ASKARA - Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah, Achmad Tjachja Nugraha, menilai arah pembangunan era Astacita Presiden sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menyisakan persoalan sosial yang perlu segera diatasi.

Achmad menekankan bahwa pembangunan pertanian tidak cukup hanya bertumpu pada infrastruktur fisik. Menurutnya, investasi pada modal sosial, seperti gotong royong dan kepercayaan masyarakat, adalah faktor penting agar pembangunan berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan. “Jika modal sosial berpadu dengan pembangunan fisik, hasilnya akan jauh lebih kuat,” ujarnya, Sabtu (20/9).

Ia menyoroti pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat desa. Pelibatan aktif warga, kata Achmad, dapat mempercepat pembangunan dan membuatnya lebih merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan sosial di Jawa Barat masih tinggi, terutama di perdesaan. “Bandung Barat punya tingkat kemiskinan yang mendekati Indramayu, padahal secara geografis dekat dengan pusat kota,” ungkapnya.

Achmad menolak pendekatan pembangunan yang hanya bersifat top-down. Ia menilai melemahnya modal sosial menjadi salah satu penyebab kemiskinan, di mana tradisi gotong royong kini tergeser oleh sistem berbasis upah dan proyek padat karya. “Dulu masyarakat menyelesaikan masalah bersama, sekarang orientasinya berubah dan itu memperlemah semangat kolektif,” tegasnya.

Selain itu, ia mengkritik pemerintah provinsi yang dinilai belum maksimal menekan ketimpangan. Peningkatan infrastruktur, menurutnya, tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. “Kalau pembangunan fisik naik 100 persen, kemiskinan hanya turun sekitar 60 persen. Artinya ada elemen sosial yang belum tersentuh,” jelasnya.

Sebagai solusi, Achmad mendorong revitalisasi koperasi untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Ia menekankan perlunya membangun kembali kepercayaan publik terhadap koperasi agar warga lebih memilih menyimpan uang di koperasi daripada di bank. “Kalau masyarakat percaya koperasi, nilai sosialnya tetap terjaga,” katanya.

Senada, Alumni Fakultas Ekonomi Pertanian UNPAD, Nanang Hendro, menegaskan kebijakan pertanian harus berbasis kebutuhan petani. Pendampingan, akses pasar, dan regenerasi petani menjadi hal krusial agar sektor ini tetap produktif. “Petani tidak hanya butuh pupuk atau subsidi, tetapi juga pendampingan dan akses pasar. Tanpa itu, produktivitas tidak akan meningkat,” ucap Nanang.

Ia juga mengingatkan pentingnya melibatkan anak muda dalam pertanian. Tanpa regenerasi, Indonesia berisiko mengalami krisis petani produktif dalam 10 hingga 15 tahun ke depan.