integritas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, menjadi sorotan karena rekam jejaknya: pernah terseret masalah beras raskin, kini disebut-sebut ikut bermain proyek.

Beberapa kontraktor lokal mengaku sulit mendapatkan pekerjaan karena dinas-dinas enggan menentang “keinginan” Sekda. “Nama sekda selalu muncul. Para kontraktor mengeluh, mereka merasa harus tunduk pada jaringan tertentu untuk bisa masuk proyek,” kata seorang pejabat teknis yang meminta namanya tidak disebut.

Narasi ini semakin diperkuat dengan sederet proyek bermasalah:

1. Pengadaan RPU di Dinas Ketahanan Pangan yang dinilai tak transparan.
2. SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang tendernya disebut-sebut dipaksakan.
3. Booster PDAM yang justru mubazir karena tidak berfungsi optimal.
4. Program absen elektronik (ABSEN) yang terkesan hanya menguntungkan kalangan tertentu.

Proyek-proyek ini tak hanya memboroskan anggaran, tapi juga mengikis kepercayaan publik.

Elektabilitas yang Terkikis

Di kalangan pejabat daerah, muncul perbandingan dengan sekda-sekda terdahulu. “Sekarang jauh lebih parah. Main proyek sesukanya, memperkaya diri, bahkan hobi hiburan malam,” tambah seorang kontraktor yang kecewa perilaku sekda.

Situasi ini dinilai merugikan Ardiansyah. Alih-alih memperkuat komitmen antikorupsi, publik menilai bupati justru membiarkan manuver sekdanya yang semakin kuat. “Bupati mestinya sadar, perilaku sekda bisa menggerogoti integritas pemerintahannya,” ujar seorang pejabat Pemprov Kaltim.

Kesan bahwa sekda “tak tersentuh” hukum makin menambah frustrasi masyarakat. Di warung kopi Sangatta, percakapan warga kerap menyinggung: mengapa KPK keras di luar, tapi longgar di Kutim?

Jalan Terjal Reformasi Tata Kelola

Ardiansyah berulang kali menegaskan ASN Kutim berkomitmen memperbaiki tata kelola. “Kami terus berupaya meningkatkan integritas kembali, jangan sampai skor itu menurun,” katanya.

Namun, tanpa pembenahan serius di level kepemimpinan internal, komitmen itu berisiko sebatas jargon. Kejatuhan skor integritas bukan sekadar angka; ia sinyal memburuknya kepercayaan publik, sekaligus alarm bagi elektabilitas pemerintahan Kutim.