ASKARA - Pemerintah mulai mengguyur pasar dengan beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyalurkan bantuan pangan beras kepada keluarga rentan. Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga beras yang belakangan kian memberatkan masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa mulai Sabtu (12/7/2025), beras SPHP sudah bisa dibeli masyarakat di pasar-pasar tradisional serta melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). “Kita mulai salurkan secara bertahap dan masif, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemda,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/7/2025).

Beras SPHP telah menjangkau wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara hingga Papua. Arief memastikan bahwa beras yang dijual memiliki kualitas baik dan harga yang terjangkau, mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024.

Rincian HET sebagai berikut:

Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi,
Rp 13.100/kg untuk Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Kalimantan, dan NTT,
Rp 13.500/kg untuk Maluku dan Papua.

Biasanya, beras SPHP dikemas dalam karung 5 kg.

Bansos Beras: Bukti Negara Hadir

Selain SPHP, pemerintah juga resmi menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras pada Juli 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bantuan ini sebagai bentuk perlindungan sosial untuk keluarga rentan di seluruh Indonesia.

“Ini bukti nyata negara hadir untuk menjaga daya beli rakyat dan mengurangi beban rumah tangga,” kata Amran.

Dia menekankan bahwa di tengah tekanan perubahan iklim dan gejolak ekonomi global, langkah intervensi harga seperti SPHP sangat krusial. Namun, ia juga memberi peringatan keras agar penyaluran dilakukan dengan pengawasan ketat.

“Saya tegaskan: Bulog harus hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan mafia pangan. Kalau ada yang bermain curang, kita tindak tegas!” tegasnya.

Peringatan ini muncul seiring investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap produsen yang diduga mengedarkan beras di bawah standar mutu dan takaran.

Perkuat Produksi di Hulu

Di sektor hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras nasional melalui pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras Januari-Agustus 2025 diperkirakan naik 14,09% menjadi 24,97 juta ton, dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pengawasan Diperketat, Harga Dikendalikan

Dengan digelontorkannya SPHP dan bansos beras, pemerintah berharap harga beras kembali stabil dan masyarakat kecil tetap mampu menjangkau bahan pangan pokok. Namun, tantangan tetap ada: dari distribusi tidak tepat sasaran hingga potensi penyelewengan.

“SPHP bukan sekadar pasokan tambahan, tapi benteng dari praktik curang. Kita harus jaga integritas pelaksanaannya,” tutup Amran.