ASKARA - Ketika partai besar berlomba menunjukkan ketegasan memberi sanksi pada kadernya yang terjerat masalah, publik justru menyoroti satu nama besar yang seolah enggan mengikuti arus. Nasdem, PAN, dan Golkar sudah ambil langkah. PDIP masih dipertanyakan. Apakah ini sekadar strategi waktu atau ada kalkulasi elektoral yang lebih rumit?

Ketika Fraksi Nasdem DPR meminta agar gaji, tunjangan, dan fasilitas kadernya yang dinonaktifkan seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach benar-benar dihentikan, publik menghela napas. Setidaknya ada sinyal bahwa partai tidak ingin menanggung beban moral dari perilaku kadernya. Seperti dilaporkan Detik pada 28 Agustus 2025, permintaan itu tegas, tanpa ruang kompromi, bahkan disampaikan langsung ke Sekretariat Jenderal DPR.

PAN juga mengambil langkah serupa, meski tidak sekeras Nasdem. Beberapa anggotanya yang bermasalah dicabut dari alat kelengkapan dewan, meski isu soal gaji dan fasilitas masih abu-abu. Sementara Golkar, dengan gaya klasiknya yang penuh kalkulasi politik, tidak ingin ketinggalan momentum. Ketiganya sadar, di mata publik, ketegasan partai bisa menjadi satu-satunya modal untuk mengurangi kerusakan reputasi. Publik memang punya ingatan pendek, tetapi di era media sosial, jejak digital kader yang arogan tidak mudah dihapus.

Lalu bagaimana dengan PDIP? Di sinilah titik kritis perdebatan muncul. Partai sebesar PDIP, yang selama ini mengklaim diri sebagai partai wong cilik, justru terlihat paling lambat mengambil sikap. Pertanyaan publik semakin nyaring: apakah PDIP sedang menunggu arah angin politik, atau memang ada beban elektoral yang membuat mereka tak bisa serta merta menjatuhkan sanksi keras?

Sikap lambat ini bukan tanpa risiko. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 25 Agustus 2025 menunjukkan elektabilitas PDIP berada di kisaran 17 persen, masih unggul dibandingkan partai lain, tetapi tren grafiknya cenderung stagnan. Bandingkan dengan Nasdem yang naik tipis ke 9 persen setelah langkah cepat menonaktifkan kader bermasalah. Golkar stabil di angka 12 persen, sementara PAN hanya mengandalkan basis tradisionalnya yang mentok di 6 persen. Dalam politik, persepsi bisa lebih menentukan daripada realitas.

Publik di media sosial pun tidak tinggal diam. Di platform X, beberapa akun dengan pengikut besar menyoroti PDIP dengan nada satir. "Kalau partai lain sudah kasih sanksi, PDIP mungkin masih rapat koordinasi soal menu makan siang," tulis seorang warganet yang viral. Fenomena ini menunjukkan jurang antara ekspektasi masyarakat dan respons partai. Media massa memang membentuk opini, tetapi media sosial yang hari ini lebih berisik bisa dengan cepat memperbesar efek domino ketidakpercayaan.

Bandingkan dengan partai seperti PKS atau PSI. Meski elektabilitas mereka masih di bawah dua digit, mereka lebih rajin mengumumkan sanksi internal atau sekadar teguran keras. Tindakan ini mungkin kecil skalanya, tetapi efek komunikasinya besar. Publik melihat ada upaya menjaga citra. PDIP, yang menguasai parlemen dan punya jejaring kekuasaan luas, justru memberi ruang kritik karena tampak gagap bersikap.

Kalkulasi elektoral mungkin menjadi alasan utama. Jika PDIP menonaktifkan kader-kadernya secara terbuka, ada risiko kehilangan jaringan loyalitas dan basis dukungan. Namun di sisi lain, dengan tidak segera bersikap, mereka menghadapi risiko jangka panjang berupa penurunan kepercayaan. Efeknya tidak instan, tetapi dalam siklus pemilu yang kini kian ketat, satu atau dua persen kehilangan suara bisa menentukan apakah partai masih menjadi penguasa utama atau hanya sekadar pemain besar kedua.

Kritik dari pengamat politik pun semakin keras. Seorang analis dari Universitas Indonesia menyatakan di Kompas 29 Agustus 2025, bahwa partai besar seperti PDIP tidak bisa hanya bermain di wilayah simbolik. "Ketegasan memberi sanksi itu bukan hanya soal disiplin kader, tetapi juga pesan moral ke publik. Kalau Nasdem saja bisa, apalagi PDIP yang jauh lebih besar," tegasnya.

Pertanyaannya kini sederhana tapi menggigit: apakah PDIP sengaja membiarkan isu ini menggantung agar publik lupa dengan sendirinya? Ataukah mereka sedang menguji kesetiaan kader dengan tidak buru-buru menjatuhkan sanksi? Apapun alasannya, sinisme publik semakin menebal. Karena dalam politik, publik tidak hanya menilai dari apa yang dilakukan, tetapi juga dari apa yang tidak dilakukan.

Seorang kolumnis Tempo menulis pada 30 Agustus 2025 bahwa PDIP sedang bermain api. Ketika partai lain sudah bergerak, PDIP terlihat seolah nyaman di zona abu-abu. Strategi ini mungkin aman di internal, tetapi sangat berbahaya di luar. Elektabilitas bisa turun pelan tanpa terasa, lalu baru disadari ketika sudah telanjur terlambat.

Pada akhirnya, publik memang tidak menuntut partai untuk sempurna. Yang diminta sederhana: ada konsistensi, ada kejelasan, dan ada rasa tanggung jawab. Jika Nasdem, PAN, dan Golkar sudah melangkah, PDIP hanya butuh menunjukkan bahwa mereka tidak hidup di menara gading. Politik bukan hanya soal menjaga kekuasaan, tetapi juga soal menjaga rasa percaya. Dan rasa percaya itu, sekali hilang, sulit sekali kembali. (Dwi Taufan Hidayat)