Editorial
Bintang Pemerintah: Jasa atau Simbol Hampa?
ASKARA - Setiap kali negara memberikan tanda kehormatan, publik mempertanyakan: apakah itu penghargaan tulus atau hanya formalitas desemberan birokrasi? Penganugerahan Bintang Mahaputera Utama kepada Seskab Teddy Indra Wijaya menghadirkan pertanyaan sinis: apakah “jasanya” benar-benar lampaui tugas biasa, atau ini sekadar upacara penguat loyalitas di lingkar elit? (Kompas, 15 Agustus 2025; Tirto, 16 Agustus 2025; ANTARA, 17 Agustus 2025).
Seskab yang baru ini, Letnan Kolonel (Infanteri) Teddy Indra Wijaya, memang bukan nama asing di kalangan penggemar elite pemerintahan ia resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sejak Oktober 2024. Namun penobatan sebagai penerima Bintang Mahaputera Utama dalam upacara di Istana Negara, langsung dari Presiden Prabowo Subianto, kembali memicu kegelisahan soal makna dan relevansi penghargaan ini (Kompas, 15 Agustus 2025).
Pemberiannya disertai pujian standar: “jasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik”; “aktif memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan cepat dan efisien.” Bahasa birokrasi mulus, tapi di hati publik, itu terdengar seperti analisis jabatan disulap menjadi prestasi heroik (ANTARA, 17 Agustus 2025).
Mari luruskan sedikit perspektif: seorang Seskab apapun kasta dan pangkatnya adalah posisi struktural. Menjalankan tugas rutin seperti mengoordinasikan antar lembaga, menyiapkan jalur komunikasi presiden, bahkan merapikan rapat kabinet, adalah bagian dari tupoksi. Boleh jadi berhasil, tapi itu bukan pilihan luar biasa, melainkan kewajiban.
Jika penilaian publik terhadap tanda kehormatan negara didasarkan pada “rela berkorban tanpa kenal takut” prinsip yang seharusnya melandasi penghargaan maka empat kata itu tidaklah tercakup. Hasil observasi menyeluruh justru menunjukkan bahwa penghargaan ini banyak menyasar elite pemerintahan aktif, bukan orang-orang di lapangan: guru di desa terpencil, relawan kemanusiaan, peneliti berprestasi, atau aktivis keadilan sosial yang secara naturnya berakselerasi melebihi kewajiban mereka (Tirto, 16 Agustus 2025).
Efeknya? Penghargaan negara berubah menjadi medali pewarna seragam—formalitas yang mereduksi simbol menjadi dekorasi kosong. Ketika penghargaan diberikan rutin kepada pejabat struktural, maka simbolik kehormatan menjadi palsu. Tidak lagi ditunggu, tidak lagi dihargai. Jawaban resmi berupa “atas jasa dalam pelayanan publik” sama hambarnya dengan jargon kampanye tahunan (Kompas, 15 Agustus 2025).
“Bintang Mahaputera Utama” seharusnya tanda kehormatan tingkat tinggi kedua lazimnya dikenakan oleh tokoh luar biasa, pemimpin independen, pahlawan sipil atau militer yang jasanya bersih dari agenda birokrasi langsung. Bukan oleh pejabat aktif yang namanya sudah tertera di struktur pemerintahan. Parahnya, publik tidak diajak paham apa indikator “luar biasa” itu, dan tidak diberi ruang mempertanyakan logika pemilihannya (ANTARA, 17 Agustus 2025).
Kita tidak membenci Seskab Teddy. Namun rasa kritis menjadi alat moral: kita perlu menanggapi penghargaan ini sebagai indikator perluasan “lingkar sirkulasi elite.” Ketika tanda kehormatan dirasa adil dan diawasi, itu dapat membangkitkan kebanggaan nasional. Tapi sekarang? Publik hanya dihadapkan pada narasi seragam, tanpa luar biasa, tanpa transparansi.
Akhirnya, publik tidak lagi menanyakan: “Berjasa di bidang apa,” tetapi: “Untuk siapa penghargaan ini?” Pertanyaan itu sinis, tapi mencerminkan keresahan yang semakin nyata: bahwa simbol kehormatan negara kini mudah dipakai sebagai legitimasi kekuasaan bukan penghormatan atas pengabdian nyaris tanpa pamrih.
Setiap kali negara memberikan tanda kehormatan, publik mempertanyakan: apakah itu penghargaan tulus atau hanya formalitas desemberan birokrasi? Penganugerahan Bintang Mahaputera Utama kepada Seskab Teddy Indra Wijaya menghadirkan pertanyaan sinis: apakah “jasanya” benar-benar lampaui tugas biasa, atau ini sekadar upacara penguat loyalitas di lingkar elit? (Kompas, 15 Agustus 2025; Tirto, 16 Agustus 2025; ANTARA, 17 Agustus 2025).
Seskab yang baru ini, Letnan Kolonel (Infanteri) Teddy Indra Wijaya, memang bukan nama asing di kalangan penggemar elite pemerintahan ia resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sejak Oktober 2024. Namun penobatan sebagai penerima Bintang Mahaputera Utama dalam upacara di Istana Negara, langsung dari Presiden Prabowo Subianto, kembali memicu kegelisahan soal makna dan relevansi penghargaan ini (Kompas, 15 Agustus 2025).
Pemberiannya disertai pujian standar: “jasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik”; “aktif memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan cepat dan efisien.” Bahasa birokrasi mulus, tapi di hati publik, itu terdengar seperti analisis jabatan disulap menjadi prestasi heroik (ANTARA, 17 Agustus 2025).
Mari luruskan sedikit perspektif: seorang Seskab apapun kasta dan pangkatnya adalah posisi struktural. Menjalankan tugas rutin seperti mengoordinasikan antar lembaga, menyiapkan jalur komunikasi presiden, bahkan merapikan rapat kabinet, adalah bagian dari tupoksi. Boleh jadi berhasil, tapi itu bukan pilihan luar biasa, melainkan kewajiban.
Jika penilaian publik terhadap tanda kehormatan negara didasarkan pada “rela berkorban tanpa kenal takut” prinsip yang seharusnya melandasi penghargaan maka empat kata itu tidaklah tercakup. Hasil observasi menyeluruh justru menunjukkan bahwa penghargaan ini banyak menyasar elite pemerintahan aktif, bukan orang-orang di lapangan: guru di desa terpencil, relawan kemanusiaan, peneliti berprestasi, atau aktivis keadilan sosial yang secara naturnya berakselerasi melebihi kewajiban mereka (Tirto, 16 Agustus 2025).
Efeknya? Penghargaan negara berubah menjadi medali pewarna seragam—formalitas yang mereduksi simbol menjadi dekorasi kosong. Ketika penghargaan diberikan rutin kepada pejabat struktural, maka simbolik kehormatan menjadi palsu. Tidak lagi ditunggu, tidak lagi dihargai. Jawaban resmi berupa “atas jasa dalam pelayanan publik” sama hambarnya dengan jargon kampanye tahunan (Kompas, 15 Agustus 2025).
“Bintang Mahaputera Utama” seharusnya tanda kehormatan tingkat tinggi kedua lazimnya dikenakan oleh tokoh luar biasa, pemimpin independen, pahlawan sipil atau militer yang jasanya bersih dari agenda birokrasi langsung. Bukan oleh pejabat aktif yang namanya sudah tertera di struktur pemerintahan. Parahnya, publik tidak diajak paham apa indikator “luar biasa” itu, dan tidak diberi ruang mempertanyakan logika pemilihannya (ANTARA, 17 Agustus 2025).
Kita tidak membenci Seskab Teddy. Namun rasa kritis menjadi alat moral: kita perlu menanggapi penghargaan ini sebagai indikator perluasan “lingkar sirkulasi elite.” Ketika tanda kehormatan dirasa adil dan diawasi, itu dapat membangkitkan kebanggaan nasional. Tapi sekarang? Publik hanya dihadapkan pada narasi seragam, tanpa luar biasa, tanpa transparansi.
Akhirnya, publik tidak lagi menanyakan: “Berjasa di bidang apa,” tetapi: “Untuk siapa penghargaan ini?” Pertanyaan itu sinis, tapi mencerminkan keresahan yang semakin nyata: bahwa simbol kehormatan negara kini mudah dipakai sebagai legitimasi kekuasaan bukan penghormatan atas pengabdian nyaris tanpa pamrih. (Dwi Taufan Hidayat)
Komentar