ASKARA - Ketika anak muda Nepal memilih perdana menteri lewat Discord tanpa baliho, tanpa dana miliaran, dan langsung diakui Presiden, kita di Indonesia masih sibuk menghitung berapa spanduk yang dipasang di pohon pisang. Kontras ini bukan sekadar teknis pemilu, melainkan cermin betapa kita terlalu nyaman dengan demokrasi yang boros dan penuh basa-basi.

Di Nepal, anak-anak muda membuktikan bahwa demokrasi tak harus identik dengan logistik triliunan. Mereka memutuskan untuk memilih perdana menteri interim lewat server Discord, bukan lewat bilik suara yang dipenuhi foto caleg bermuka kaku. Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, keluar sebagai pemenang voting digital itu. Presiden Nepal kemudian mengesahkan pilihan rakyat digital ini sebagai keputusan politik nyata (Kathmandu Post, 7 September 2025).

Konsep “parlemen digital” yang lahir di Nepal jelas terlihat utopis bagi telinga elite politik Indonesia. Kita terbiasa dengan drama politik: koalisi cair, transaksi kursi menteri, hingga ritual baliho sepanjang jalan raya yang sebenarnya lebih mirip iklan deterjen ketimbang gagasan perubahan. Bandingkan dengan anak muda Nepal yang cukup membuka aplikasi di ponsel mereka, berdiskusi di ratusan channel, dan mencapai konsensus dalam hitungan hari (Himalayan Times, 9 September 2025).

Indonesia pernah membanggakan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi setiap pemilu, angka anggaran selalu bikin rakyat mendesah. Komisi Pemilihan Umum mengajukan Rp 71,3 triliun untuk Pemilu 2024, sebuah angka yang lebih besar dari anggaran pembangunan infrastruktur beberapa provinsi (Kompas, 19 Juni 2023). Pertanyaan sinisnya: kenapa harus menghabiskan puluhan triliun untuk pesta lima tahunan, sementara Nepal bisa memulai babak baru demokrasi dengan nol rupiah baliho?

Kita sering mengkritik politik uang, tapi tidak pernah benar-benar berhenti jadi konsumennya. Foto caleg di spanduk, kaos gratis, hingga sembako menjelang coblosan sudah menjadi budaya. Sebaliknya, di Nepal, modal utama mereka hanyalah trust kepercayaan. Tanpa uang jalan, tanpa amplop, tanpa logistik logistik, mereka berhasil mendorong nama yang dianggap bersih naik ke tampuk pemerintahan (The Diplomat, 10 September 2025).

Ironi berikutnya: anak muda Indonesia begitu aktif di media sosial Twitter, TikTok, Instagram—tapi perannya lebih banyak jadi komentator ketimbang kreator ruang politik alternatif. Grup WhatsApp alumni sering penuh dengan debat basa-basi, tapi jarang ada yang serius membangun kanal politik baru. Sementara di Nepal, generasi mudanya tidak hanya bersuara, mereka membuat sistem sendiri, dengan Discord sebagai panggung digital (BBC, 12 September 2025).

Jika Nepal bisa menunjuk perdana menteri melalui kanal digital grassroots, Indonesia justru masih terkunci oleh oligarki politik. Figur bersih sering hanya jadi gimmick kampanye. Mereka dipajang dalam iklan televisi, tapi di belakang layar tetap tunduk pada syahwat transaksi politik. Demokrasi kita terlalu mahal untuk benar-benar independen; terlalu transaksional untuk benar-benar bermakna (Tempo, 21 Februari 2024).

Pertanyaan sinis yang muncul: apakah Indonesia terlalu besar untuk belajar dari Nepal? Atau justru terlalu malas? Kita punya startup digital kelas dunia, punya penetrasi internet yang luas, tapi selalu gagal memanfaatkannya sebagai medium politik yang serius. Alih-alih membangun parlemen digital, kita lebih sibuk bikin trending tagar buzzer bayaran yang mengaburkan substansi isu (Detik, 4 Mei 2024).

Nepal menunjukkan bahwa kepercayaan sosial lebih penting dari anggaran kampanye. Mereka membuktikan, legitimasi politik bisa lahir dari ruang digital asalkan ada konsensus publik yang nyata. Indonesia, dengan segala sumber dayanya, justru terus tersandera oleh ritual pemilu yang kaku, mahal, dan sering kali menipu diri sendiri. Seolah demokrasi hanya tentang kotak suara dan quick count, bukan tentang imajinasi politik warga (The Guardian, 13 September 2025).

Perbandingan ini seharusnya jadi cermin keras. Kita tidak perlu langsung meniru Nepal mentah-mentah. Tapi setidaknya, sadar bahwa demokrasi bukan sekadar acara rutin lima tahunan dengan baliho dan anggaran jumbo. Demokrasi bisa lahir dari keberanian generasi muda meretas jalan baru, bukan dari elite yang sibuk tawar-menawar kursi di Senayan.

Jika Nepal bisa mengajarkan sesuatu, maka itu adalah keberanian membongkar format lama. Anak muda mereka memilih mendefinisikan ulang politik lewat Discord. Anak muda kita? Masih menunggu undangan reuni sambil bercanda di grup WhatsApp. Bedanya, di Nepal, canda itu berubah jadi keputusan politik. Di Indonesia, ia tetap jadi forward-an meme yang basi. (Dwi Taufan Hidayat)