ASKARA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, melontarkan kritik tajam dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Senayan, Rabu (2/7).

Kritikan ini terkait persoalan akut di sektor kelautan: maraknya illegal fishing oleh kapal asing dan ketimpangan pengelolaan sumber daya perikanan nasional.

Prof. Rokhmin menilai pemberantasan illegal fishing tak bisa hanya mengandalkan sisi keamanan atau PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) semata.

“Data KKP menunjukkan ada sekitar 780 ribu kapal ikan di Indonesia, tapi yang berbobot di atas 30 GT hanya 3.600 unit atau cuma 0,05 persen. Artinya, di laut-laut strategis seperti Natuna atau Teluk Tomini hampir tidak ada nelayan kita beroperasi,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004 itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menduga kekosongan aktivitas inilah yang membuat nelayan asing leluasa mencuri ikan di wilayah Indonesia. Untuk itu, ia mengusulkan pendekatan gabungan antara kekuatan keamanan dan pemberdayaan nelayan. Prof. Rokhmin Dahuri  mendorong strategi “Proud plus Security” di mana nelayan lokal dibekali armada besar dan modern, serta dikawal PSDKP, meniru pola patroli China.

“Dirjen Perikanan Tangkap harus diberi amunisi untuk bantu nelayan kita punya kapal modern dan besar. Tiru China: 100 kapal ikan dikawal satu kapal patroli. Insya Allah tuntas!” tegasnya.

Tak hanya itu, Prof. Rokhmin Dahuri juga menyoroti ketimpangan distribusi penangkapan ikan. “Pantura sudah overfishing sampai 80%, sementara wilayah seperti Papua dan Natuna malah underfishing,” jelasnya. 

Ia menyarankan relokasi nelayan ke wilayah yang masih kaya sumber daya dan pengembangan industri pengolahan ikan di daerah perbatasan. “Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui: amankan perbatasan dan bangkitkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Ia juga mengkritik pada kinerja ekspor perikanan nasional. “Produksi kita nomor dua setelah Tiongkok, tapi ekspor hanya ranking 12 dunia menurut WTO. Something is wrong! Dirjen Daya Saing harus diboosting,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini. Ia menargetkan Indonesia masuk lima besar eksportir perikanan dunia pada 2029.

Ia menegaskan bahwa meningkatnya volume produksi perikanan tidak cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan pelaku utamanya: nelayan. "Kalau nelayan masih miskin, masyarakat akan menilai bahwa KKP gagal, meski datanya tinggi," ujarnya

Prof. Rokhmin Dahuri mendesak Menteri KKP agar mengambil langkah “total football” (pendekatan menyeluruh dan terintegrasi) untuk mengangkat kesejahteraan nelayan dari jerat kemiskinan.

Terobosan Nyata

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mencari terobosan nyata yang menyasar akar masalah, bukan hanya fokus pada angka produksi.

“KKP harus hadir tidak hanya sebagai institusi teknis, tapi sebagai pengubah nasib rakyat pesisir,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Mengutip data BPS (Badan Pusat Statistik), Prof. Rokhmin Dahuri menyatakan bahwa nelayan masih menjadi salah satu dari tiga kantong kemiskinan utama di Indonesia, selain petani dan buruh.

"Dengan garis kemiskinan 590 ribu rupiah per orang per bulan, nelayan miskin masih 18 persen. Tapi jika kita pakai standar Bank Dunia, angka itu melonjak jadi 62 persen," bebernya.

"Sebuah paradoks menyayat di negeri maritim terbesar kedua dunia, para nelayan masih terjerat kemiskinan. Berdasarkan data BPS, meski angka kemiskinan nasional telah menurun ke 8,9 persen, sebanyak 18 persen nelayan masih tergolong miskin," ungkapnya.

Lebih pilu lagi, jika standar Bank Dunia digunakan, yakni pengeluaran minimum Rp1,5 juta per orang per bulan, angka kemiskinan nelayan melonjak ke 62 persen. "Kalau kita tidak bantu mereka keluar dari jebakan ini, semua kenaikan volume produksi KKP tidak akan punya makna di mata publik," tegas Guru Besar bidang Kelautan dan Perikanan IPB University itu.

Ketimpangan Antara Wilayah

Prof. Rokhmin Dahuri tak berhenti di sana. Ia juga menyoroti ketimpangan antara wilayah yang mengalami overfishing seperti Pantura dan wilayah underfishing seperti Papua, Natuna, hingga wilayah-wilayah perbatasan. Solusinya: reposisi nelayan, modernisasi kapal, dan pengembangan industri pengolahan ikan langsung di lokasi.

Dari sisi daya saing, meski Indonesia berada di posisi kedua dunia dalam hal produksi perikanan (24 juta ton), peringkat ekspor masih ke-12 menurut data WTO. "Kita ini penghasil ikan, tapi belum juara ekspornya," ujarnya. Komisi IV, lanjut Rokhmin, siap mendukung penuh peningkatan daya saing dan ekspor ke lima besar dunia pada 2029.

Selain itu, ia menyoroti kewajiban penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) yang memberatkan nelayan kecil. Di Kanada, tempat ia menempuh pendidikan, nelayan makmur dan mampu membeli VMS. Tapi di Indonesia, nelayan tradisional kesulitan.

“Di Kanada, tempat saya kuliah, nelayan makmur, beli VMS bukan masalah. Tapi di sini? Nelayan tradisional mana mampu! Harusnya disubsidi,” ujarnya.

"Saya usulkan VMS untuk nelayan kecil disubsidi. Maka anggaran KKP harus ditambah," tambahnya..

Catatan selanjutnya, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) periode 2025-2030 itu menyuarakan berbagai keluhan nelayan terhadap implementasi PP No. 31 Tahun 2024 serta minimnya dukungan anggaran KKP dalam menggali potensi laut Indonesia yang disebut “terbesar di dunia.”

Ia kemudian membongkar ketimpangan anggaran KKP yang tak pernah memadai. “Tahun 2004 saja, anggaran KKP cuma Rp4 triliun, setengah dari kementerian lain. Tahun ini, Kementan dapat Rp29,2 triliun, KKP cuma Rp6,4 triliun. Padahal potensi laut kita nomor satu dunia!”

Tahun 2025, Kementerian Pertanian mendapat Rp29,2 triliun, sementara KKP hanya Rp6,4 triliun. Padahal, potensi perikanan tangkap Indonesia mencapai 12,1 juta ton per tahun terbesar di dunia, dan budidaya bisa mencapai 115 juta ton "Kalau kita bisa yakinkan Menkeu, minimal Rp14 triliun agar KKP bisa bernafas," katanya.

Visi Besar: Ekonomi Kelautan

Catatan selanjutnya menyentuh visi besar: ekonomi kelautan bukan hanya soal ikan. Rokhmin mengutip data dari Korea Selatan bahwa nilai industri bioteknologi kelautan bisa mencapai empat kali lipat dari industri. Ia mendorong pemanfaatan biota laut untuk farmasi, kosmetik, biofuel, dan makanan fungsional. 

Ia juga menyoroti minimnya perhatian terhadap ekonomi kelautan berbasis bioteknologi. Di Korea, industri bioteknologi laut nilainya 4 kali lipat dari industri IT. Kita di sini masih fokus jualan ikan mentah. "Kalau ini dilakukan, cita-cita kita saat mendirikan KKP tahun 1999—kontribusi 10% terhadap PDB—Insya Allah bisa tercapai," tandasnya.

Menurutnya, jika pendekatan sektor kelautan diperluas ke farmasi, kosmetik, biofuel, hingga makanan fungsional, maka cita-cita awal pendirian KKP pada 1999 bisa tercapai: kontribusi sektor kelautan pada PDB nasional hingga 10 persen. “Kalau kita serius, laut bukan hanya perut nelayan, tapi mesin ekonomi masa depan Indonesia,” katanya..

Prof. Rokhmin Dahuri menutup dengan komitmen, “Komisi IV akan total mendukung semua sarana untuk mendongkrak ekspor dan memberantas pencurian ikan yang selama ini dibiarkan.”

.