ASKARA - Keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau biasa dipanggil Mualem memerintahkan pengusiran alat berat tambang ilegal dari hutan Aceh menjadi sinyal keras bahwa kekayaan alam negeri ini tak boleh terus-menerus dijarah. Tindakan itu bukan sekadar retorika politik, melainkan sikap berani menghadapi mafia tambang yang selama ini berlindung di balik kekuasaan.

Saat berita “Mualem Marah! Perintahkan Semua Alat Berat Tambang Ilegal Diusir dari Hutan Aceh” mencuat, publik Aceh seolah mendapat setetes air segar di padang tandus. Di tengah maraknya praktik tambang ilegal yang terus menggerogoti hutan Leuser, langkah tegas ini seperti tamparan bagi mereka yang selama ini hanya diam sambil menikmati jatah keuntungan. (Sumber: Serambi Indonesia, 28 September 2025)

Tambang ilegal jelas dilarang, itu bukan wacana baru. Tetapi siapa yang selama ini menutup mata? Apakah aparat hanya pura-pura buta? Pertanyaan ini menggantung di ruang publik Aceh. Karena tak bisa dipungkiri, di banyak kasus, tambang ilegal tak mungkin bisa beroperasi tanpa restu orang dalam. Maka wajar jika publik berharap, selain mengusir alat berat, Mualem juga memeriksa apakah ada oknum dekatnya yang turut bermain di balik meja gelap tambang. (Sumber: Kompas, 27 September 2025)

Kisah lama tentang rencana pembangunan jalan tembus era gubernur sebelumnya semakin menambah curiga. Jalan Ladia Galaska, yang semula digadang-gadang sebagai akses ekonomi rakyat, ternyata menyimpan motif lain: mempermudah akses eksploitasi kekayaan hutan Aceh. Untung saja jalan itu belum terlaksana, jika tidak, Leuser mungkin sudah jadi kenangan. Betapa liciknya wajah pembangunan, sering kali terselubung di balik jargon kesejahteraan. (Sumber: Tempo, 14 Juni 2019)

Mualem kini hadir dengan sikap tegas. Bagi sebagian masyarakat, inilah tipe pemimpin yang seharusnya tampil ke panggung nasional. Tegas, berwibawa, dan berani. Indonesia butuh figur yang tak sekadar pandai berpidato, tapi berani menabrak tembok mafia. Seperti kata seorang warganet, "Pak Mualem harus jadi calon presiden berikutnya, karena sistem negara ini sudah terlalu rusak oleh pejabat yang korup." (Sumber: Media Aceh, 28 September 2025)

Namun, kritik tetap perlu. Karena sejarah sering mengajarkan: pemimpin yang awalnya tegas bisa tergoda menjadi kompromis ketika kursi empuk sudah didapat. Maka dukungan publik pada Mualem harus diikuti kewaspadaan. Jangan sampai semangat mengusir tambang ilegal berubah jadi sekadar episode politik menjelang pemilu.

Sementara itu, elite politik di luar Aceh justru sering melahirkan kebijakan yang hanya memanaskan suasana. Lihat saja bagaimana beberapa pejabat dekat lingkar Solo kerap membuat keputusan yang membelah opini publik. Kontras dengan Mualem yang sejak lama bergerilya, bahkan sebelum banyak politisi generasi baru lahir. Perbandingan ini semakin menegaskan: pengalaman lapangan lebih bernilai daripada sekadar popularitas warisan dinasti. (Sumber: Detik, 25 September 2025)

Tak sedikit pula suara sinis terhadap elit Sumatera Utara. Ada yang menyinggung Walikota Medan, Bobby Nasution, yang dinilai minim pengalaman tapi cepat melesat berkat jejaring partai penjilat. Warga Sumut sendiri ada yang terang-terangan mengatakan tak sreg sejak awal. Bandingkan dengan Mualem yang ditempa kerasnya medan konflik, jelas wibawa itu bukan instan, tapi hasil tempaan sejarah. (Sumber: Tribun Medan, 24 September 2025)

Persoalan makin runyam ketika tambang ilegal di Aceh ternyata banyak dikendalikan orang luar daerah. Hasil bumi Aceh digerus, tapi masyarakatnya tetap miskin. Ironisnya, saat isu imigran Rohingya mencuat, Aceh jadi lokasi pembuangan. Negeri yang tanahnya diperas, lautnya dipakai, tapi rakyatnya ditinggalkan. Pemerintah pusat seakan hanya ingat Aceh saat butuh panggung politik, selebihnya dibiarkan berjuang sendiri. (Sumber: BBC Indonesia, 10 Desember 2023)

Maka langkah Mualem tak boleh berhenti di pengusiran alat berat. Setelah itu, harus ada audit besar-besaran terhadap tambang legal. Karena legalitas bukan jaminan ramah lingkungan. Banyak tambang legal yang merusak ekosistem, hanya saja mereka punya stempel izin resmi. Jangan sampai Mualem berhenti di tambang ilegal, tapi menutup mata pada kerusakan berseragam resmi. (Sumber: Mongabay, 5 Agustus 2022)

Kronologi Kerusakan Hutan Aceh Akibat Tambang Ilegal

Sejak awal 2000-an, aktivitas tambang emas ilegal mulai merambah ke Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Pidie. Saat itu, konflik bersenjata masih berlangsung, sehingga banyak pihak memanfaatkan kekosongan pengawasan untuk mengeruk hutan. Data dari Walhi Aceh menyebutkan, sejak 2001–2005, lebih dari 20 ribu hektar hutan berubah fungsi akibat tambang liar. (Sumber: WALHI, Laporan Lingkungan 2006)

Memasuki 2010, intensitas tambang ilegal makin meningkat. Sungai-sungai di Aceh Timur dan Aceh Selatan tercemar merkuri. Warga mengeluh, ikan-ikan mati, lahan pertanian rusak, tapi aparat seolah hanya menonton. Bahkan, beberapa kali ditemukan alat berat beroperasi di zona konservasi, tanpa izin resmi. (Sumber: The Jakarta Post, 12 Maret 2011)

Tahun 2015, isu Ladia Galaska kembali mencuat. Jalan yang awalnya dirancang sebagai konektor antarwilayah ternyata juga dilihat sebagai jalur emas bagi para penambang. Jika proyek ini terealisasi, setidaknya 300 ribu hektar hutan Leuser akan terfragmentasi. Tekanan masyarakat sipil akhirnya membuat proyek ini tertunda. (Sumber: Tempo, 22 Juli 2015)

Tahun 2018–2020, fenomena penambangan liar makin brutal. Di kawasan Beutong Ateuh, Nagan Raya, masyarakat sempat melakukan aksi protes. Mereka menolak tambang emas skala besar yang berpotensi memicu longsor. Namun, aparat justru lebih sering mengamankan aksi warga ketimbang menindak penambang. (Sumber: Kompas, 19 Februari 2019)

Memasuki 2022, kerusakan hutan di Aceh sudah mencapai level kritis. Data GeRAK Aceh menyebutkan, sekitar 50 ribu hektar hutan hilang akibat aktivitas tambang dan pembalakan liar. Aliran sungai Krueng Sabee dan Krueng Meureubo berubah keruh, mengganggu akses air bersih bagi ribuan warga. (Sumber: Mongabay, 17 Oktober 2022)

Kini, pada 2025, langkah Mualem memerintahkan pengusiran alat berat menjadi momentum untuk menghentikan laju kehancuran. Tapi publik tahu, ini bukan akhir. Mafia tambang tidak akan tinggal diam. Mereka punya modal, jaringan, dan beking politik. Karena itu, rakyat menunggu: apakah Mualem benar-benar konsisten, ataukah ini hanya satu babak dalam panggung politik Aceh. (Sumber: Serambi Indonesia, 28 September 2025)

Pada akhirnya, publik Aceh sudah cukup lelah. Hutan mereka terus terkikis, sungai tercemar, satwa terancam punah, sementara pejabat pusat sibuk berdrama di panggung politik. Langkah Mualem harus dilihat sebagai lonceng peringatan: Aceh bukan tanah tak bertuan. Jika tambang ilegal diusir, maka mafia tambang harus ikut diseret. Karena apa gunanya hutan diselamatkan, bila oknumnya tetap berkeliaran dengan dasi rapi? (Dwi Taufan Hidayat)