ASKARA - Dalam rangkaian Musyawarah Nasional XVIII BEM Seluruh Indonesia di IPB University, Selasa (24/6), Anggota DPR RI 2024 – 2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS mengajak BEM SI untuk aktif berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya kelautan. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan pangan tak akan tercapai hanya dengan wacana dan diskusi panjang. Butuh aksi nyata, bukan cuma bisa demo, tapi juga bangun negeri lewat pangan dan laut!.

Melalui talkshow bertajuk “Pertanian Masa Depan: Inovasi dan Regulasi Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan”, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya kontribusi mahasiswa, khususnya BEM SI, dalam menciptakan regenerasi pertanian nasional dan kedaulatan pangan. 

"BEM SI harus menjadi agen perubahan di era Revolusi Industri 4.0, menggerakkan ekonomi riil dan memaksimalkan potensi laut kita," ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam ceramahnya bertema "Pembangunan Kedaulatan Pangan Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045".

Ia menyoroti bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia yang luar biasa masih terabaikan. “BEM SI wajib jadi pionir. Turun ke sektor riil. Bangun start-up agromaritim, riset teknologi pangan, bukan sekadar jadi penonton global!” katanya.

Menurut Prof. Rokhmin, pendidikan tinggi harus menghasilkan SDM unggul—bukan hanya cerdas, tapi juga tangguh, inovatif, dan siap kerja. “Lulusan kita jangan cuma jago TikTok dan lomba esai. Harus siap jadi pemimpin pangan dan ekonomi Indonesia di 2045!” serunya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pendidikan karakter dan keahlian teknis dalam mencetak SDM unggul yang siap memimpin Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.  Dengan mengedepankan inovasi, etika, dan keberlanjutan, generasi muda tidak hanya bisa ikut serta—mereka bisa memimpin langkah besar bangsa ke depan.

Menurutnya, saat ini potensi sektor ekonomi maritim masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Era Revolusi Industri 4.0 harus mendorong mahasiswa terjun langsung pada ekonomi riil salah satunya mengoptimalkan potensi ekonomi maritim untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan masyarakat dunia,” tegasnya.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri menyoroti pentingnya pendidikan berkualitas dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang kompeten, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Termasuk dalam mengawal pembangunan nasional dalam berbagai bidang diantaranya optimalisasi sektor agromaritim secara berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045.

"Sistem pendidikan Indonesia harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga karakter yang kuat dan adaptif terhadap perubahan zaman,” ucapnya.

Rektor Universitas UMMI Bogor ini menegaskan, pendidikan harus mengajarkan keterampilan teknis sekaligus membentuk karakter dan akhlak mulia serta kualitas pengajaran di semua jenjang, dari dasar hingga perguruan tinggi harus diperkuat agar generasi muda siap menghadapi persaingan global.

"Ciri utama negara yang berhasil adalah memiliki sistem pendidikan berkualitas tinggi yang mampu mencetak tenaga kerja produktif, terampil, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” paparnya.

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri memberikan gambaran Umum Perguruan Tinggi Indonesia. Pada 2024 ada 4.593 Perguruan Tinggi, 8,48 Juta Mahasiswa terdaftar, 29.413 Program Studi, 312.890 Dosen. Dari 75 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia 2024 Versi Edurank (Kemendikbud Ristek, 2024),

Pada peringkat Perguruan Tinggi menurut QS World University Rankings (2024) IPB pada peringkat 449. Sementara, pada Peringkat Perguruan Tinggi menurut QS Asian University Rankings (2024) IPB pada ke 122.

Namun, menurutnya, berpengetahuan tidak cukup melalui core subjects saja, harus dilengkapi karakter kuat, kemampuan kreatif, dan didukung kemampuan memanfaatkan teknologi,” kata Guru Besar bidang Kelautan dan Perikanan IPB University itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam pembangunan Indonesia dan dunia, terutama dalam pembangunan ekonomi maritim dan hijau. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan inovasi, sumber daya manusia unggul, dan sistem pendukung keputusan untuk memajukan sektor-sektor strategis seperti perikanan, kelautan, dan ekonomi digital. 

Delapan Karakter Alumni Perguruan Tinggi

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan 8 karakter penting yang wajib dimiliki oleh alumni perguruan tinggi di era abad ke-21 yang penuh ketidakpastian dan disrupsi. Menurutnya, hanya lulusan dengan karakter ini yang akan sukses, bahagia, dan berdampak besar bagi bangsa dan dunia. “Pertama adalah kompeten pada bidang Iptek (Prodi) yang ditempuh selama kuliahnya,” ujarnya.

Kedua, memiliki kemampuan analisis, sintesis, kritis, kreatif, inovatif, dan problem solving (memecahkan masalah). Ketiga, menguasai dan terampil menggunakan teknologi digital termasuk komputer, HP, dan gadget lainnya.

Keempat, memiliki soft skills seperti dapat memelihara dan memompa motivasi diri, adaptive (cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan hal baru), agile (gesit, cekatan), bisa bekerja sama, teamwork, disiplin, entrepreneurship, dan leadership.

Kelima, menguasai sedikitnya satu bahasa asing seperti Inggris, Arab, atau Mandarin.

Keenam, berakhlak mulia termasuk jujur, amanah, fathonah (cerdas dan visioner), tabligh, berempati, menyayangi sesama makhluk Tuhan YME, sabar, dan bersyukur.

Dan, ketujuh adalah beriman dan takwa kepada Tuhan YME menurut agama masing-masing. Lebih dari itu, dia menghormati pemeluk agama lain, dan senang hidup harmonis penuh kedamaian dengan sesama insan, tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang primordial lainnya.

Kedelapan, terus membaca dan belajar tentang Iptek baru. Karena, belajar dan menuntut ilmu itu sejatinya harus dari sejak kita lahir hingga sebelum wafat’ (Hadits). Long-life Education.

“Namun, berpengetahuan tidak cukup melalui core subjects saja, harus dilengkapi karakter kuat, kemampuan kreatif, dan didukung kemampuan memanfaatkan teknologi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya memiliki karakter yang kuat, meliputi soft skills, etos kerja, dan akhlak mulia, sebagai bekal untuk berkontribusi positif bagi negara. Sifat-sifat ini, menurutnya, menjadi fondasi bagi individu yang bertanggung jawab dan mampu menghadapi tantangan di berbagai bidang, termasuk dalam konteks pembangunan ekonomi hijau dan Society 5.0.

Guru Besar Kehormatan Mokpo National University, Korea Selatan tersebut meyakini bahwa memiliki karakter yang kuat sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul yang dapat memajukan bangsa. Karakter ini juga menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan di era digital dan ekonomi global. 

Struktur Kemitraan Pentahelix

Struktur kemitraan pentahelix menurut Rokhmin Dahuri terdiri dari lima elemen utama, yaitu: pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, media massa, dan industri (swasta). Kemitraan ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang holistik dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

"Pentahelix merupakan sebuah model Kerjasama inovatif yang mensinergikan Akademisi, Bisnis (Industri), Pemerintah, Komunitas, dan Media untuk menciptakan ekosistem kerjasama berdasarkan pada IPTEK, Kreatifitas, dan Inovasi," ujarnya.

Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan masing-masing elemen dalam struktur kemitraan pentahelix:

1. Pemerintah: Berperan sebagai regulator, fasilitator, dan fasilitator dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan. 
2. Perguruan Tinggi: Berkontribusi dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan inovasi. 
3. Komunitas: Mewakili masyarakat, termasuk UMKM, yang menjadi fokus utama pembangunan, serta berperan dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi. 
4. Media Massa: Berfungsi sebagai penyebar informasi, pengawas, dan jembatan komunikasi antara berbagai elemen dalam kemitraan. 
5. Industri (Swasta): Bertanggung jawab dalam investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan produk dan layanan yang inovatif. 

Kemitraan pentahelix menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara kelima elemen ini untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya kemitraan yang kuat, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. 

1. Mahasiswa berperan sebagai intelektual organik yang menghubungkan pengetahuan, aksi, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

2. BEM SI menjadi jembatan antara suara petani, nelayan, dan konsumen dengan ruang-ruang kebijakan nasional.

3. Kampus dapat menjadi pusat edukasi pangan lokal dan ekosistem swasembada melalui pertanian terpadu skala kecil.

4. Mahasiswa mampu mendorong gerakan konsumsi pangan sehat dan lokal melalui kampanye serta 
pasar tani kampus.

5. BEM SI dapat menginisiasi riset kolaboratif tentang inovasi pangan alternatif, seperti sorgum, sagu, 
dan protein laut.

6. Pembentukan Aliansi Mahasiswa Pangan Nusantara menjadi wadah konsolidasi advokasi dan aksi  lintas kampus.

7. Mahasiswa penting sebagai penggerak digitalisasi pertanian melalui edukasi teknologi kepada  petani muda.

8. Peran aktif mahasiswa dalam membangun pilot project agroedukatif menunjukkan bahwa pangan adalah isu masa depan

Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dan lengkap untuk menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat, dengan memanfaatkan sumber daya alam, terutama sektor kelautan dan perikanan  yang dikenal sebagai "ekonomi biru".

"Pemanfaatan potensi ini dapat menjadi kunci untuk mencapai kemajuan, keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa," ujar Prof Rokhmin Dahuri.

Dalam paparannya, ia menekankan bahwa Indonesia memiliki modal dasar pembangunan yang sangat besar dan lengkap untuk menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat. 

"Modal dasar ini mencakup potensi sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, serta jumlah penduduk yang besar," ujarnya.

 

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, Indonesia memiliki empat modal dasar pembangunan yaitu:  Pertama, Bonus Demografi. Jumlah penduduk 281,6 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang cukup besar, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 sebagai potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar

Kedua, Kaya Sumber Daya Alam. Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Ketiga, Posisi Geoekonomi Dan Geopolitik 45% dari total perdagangan barang global bernilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (UNCTAD, 2012). “Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari,” terangnya.

Keempat, Rawan Bencana Alam. 70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri à mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa. “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terangnya.

“Dengan potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besardan lengkap diatas, sejatinya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 10% per tahun," kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Mc. Kinsey, 2012; Goldman and Sach, 2020.

Prof Rokhmin Dahuri menyatakan, bahwa pangan memiliki peran strategis bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa. Untuk itu, ia meminta tiap wilayah di Indonesia berkonsentrasi dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Definisi Dan Ruang Lingkup Pangan

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia; termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. "Ruang lingkup pangan mencakup tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan hasil hutan," tuturnya.

Tantangan Sektor Pertanian Indonesia

1. Mayoritas buruh tani, peternak, bnelayan ABK, dan produsen panganlainnya masih miskin. 

2. Sebagian besar usaha (bisnis) masih tradisional, tidak menerapkan: (1) economy of scale, (2) Integrated Supply Chain Management System, (3) teknologi terbaik dan mutakhir, dan (4) prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (RTRW, pengendalian pencemaran, dan konservasi biodiversity)

3. Hampir semua perusahaan pangan (pertanian & perikanan) besar dan modern yang menerapkan keempat prinsip diatas tidak bekerjasama dengan UMKM bidang pangan.

4. Porsi keuntungan terbesar dalam usaha di sektor pangan bukan dinikmati oleh petani dan nelayan (usaha on-farm), tetapi oleh pengusaha industri pengolahan dan pemasaran.

5. Hilirisasi komoditas pangan masih rendah, sebagian besar bahan pangan diekspor dalam bentuk raw materials -> nilai tambah nya rendah, kurang menghasilkan multiplier effects, kurang tahan lama, dan sukar didistribusikan

6. Luas dan kualitas lahan pertanian semakin menyusut akibat alih fungsi lahan dan penggunaan pupuk anorganik secara masif dan waktu lama. Di wilayah pesisir padat penduduk dan perairan (laut) overfishing, produktivitas (CPUE) nelayan menurun, kemiskinan petani & nelayan.

7. Kebanyakan UMKM bidang pangan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sarana produksi yang berkualitas, harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi

8. Produksi benih unggul, pakan berkualitas, dan ALSINTAN tidak mencukupi. Padahal, lebih 60% keberhasilan usaha pangan ditentukan oleh faktor tersebut. Di usaha perikanan budidaya dan peternakan, 60% biaya produksi untuk pakan.

9. Tidak ada jaminan (kepastian) pasar dengan harga yang sesuai nilai keekonomian bagi komoditas hasil panen petani dan nelayan UMKM

10. Infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian & perikanan, baik secara kuantitas maupun kualitas kurang memadai.

11. Mafia pangan, yang ingin nya hanya impor pangan untuk meraup keuntungan maksimal, tanpa peduli dengan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.

12. Dampak Perubahan Iklim Global (suhu bumi naik, heat waves, cuaca ekstrem (prolonged La-Nina, ElNino), kenaikan muka laut, ocean acidification), gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya.

13. Alokasi kredit perbankan untuk sektor pangan masih rendah, suku bunga tinggi, dan persyaratan terlalu ketat.

14. Pada umumnya kualitas SDM (knowledge, skills, dan etoskerja) relatif masih rendah, dan mengalami ‘penuaan’ (aging-agricultural population).

15. Kebijakan politik-ekonomi (moneter, fiskal, RTRW, ekspor – impor, dan iklim investasi) kurang kondusif dan atraktif.

16. Krisis regenerasi petani: Sekitar 58 % tenaga kerja di sektor pertanian berusia 45 tahun ke atas, dan proporsi petani muda terus menyusut.

Transformasi Struktural Ekonomi

1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

2. Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

3. Hilirisasi (pengembangan industri manufakturing) SDA: (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Kehutanan, (3) Pertanian (perkebunan, tanaman pangan, hortikultur, dan peternakan), dan (4) ESDM.

Definisi Transformasi Struktural Ekonomi

Transformasi Ekonomi Struktural mencakup:  (1) pengalokasian kembali faktor-faktor produksi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern, industri manufaktur, dan sektor jasa;  

(2) pengalokasian ulang faktor-faktor produksi di antara berbagai kegiatan dalam sektor manufaktur dan jasa;  

(3) pergeseran faktor produksi dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi; dan  

(4) pembangunan kapasitas nasional untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional, guna menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperkuat keterkaitan ekonomi dalam negeri, serta membangun kemampuan domestik di bidang teknologi dan inovasi. (United Nations, 2008).

Tantangan Pembangunan Indonesia

Lebih lanjut, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, alhamdulillah bangsa Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan hampir di semua bidang kehidupan. “Contohnya, kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri, merujuk data BPS  yang diolah oleh RD Institute (2023).

Selanjutnya, pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen.  Jumlah penduduk miskin berkurang 10,88 juta jiwa dalam kurun 20 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan pun turun dari 16,66 % menjadi 9,03%.

Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang. Saat ini, menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mencapai 1,1 trilyun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB di dunia, hanya 19 negara dengan PDB US$ > 1 trilyun

Berdasarkan status pembangunan beberapa negara Asia menurut Gross National Income (GNI) per kapita, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk mencapai status negara maju, sejahtera, mandiri, dan berdaulat. 

Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan permasalahan & tantangan pembangunan Indonesia. Pertama. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun). Kedua, Pengangguran & Kemiskinan. Ketiga, Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia. Keempat, Disparitas pembangunan antar wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll. Keenam, Deindustrialisasi. Ketujuh, Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah. Kedelapan, Daya saing & IPM rendah. Kesembilan, Kerusakan, lingkungan & SDA. Kesepuluh, Volatilitas global (perubahan iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. 

Menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berkelanjutan dan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam mencapai tujuan menjadi negara maju. Ia berpendapat bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemajuan, adil, makmur, dan berdaulat (Indonesia Emas) dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, terutama di sektor kelautan dan perikanan, serta menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Biru. 

Kontribusi Provinsi di Pulau Jawa terhadap PDB

Permasalahan bangsa lainnya yang tak kalah rumit adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2023, provinsi-provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi sebesar 57,05% terhadap PDB nasional, dan 2024 sebesar 57,02%. Angka ini menunjukkan peran penting Pulau Jawa dalam perekonomian Indonesia.

Pada Triwulan III tahun 2024, kontribusi provinsi di Pulau Jawa sedikit menurun menjadi 56,84%. Meskipun demikian, Pulau Jawa tetap menjadi pusat ekonomi terbesar di Indonesia, dengan sektor-sektor utama seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa yang sangat berkembang.

Indonesia pun dihadapkan pada sejumlah tantangan dan permasalahan pembangunan. Mulai dari masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan kelompok penduduk kaya vs miskin, disparitas pembangunan antar wilayah, deindustrialisasi, kerusakan SDA (Sumber Daya Alam) dan lingkungan, sampai stunting, gizi buruk, dan rendahnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Warga miskin di RI link tembus 194,6 juta jiwa menurut data Bank Dunia. Bank Dunia resmi menaikkan batas 
garis kemiskinan global per Juni 2025 menggunakan data PPP 2021

• Kenaikan batas garis kemiskinan global  berdasarkan PPP 2021 menetapkan bahwa kemiskinan ekstrem naik dari US$ 2,15 menjadi US$ 3,00, untuk negara berpendapatan menengah bawah dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20, dan untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30 per hari.

• Imbasnya, jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak dari 171,7 juta jiwa (2024) menjadi 194,6 juta jiwa (2025), atau 68,25% dari total populasi.

• Jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia juga melonjak tajam, dari 20,3 juta menjadi 54 juta jiwa.

• Revisi ini berdampak besar terhadap persepsi kesejahteraan nasional dan menuntut kebijakan baru dalam perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi.

Mengapa potensi pertumbuhan ekonomi lebih dari 10%? Prof Rokhmin Dahuri memaparkan dalam 10 tahun terakhir (2015 – 2024) Indonesia hanya tumbuh rata-rata 5% per tahun.

1. Iklim Investasi dan Ease of Doing Business kurang kondusif, sebagian besar Menteri, Dirjen, anggota DPR, dan Kepala Daerah ikut berbisnis (‘cawe-cawe’) dalam sektor yang mereka pimpin.

2. Kebanyakan Pejabat Negara dan Kepala Daerah kurang kompeten (profesional) dan ‘tidak the right person on the right place’

3. Stabilitas Politik-Ekonomi rendah: gonta-ganti kebijakan dan regulasi, kurang koordinasi dan sinkronisasi antar baik Kementerian/Lembaga maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemda, premanisme Ormas, dll.

Akibatnya: sejak 2008 – 2024 relokasi sekitar 50 pabrik (industri manufaktur) milik MNCs asal AS, Eropa, dan Jepang dari China, tidak satu pun masuk ke Indonesia. 

"Mereka memindahkannya Malaysia, Vietnam, Thailand, Pilipina, dan Kamboja. NVIDIA, LG, dan Apple batal investasi di Indonesia, dan hingga kini belum ada
investor asing yang berinvestasi di IKN," sebut Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan sejak sepuluh tahun terakhir Indonesia sedang tidak baik-baik saja. "Saat ini, Indonesia menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang signifikan. Deflasi telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, menunjukkan penurunan permintaan barang dan jasa," katanya.

Saat ini, Indonesia menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang signifikan. Deflasi telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, menunjukkan penurunan permintaan barang dan jasa. 

Kondisi Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menghadapi beberapa masalah serius dalam perekonomian, antara lain Indonesia

Beberapa isu penting yang perlu dicermati adalah deindustrialisasi, deflasi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan kelas menengah, serta fenomena sosial yang mengarah pada migrasi generasi muda mencari peluang di luar negeri.

1. Deindustrialisasi.
2. Deflasi (suplai barang lebih besar dari pada permintaan atau pembelian) sejak
Mei 2024 sampai sekarang.
3. Gelombang PHK semakin meningkat
4. Penurunan kelas menengah
5. Memburuknya indikator perekonomian di bawah pemerintahan baru (indikator pangsa tenaga kerja, iklim bisnis, penerimaan pajak, tren IHSG, tingkat inflasi, & defisit neraca transaksi berjalan)
6. Fenomena #KaburAjaDulu, maraknya Generasi Emas yang mencari pekerjaan layak di negara lain, karena terbatasnya lapangan kerja dan tergerusnya azas“meritokrasi”
7. Rasio kepemilikan mobil Indonesia masih sangat rendah
8. Banyak warga negara yang terjerat PINJOL (Pinjaman Online) dan JUDOL (Judi Online)
9. Utang LN yang semakin membengkak, semakin membebani APBN (ruang fiskal), sehingga menggerus kapasitas pembangunan bangsa.

Deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. "Banyak industri (pabrik) gulung tikar atau mengurangi produksinya, sehingga gelombang PHK semakin meningkat," kata Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

PMI bulan Juni 2024 sebesar 50,7, mendekati ambang batas menuju kontraksiindustri manufaktur (PMI = 50). PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1. Kemudian, pada Juli berada pada 49,3 (zona kontraksi, PMI < 50), turun 1.4 poin dari bulan sebelumnya (Juni). Kontraksi aktivitas manufaktur terjadi setelah mampu bertahan di zona (level) ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Angka PMI Juli merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022.

Padahal, sektor industri manufaktur (tekstil, Sritex) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Kontraksi Sektor Industri Manufaktur, khususnya TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) seperti PT. SRITEX dan elektronik, telah mengakibatkan PHK masih dan meluas.

Sejak (Covid-19) hingga sekarang gelombang PHK terus meningkat. Pada 2022, PHK sebanyak 25.144 orang. Kemudian, pada 2023 PHK meningkat menjadi 64.855 orang, dan per Mei 2024, jumlah PHK mencapai 69.472 orang (Kemenaker,2024).

Dalam Sepuluh Tahun Terakhir, Penduduk Kelas Menengah Indonesia Semakin Rentan “Turun Kelas”. Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun, dari 57,33 juta orang (21,45% total penduduk) pada 2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13% total penduduk) pada 2024 (BPS, 2024).

Dalam 10 tahun terakhir, penduduk kelas menengah pun semakin rentan jatuh miskin. Hal ini terlihat dari data modus pengeluaran penduduk kelas menengah yang cenderung lebih dekat ke batas bawah kisaran (range) pengeluaran kelompok kelas menengah (Rp 2.040.262
– Rp 9.909.844 per bulan), yakni rata-rata Rp 2.056.494 per bulan.

Dengan kata lain, selisih pengeluaran mayoritas kelas menengah dengan batas bawah pengeluaran kelas menengah (Rp 2.040.262 per bulan) hanya Rp 16.232 (BPS, 2024). Artinya: banyak sekali penduduk yang saat ini berstatus kelas menengah akan jatuh menjadi berstatus miskin, jika tidak ada kenaikan pendapatan (income) mereka.

Peningkatan utang pemerintah telah mengurangi ruang fiskal (APBN dan APBD) dan mengurangi kapasitas pembangunan bangsa. Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi). 

Di kawasan Asia - Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos,  Papua Nugini, dan Mongolia.

Beban pembayaran bunga utang (diluar cicilan pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 triliun. Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN  (proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8  trilyun. Total utang RI saat ini Rp 8.444 triliun (Kemenkeu, 2024).

Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 triliun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 triliun.

Defisit APBN akibat anjloknya penerimaan pajak

• APBN Januari-Februari 2025 mengalami defisit Rp 31,2 triliun, dengan pendapatan Rp 316,9 triliun dan belanja Rp 348,1 triliun. • Setelah tiga tahun surplus, APBN kembali tekor seperti pada 2021 yang mengalami
defisit Rp 63,5 triliun. 
• Pendapatan negara pada 2025 terdiri dari pajak Rp 187,8 triliun, kepabeanan & cukai Rp 52,6 triliun, serta PNBP Rp 76,4 triliun. 
• Sementara itu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 211,5 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 136,6 triliun.

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan 5 peran strategis pangan bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa.

01. You are What you eat. Pangan menentukan tingkat kesehatan, kecerdasan, dan kualitas SDM.  Kualitas SDM adalah kunci kemajuan sebuah bangsa!  (FAO dan WHO, 2000).

Pangan merupakan hak azasi dan 5 Butsarman (Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, dan Pendidikan) yang paling utama

02. Permintaan Pangan terus meningkat seiring dengan Pertambahan Penduduk Dunia

03. Suplai Pangan Global Cenderung Menurun

04. “Pangan adalah hidup & matinya sebuah bangsa” (Soekarno, 1957). “Negara dengan penduduk lebih dari 100 juta orang, akan susah (tidak akan) maju dan Makmur, bila pemenuhan pangannya dari impor” (FAO, 2000

05. Indonesia punya potensi produksi pangan yang besar untuk berswasembada dan feeding the world. Namun, kinerja sektor pangan kurang baik.

Penyebab:
1) Alih fungsi lahan pertanian
2) Triple Ecological Crisis (Global Climate  Change, Biodiversity Loss, dan Pollution)
3) Meningkatnya tensi geopolitik (Perang Rusia vs Ukraina, Genosida Israel terhadap Palestina, dan Rivalitas China vs AS) 4) Negara-negara produsen pangan (seperti Rusia, India, dan Vetnam) mulai membatasi ekspor pangannya demi mengamankan food security bangsanya di  tengah risiko global (global uncertainties.

Strategi Transformasi Sistem Pangan Menuju Kedaulan Pangan Indonesia

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya transformasi sistem pangan Indonesia menuju kedaulatan pangan dengan strategi yang komprehensif. Ia menyoroti perlunya kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional, peningkatan produksi pangan lokal, modernisasi sektor kelautan, serta pengembangan ekonomi biru dan digital. 

Pertama, Peningkatan Produktivitas dan Produksi Onfarm Komoditas Pangan secara Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.

1. Penyusunan Big Data. 

Berdasarkan data yang absah, akurat, dan kuantitasnya mencukupi tentang semua aspek penting terkait Sektor Pangan (luas lahan pertanian, produktivitas, produksi, konsumsi, neraca stok pangan, dll).

2. Mempertahankan Lahan Pertanian Dan Perikanan

Melalui implementasi RTRW secara konsisten sesuai dengan UU No. 41/2009, penetapan lahan pertanian
abadi, dan Reforma Agraria.

3. Intensifikasi Ramah Lingkungan

Dengan menggunakan tekonologi (bibit &  benih unggul, pakan berkualitas, pupuk,  pengendalian hama & penyakit,  manajemen kualitas air, biotechnology,  nanotechnology, digital/Industry 4.0 farming and aquaculture) dan manajamen agribisnis yang tepat.

4. Pembukaan Lahan Baru (Ekstensifikasi)

di luar Jawa dan lahan-lahan terlantar di P. Jawa, dengan spesies (komoditas) yang cocok dengan kondisi agroklimat setempat sesuai dengan RTRW.

5. Diversifikasi Budidaya Dengan Varietas Pangan Yang Baru 

Dengan teknologi pemuliaan (genetic  engineering) dan nanoteknologi. Prioritaskan budidaya tanaman pangan lokal sumber karbohidrat non-beras: sorgum, sagu, porang, tales, ganyong, suweg,dll.

6. Setiap Unit Bisnis Pangan Harus Memenuhi Skala Ekonomi

Min. 480 dolar AS (Rp 7,5juta)/orang/bulan (Bank Dunia, 2023). Contohnya, skala ekonomi untuk usaha padi sawah itu 1,5 ha (IPB, 2018), usaha ternak ayam petelor 2.000 ekor, usaha kebun sawit 2,5 ha (Kementan, 2010), dan usaha budidaya udang Vaname 360 m2 kolam bundar (Dahuri et al., 2019).

7. Revitalisasi & Pengembangan Infrastruktur Pertanian

Infrastruktur pertanian (bendungan, saluran irigasi, dan pelabuhan perikanan)dan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, telkom dan internet, dan pelabuhan umum.

8. Pengendalian Pencemaran

9. Konservasi Ekosistem Hutan Dan Pengelolaan DAS.

10. Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Dan Bencana Alam Lain

Kedua, Peningkatan Volume Produksi Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Top Quality, Harga Bersaing, dan Mencukupi Kebutuhan Usaha Onfarm secara Berkelanjutan.

Tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, umbi-umbian, dll): bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obatobatan, alsintan, dll.

Hortikultura: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan nonorganik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll.

Perkebunan: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll

Peternakan: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growth stimulant, obat-obatan, alsintan, dll.

Perikanan budidaya: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growthstimulant, obat-obatan, alsintan, dll.

Perikanan Tangkap: kapal ikan, alat penangkapan (fishing gears), mesin kapal dan suku cadangnya, energi (diesel, bensin, solar panel, dan lainnya), alat bantu penangkapan ikan (GPS, fish finder), dan perbekalan melaut.

Ketiga, Pengelolaan Konsumsi dan Permintaan Pangan, Sehingga Demand < Produksi Nasional.

1. Pengurangan Konsumsi Beras & Tingkatkan Konsumsi Non-beras

Mengurangi konsumsi beras hingga 60  kg per kapita (Indonesia: 110 kg/kapita, dunia: 50 kg/kapita) dan secara simultan diversifikasi konsumsi pangan non-beras: sagu, sorgum, umbi-umbian, tales, porang, dll.

2. Stop Impor Gandum Dan Perkuat & Kembangkan Industri Pengolahan Nongandum

Indonesia merupakan importir gandum terbesar kedua di dunia (ratarata 12,5 juta ton/tahun) yang menghamburkan devisa cukup besar (US$ 4 milyar/tahun), padahal sagu dan komoditas pangan lokal lainnya sudah bisa dibuat mie, roti, dll.

3. Perkuat Dan Kembangkan Usaha Peternakan Sapi, Dan Tingkatkan Konsumsi Ikan

Setiap tahun Indonesia mengimpor sapi sekitar 800.000 ekor/tahun dan puluhan ribu ton daging sapi/tahun. Indonesia memiliki potensi produksi ikan terbesar di dunia (115 juta ton/tahun) dan baru dimanfaatkan sekitar 20% nya.

4. Kurangi Food Waste: Food Loss & Food Wastage

Indonesia merupakan bangsa dengan food wastage terbesar kedua (20%) di dunia, setelah Arab Saudi (FAO, 2022) 

Empat, Revitalisasi dan Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Pangan.

Hilirisasi Industri Agro

1. Mendorong Industri Hilir

Untuk memperoleh nilai tambah, juga dimaksudkan untuk: menciptakan multiplier effects, menciptakan lapangan kerja, dan menampung migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian onfarm ke sektor industri pengolahan pertanian

2. Bonus Demografi

Negara dengan bonus demografi berupa pertumbuhan kelas berpendapatan menengah, juga akan sangat diuntungkan dengan adanya industri hilir yang kuat

Penguatan dan pengembangan industri pengolahan dan pengemasan semua komoditas pangan semaksimal mungkin, kecuali beberapa komoditas pangan tertentu. 

Supaya produk olahan pangan Indonesia kompetitif di tingkat global. Lakukan bench marking dengan negara-negara produsen pangan olahan terbaik di dunia (Jepang, Korsel, Thailand, Singapore, Australia, Canada, AS, Uni Eropa, dan Turki).

Kelima, Penguatan dan Pengembangan Pemasaran di Dalam Negeri maupun Ekspor

Meningkatkan kinerja subsistem sarana produksi, produksi (on-farm), dan industri pengolahan. Diyakini setiap komoditas dan produk olahan pangan Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi: kualitas
unggul (top quality), harga relatif murah, dan volume produksi (supply) mampu memenuhi kebutuhan serta selera (preference) konsumen (pasar) dalam negeri maupun ekspor.

Dengan berbagai cara (promosi, insentif, dll), kita berupaya semaksimal mungkin agar semua komoditas dan produk olahan pangan nasional mampu menguasai pasar domestik.

Dengan berbagai cara (promosi, diplomasi, insentif, dll), kita lakukan penguatan dan pendalaman pasar
ekspor di negara-negara pelanggan lama (existing importers), dan pengembangan pasar ekspor ke negara-negara baru (emerging importers).

Keenam, Penguatan dan Pengembangan Sistem Logistik Pangan Nasional

Pembangunan atau penyempurnaan Sistem Logistik Pangan Nasional, sehingga aliran (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi dari sentra produksi ke sentra pasar (domestik dan pelabuhan ekspor) akan lebih cepat, lancar, mudah, murah, efisien, dan aman.

Revitalisasi dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas penyimpanan bahan pangan (gudang, cold storage, pabrik es, dll) sesuai kebutuhan di setiap
wilayah NKRI.

Revitalisasi dan pengembangan sarana transportasi (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi yang dapat menjangkau seluruh
wilayah NKRI.

Revitalisasi dan pengembangan konektivitas digital sebagai bagian integral dari Sislogpangnas

Ketujuh, Kebijakan Politik Ekonomi Yang Kondusif

1. Kebijakan ekspor – impor pangan harus mengutamakan “national interest” (Kedaulatan Pangan Nasional).

2. lentesque mi sit amet, porta nisi. Aenean aliquam lorem at tincidunt ultricies. Kurangi dan stop subsidi input usaha onfarm, khususnya tanaman pangan pokok, dan ganti dengan “double subsidy”  untuk
output pertanian.

3. Perlu adanya skim kredit perbankan khusus untuk sektor pangan, terutama yang belum kompetitif, dengan suku bunga rendah dan persyaratan lunak. 
(Bench marking dengan negaranegara pertanian utama lainnya).

4. Iklim investasi dan Ease of  Doing Business yang kondusif.

 

 

Editor: Husnie