Oleh: Dwi Taufan Hidayat 

ASKARA - Di negeri yang konon menjunjung tinggi demokrasi, kejujuran ternyata adalah barang mewah yang kerap ditukar dengan rasa aman semu. Ketika seorang pejabat berani menyingkap borok bangsa di hadapan publik, justru kursinya melayang, reputasinya dipangkas. Apakah ini cermin bangsa maju atau sekadar panggung sandiwara yang menertawakan nurani?

Rasanya kita hidup di era di mana berkata benar jauh lebih berbahaya daripada berdusta. Ironis, tapi nyata. Ketika seorang pejabat tinggi sekelas Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Olvy Andrianita, dengan lugas menyatakan bahwa Indonesia lebih tertinggal dibanding beberapa negara Afrika, sontak reaksinya bukan pembenahan, melainkan pencopotan.

Mari kita renungkan. Negara yang katanya sedang menuju "Indonesia Emas 2045" justru alergi terhadap kritik, apalagi kritik yang menusuk. Bukankah pepatah lama sudah mengajarkan: kritik adalah vitamin bagi pembangunan? Tapi di sini, kritik justru dianggap racun yang harus segera dibuang, agar tidak mengganggu kenyamanan elit yang hobi menepuk dada di panggung internasional.

Olvy bukan orang sembarangan. Jejak kariernya panjang, lintas benua. Dari Kanada, Belgia, sampai Washington DC. Tentu, perspektif globalnya lebih luas dibanding kita yang hanya mengandalkan laporan setebal tumpukan berkas, penuh angka manis buatan konsultan.

Ketika Olvy berkata bahwa negara-negara Afrika lebih struggle, dia tidak sedang merendahkan, tapi sedang menyentil kita semua: bahwa kegigihan mereka harusnya jadi cermin. Alih-alih marah, seharusnya kita introspeksi.

Tapi, sayangnya, negeri ini kerap lebih sibuk menjaga "wajah" daripada memperbaiki isi kepala. Seolah-olah wibawa pemerintah hanya bisa dijaga lewat menutup mulut-mulut yang berani menyuarakan kebenaran.

Lucu rasanya, kalau di negara maju, pejabat yang berani blak-blakan seringkali justru dipuji. Di sini, pejabat yang jujur malah dianggap duri dalam daging. Barangkali kita memang lebih suka mendengar dongeng indah ketimbang kenyataan pahit.

Kalau benar Olvy salah, harusnya diberi peringatan, sesuai mekanisme: pertama ditegur, kedua diperingatkan, ketiga baru diambil tindakan tegas. Itu pun kalau betul terbukti menyalahi data. Bukankah negara ini punya jargon "data berbicara"? Sayangnya, kita lebih cepat memotong lidah daripada memeriksa kebenaran datanya.

Tindakan seperti ini bukan sekadar mencopot seorang pejabat. Ini adalah pesan simbolik yang jauh lebih menakutkan: "Jangan sekali-sekali mengkritik, kalau tidak mau kehilangan jabatan." Maka, setelah ini, jangan heran jika ruang diskusi publik makin sunyi, hanya diisi tepuk tangan palsu dan puja-puji kosong.

Lebih parah lagi, rakyat perlahan dibentuk menjadi penonton pasif. Alih-alih mengawal kebijakan dengan kritis, kita diajak menjadi boneka cheerleader yang tugasnya sekadar bertepuk sorak. Sebuah pertunjukan yang kian menyedihkan.

Lalu, jika suatu hari kita benar-benar jatuh ke jurang, siapa yang harus disalahkan? Kita akan sibuk saling tuding, padahal yang membungkam kebenaran adalah kita sendiri. Kita lebih takut malu di mata dunia ketimbang gagal memperbaiki diri.

Sekarang, coba bayangkan, berapa banyak orang di birokrasi yang terpaksa menahan lidah, padahal tahu ada kebijakan yang keliru? Betapa banyak data yang sengaja dipoles agar kelihatan manis? Betapa banyak potensi perbaikan yang kandas hanya karena takut dianggap "tidak nasionalis"?

Padahal nasionalisme sejati bukanlah tepuk dada di forum internasional, melainkan kesanggupan menatap borok sendiri, lalu membasuhnya, bukan malah menutupinya dengan plester berlogo Garuda.

Olvy barangkali sudah sadar sejak awal, risikonya berat. Tapi orang-orang seperti dia tak lahir untuk memuaskan ego atasan. Mereka lahir untuk menjaga integritas, yang hari ini makin langka, bagai oase di padang gurun.

Setelah ini, kita bisa menebak, akan banyak pejabat yang belajar: diam adalah emas, meskipun negara perlahan tenggelam. Dan rakyat pun perlahan menjadi terbiasa dengan kebohongan yang rapi, alih-alih kebenaran yang pahit.

Apakah kita mau menjadi bangsa yang hanya berani di media sosial, tapi penakut di ruang rapat? Apakah kita puas dengan gelar "negara demokrasi" hanya sebatas jargon kampanye?

Jika benar ucapan Olvy salah, ajak debat publik, buka data, tunjukkan mana yang keliru. Jangan buru-buru memotong kepala. Kalau benar, seharusnya kita berterima kasih, bukan malah melemparnya ke luar pagar.

Kritik bukan kejahatan, kebenaran bukan kriminal. Kalau kita terus memelihara kultur anti-kritik ini, maka bersiaplah: akan semakin banyak orang pintar yang memilih diam, semakin banyak orang jujur yang terpinggirkan, dan semakin subur pula budaya ABS (Asal Bapak Senang).

Dan pada akhirnya, negeri ini akan dikelilingi pujian kosong, dikelilingi tembok rapuh yang sewaktu-waktu bisa roboh.

Di era di mana kejujuran dihargai semurah gorengan pinggir jalan, kita harus bertanya: mau dibawa ke mana sebenarnya negeri ini?

Atau jangan-jangan, kita memang sudah nyaman hidup dalam ilusi?