ASKARA - Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) menegaskan peran strategis media sebagai mitra kritis yang konstruktif dalam menjaga marwah demokrasi. Dalam acara Gathering Media bersama MPR RI di Lombok, Jumat (11/7/2025), Ketua KWP Ariawan menyampaikan bahwa media bukan sekadar peliput, tetapi penjaga integritas demokrasi melalui kerja jurnalistik yang independen dan bertanggung jawab.

“Media adalah bagian dari pilar demokrasi. Kalau ada yang keliru, kami wajib menyampaikan. Tapi di saat yang sama, kami juga siap bersinergi untuk membangun,” ujar Ariawan dalam sambutannya.

Acara yang mengusung tema "Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembangunan Daerah” ini dihadiri oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lunggana, Sekjen MPR Siti Fauziah, serta perwakilan dari Biro Humas DPD RI dan lembaga terkait.

Ariawan menekankan pentingnya relasi sehat antara media dan lembaga negara, terutama parlemen. “Saat ini ada 580 wartawan yang meliput di DPR dari 211 media, namun anggota aktif KWP hanya 180 orang. Gathering ini terbatas hanya untuk 90 peserta karena keterbatasan kuota,” jelasnya.

Media Dorong Potensi Daerah

Kehadiran Gubernur NTB mendapat apresiasi dari KWP. Ariawan menyatakan bahwa sinergi antara media nasional dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkenalkan potensi lokal ke panggung nasional hingga internasional.

“Kami siap bantu menyampaikan cerita-cerita baik dari daerah, termasuk Lombok. Ini bukan soal pencitraan, tapi memperluas perspektif publik tentang Indonesia yang kaya dan beragam,” katanya.

Lebih dari sekadar menyampaikan informasi, menurutnya media memiliki fungsi edukatif, pengawasan terhadap kebijakan, dan mendorong partisipasi publik.

Dalam penutupnya, Ariawan kembali menegaskan bahwa kritik dari media bukan bentuk kebencian, melainkan tanggung jawab moral untuk memperbaiki keadaan. “Demokrasi sehat hanya bisa tumbuh jika ada keterbukaan dan kolaborasi,” tutupnya.

Kegiatan ini memperkuat peran wartawan parlemen sebagai pengawal demokrasi yang menjunjung etika, profesionalisme, dan kepentingan publik di atas segalanya.