ASKARA – Lembaga Swadaya Masyarakat Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD) menyampaikan protes keras terhadap pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2025 di Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut bahwa sejumlah LSM dibiayai pihak asing untuk mengadu domba sesama anak bangsa.

Ketua Umum PIKAD, Hironimus Taime, menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak dapat diterima dan tidak mencerminkan sikap kenegaraan yang adil. Ia menilai pernyataan itu menggeneralisasi seluruh LSM tanpa data dan fakta.

"Kami menolak keras tudingan Presiden yang menyebut LSM dibiayai asing untuk mengadu domba. Kalau memang ada, sebut saja namanya. Jangan pukul rata," tegas Hironimus dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6).

Menurut Hironimus, PIKAD telah berdiri sejak 5 November 1999 dan akan memasuki usia ke-26 tahun pada 2025. Sepanjang sejarahnya, PIKAD tidak pernah menerima bantuan dana dari pihak asing maupun hibah dari pemerintah pusat.

"Silakan periksa catatan keuangan negara. Kami tidak pernah terima satu rupiah pun dari hibah pemerintah, apalagi dari asing. Kami tetap berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai azas, serta prinsip ‘katakan benar itu benar, dan salah itu salah’ sebagai motto," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PIKAD, Saud Mardongan, menilai pernyataan Presiden justru mengaburkan persoalan sesungguhnya di internal pemerintahan.

"Bagaimana bisa pemerintah menuding LSM tanpa koreksi terhadap lembaga negara sendiri yang korupsinya ratusan triliun? Ini seperti menutupi borok sendiri dengan menyerang orang lain," ujarnya.

Saud juga mengingatkan bahwa pernyataan semacam itu bisa berdampak serius bagi relasi negara dengan masyarakat sipil.

"Pernyataan seperti itu bisa menimbulkan somasi, bahkan mosi tidak percaya dari banyak LSM di Indonesia. Presiden harus lebih berhati-hati dalam berbicara," tegasnya.

PIKAD menyerukan agar pemerintah menghentikan upaya mendiskreditkan gerakan masyarakat sipil dan sebaliknya, memperkuat transparansi dan akuntabilitas internal lembaga negara.