ASKARA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberi sinyal positif bagi pemerintah daerah untuk kembali menggelar rapat di hotel. Kebijakan ini diambil guna mendorong realisasi belanja daerah sekaligus menghidupkan sektor perhotelan dan pariwisata yang sempat lesu akibat pandemi.

“Pak Menteri memberikan ruang bagi kepala daerah atas dasar data yang kami miliki terkait belanja daerah yang harus terus didorong,” ujar Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (10/6).

Namun, kebijakan ini tidak diberikan tanpa syarat. Bima menegaskan bahwa rapat di hotel hanya boleh dilakukan berdasarkan urgensi dan substansi kegiatan yang jelas. Ia menekankan agar pemerintah daerah tidak mengada-ada dalam menggelar rapat.

"Kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," tegasnya.

Selain itu, frekuensi rapat juga harus dibatasi untuk menjaga efektivitas dan menghindari pemborosan anggaran. Meskipun demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor perhotelan yang terdampak berat selama pandemi.

"Yang penting ekosistem perhotelan dan pariwisata kembali hidup," tambah Bima.

Ia juga meminta kepala daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan ini dengan kondisi dan data wilayah masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak menyia-nyiakan peluang melalui program-program Presiden Prabowo Subianto, seperti Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami akan kirim surat undangan klarifikasi untuk kepala daerah yang belum menyampaikan usulan sampai minggu keempat," tegas Tomsi.

Ia berharap seluruh agenda kementerian dapat berjalan lancar dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Rakor tersebut turut dihadiri pejabat tinggi dari berbagai instansi, termasuk BPS, Kantor Staf Presiden, dan Badan Pangan Nasional.