ASKARA – Imam Masjid Al-Falah Gampong Ujong Kareung, Kota Sabang, Tgk. Muchtar Andhika, menyampaikan apresiasi atas keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Selasa (19/5/2026).

Menurut Tgk. Muchtar, langkah tersebut merupakan bentuk respons cepat Pemerintah Aceh terhadap aspirasi masyarakat yang sebelumnya disuarakan melalui berbagai aksi, termasuk demonstrasi mahasiswa.

“Ini merupakan bentuk respons cepat Pemerintah Aceh terhadap aspirasi masyarakat. Sikap Bapak Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, menunjukkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dan mendengar suara rakyat. Sangat luar biasa, Alhamdulillah untuk Bapak Gubernur Aceh yaitu Mualem,” ujar Tgk. Muchtar.

Ia menilai kebijakan yang berkaitan dengan layanan dasar seperti JKA memiliki hubungan erat dengan rasa keadilan sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Menurutnya, pencabutan pergub tersebut juga dapat dipandang sebagai langkah menjaga stabilitas sosial sekaligus merawat hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat Aceh.

“Keputusan ini menjadi pesan penting bahwa komunikasi publik terhadap aspirasi masyarakat merupakan hal paling utama dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang memaksakan kebijakan, tetapi pemerintah yang mampu mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki arah ketika muncul kegelisahan masyarakat,” katanya.

Tgk. Muchtar berharap momentum tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola program JKA agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan tanpa mengurangi hak dasar masyarakat Aceh dalam memperoleh layanan kesehatan.

“Dukungan rakyat akan bertambah kuat jika kebijakan dibangun melalui dialog, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” ungkapnya.

Ia juga berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pembangunan dan kemajuan Aceh dapat terus berjalan lebih baik ke depan.