ASKARA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memberikan tanggapan terkait pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Ia memuji pidato Presiden, khususnya nota keuangan yang dinilainya sangat baik karena berfokus pada pembangunan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Prof. Rokhmin juga mengapresiasi visi kemandirian ekonomi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor maupun negara lain.

Namun, ia menyoroti beberapa catatan penting. Pertama, pidato Presiden belum secara eksplisit membahas program penciptaan lapangan kerja. 

"Langkah mempertahankan sektor manufaktur agar tidak gulung tikar sangat krusial untuk mendukung job creation. Kemudian mengembangkan ekonomi dan investasi baru untuk mendukung job creation," ujar Rektor Universitas UMMI Bogor ini, dikutip Ahad (17/8).

Kedua, ia mendukung penghematan anggaran, tetapi menekankan agar tidak berdampak pada program masyarakat. Efisiensi, lanjutnya, bisa dilakukan dengan memangkas perjalanan dinas luar negeri dan rapat yang tidak perlu. 

Prof. Rokhmin juga menyoroti strategi pemerintah menutup defisit anggaran yang selama ini bergantung pada peningkatan pajak dan utang luar negeri. Kondisi tersebut, menurutnya, memberatkan pemerintah daerah yang terpaksa menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Hal ini disebabkan karena transfer anggaran dari pusat ke daerah mengalami penurunan, sehingga meningkatkan PBB agar daerah memiliki anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan. 

Kemudian ia menekankan agar pemerintah sepenuhnya mendukung Presiden Prabowo dalam penerapan Pasal 33 UUD 1945  untuk mengelola pendapatan negara dari sektor energi sumber daya mineral (ESDM), yaitu pengusaha atau perorangan sebagai operator, bukan pihak yang diberikan IUP atau konsensi untuk mengelola langsung sektor ESDM kita. 

"Apabila Pasal 33 UUD 1945 serius ditegakkan, maka sektor ESDM memiliki potensi net benefit sebesar Rp 7900 triliun per tahun, sehingga dapat mendukung dalam melunasi hutang negara. Hal ini baru dari satu sektor, belum lagi sektor kelautan perikanan, kehutanan, dsb," jelasnya.

Sebagai Anggota Komisi IV DPR, Prof. Rokhmin menegaskan fokus utama komisi pada sektor pangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ia mendorong Bulog, Bapanas, serta kementerian terkait untuk bekerja cerdas, serius, ikhlas, dan tuntas menyelesaikan akar masalah ketahanan pangan.

Mulai dari beras oplosan, penyempitan lahan pertanian, kemiskinan petani akibat kepemilikan lahan sempit, hingga penurunan kualitas tanah karena pupuk kimia. Dukungan untuk bibit unggul dan rantai pasok juga menjadi sorotan.

Dalam bidang kehutanan, ia mengapresiasi langkah pemerintah mengamankan lahan hutan yang penggunaannya salah, sekaligus berharap kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB dapat meningkat seperti masa lalu. 

Di sektor kelautan dan perikanan, ia mendorong optimalisasi produksi dan hilirisasi, misalnya pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tambah di bidang farmasi maupun kosmetik.

Menutup pernyataannya, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menilai peningkatan alokasi anggaran pada Kementerian Pertanian, KKP, dan Kehutanan di tahun 2026.

"Ini merupakan bukti konsistensi pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama," tutupnya.