Oleh: Dr. Rahmat Mulyana, Wakil Rektor UNMI Bogor 

ASKARA - Gambar ini memperlihatkan sesuatu yang jarang diucapkan secara gamblang: kelas menengah adalah penyumbang terbesar penerimaan negara melalui pajak. Data memperlihatkan bahwa 50,7% kontribusi pajak berasal dari kelas menengah, disusul oleh 34,5% dari calon kelas menengah. Sementara itu, kelas atas—yang seharusnya paling kuat dan kaya raya—hanya menyumbang sebagian kecil. Ironisnya, beban terbesar justru ditanggung oleh kelompok yang setiap hari bekerja keras membangun negeri, bukan oleh mereka yang menikmati akses paling luas terhadap sumber daya nasional.

1. Kelas Menengah: Diperas untuk Menopang Negara

Kelas menengah di Indonesia bukan hanya sekadar kelompok sosial-ekonomi, mereka adalah tulang punggung fiskal. Dari gaji, usaha, dan konsumsi mereka, negara mengumpulkan pajak dalam berbagai bentuk: PPh, PPN, BPJS, pajak kendaraan, hingga berbagai retribusi daerah.

Namun, yang menyakitkan adalah: kontribusi besar ini tidak selalu kembali dalam bentuk kebijakan yang berpihak. Infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, hingga kebijakan perumahan kerap tidak memprioritaskan kebutuhan kelas menengah. Mereka dituntut loyal menyetor pajak, tetapi jarang benar-benar didengar aspirasinya.

2. Kelas Atas: Kaya, Berkuasa, dan Dilindungi

Sebaliknya, kelas atas—oligarki dan pejabat—sering kali berhasil menghindari beban fiskal. Kekayaan mereka sebagian besar “diparkir” di luar negeri, disembunyikan melalui mekanisme tax haven, atau dialihkan lewat transfer pricing perusahaan multinasional.

Negara tampak tak berdaya. Mengapa? Karena mereka inilah yang menjadi sponsor politik, penyandang dana kampanye, sekaligus bagian dari lingkar kekuasaan itu sendiri. Alih-alih dipajaki secara progresif, mereka justru diberi karpet merah berupa insentif investasi, keringanan pajak, atau proyek-proyek negara.

Dengan kata lain, kelas atas bukan penyumbang terbesar fiskal, tetapi penikmat terbesar dari fiskal.

3. Kelas Bawah: Dimanipulasi untuk Politik

Kelas bawah—yang secara ekonomi rentan—memang tidak mampu menyumbang pajak dalam jumlah signifikan. Namun, dalam demokrasi elektoral, mereka memiliki modal utama: jumlah suara.

Di sinilah permainan berlangsung. Bansos, subsidi, hingga uang tunai seringkali lebih diarahkan untuk membeli loyalitas politik, bukan memberdayakan. Bukan rahasia lagi jika menjelang pemilu, distribusi bantuan sosial meningkat drastis.

Sayangnya, pola ini menciptakan ketergantungan dan manipulasi. Alih-alih naik kelas melalui pendidikan, kesehatan, atau keterampilan, mereka justru dijaga agar tetap berada di zona “kontrol politik”. Begitu ada yang mulai naik kelas, langsung dibebani pajak baru—agar tak leluasa membebaskan diri dari siklus ini.

4. Siklus Penghisapan Struktural

Jika kita rangkai benang merahnya, terlihat jelas siklus penghisapan:

Kelas menengah diperas uangnya lewat pajak.

Kelas atas melarikan uangnya ke luar negeri, tetapi tetap menikmati proyek negara.

Kelas bawah diberi uang politik agar tetap tunduk dan bisa dikendalikan.

Kelas menengah kehilangan suara politiknya, karena jumlahnya kalah dibanding kelas bawah yang dimobilisasi.

Inilah lingkaran setan oligarki: kelas menengah jadi sapi perah, kelas bawah jadi massa politik, dan kelas atas jadi penentu arah negara.

5. Dampak Jangka Panjang

Bila pola ini berlanjut, konsekuensinya sangat serius:

Kelas menengah melemah, daya beli menurun, tabungan tergerus, investasi pendidikan anak terganggu.

Kelas bawah tetap miskin, karena bansos bukan solusi jangka panjang.

Inovasi dan kewirausahaan stagnan, sebab kelas menengah yang seharusnya menjadi motor perubahan terlalu sibuk bertahan hidup.

Negara makin rapuh, karena bergantung pada satu kelompok yang diperas habis-habisan.

Dengan kata lain, kita sedang berjalan di atas fondasi yang rapuh.

6. Jalan Keluar: Reformasi Fiskal dan Politik

Apakah ada solusi? Ya, tetapi tidak sederhana. Beberapa langkah mendesak yang bisa ditempuh:

Reformasi Pajak Progresif
Terapkan pajak kekayaan, pajak warisan besar, dan capital gain. Tutup celah penghindaran pajak korporasi. Jangan hanya mengandalkan PPN dan PPh karyawan.

Kurangi Beban Kelas Menengah
Hilangkan atau kurangi PPN untuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Berikan insentif nyata untuk UMKM dan profesional muda.

Pemberdayaan Kelas Bawah
Alihkan anggaran bansos transaksional menjadi program pemberdayaan jangka panjang: pelatihan kerja, akses kredit produktif, dan layanan kesehatan berkualitas.

Hentikan “Capture” Oligarki
Wajibkan transparansi dana politik, tutup celah pencucian uang, dan perketat pengawasan beneficial ownership perusahaan besar.

Bangun Politik Kelas Menengah
Kelas menengah perlu sadar bahwa pajak mereka adalah darah negara. Mereka harus bersatu, menyuarakan kepentingan, dan terlibat aktif dalam proses politik.

7. Penutup: Mengembalikan Keadilan Sosial

Gambar ini sesungguhnya bukan sekadar statistik, melainkan cermin ketidakadilan struktural. Kita melihat jelas bahwa kelas menengah adalah penyumbang terbesar fiskal, tetapi sekaligus yang paling diabaikan.

Kelas atas menikmati privilese tanpa proporsi tanggung jawab. Kelas bawah dijadikan alat untuk mengamankan kekuasaan. Dan kelas menengah? Mereka diperas, dihisap, lalu disisihkan dari arena politik.

Jika kita ingin Indonesia benar-benar maju, siklus ini harus diputus. Pajak harus adil, politik harus bersih, dan pembangunan harus berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit.

Hanya dengan begitu, kelas menengah tidak lagi menjadi korban, tetapi motor utama transformasi bangsa.